POLICY BRIEF - Revitalisasi Ekonomi Sektor Publik Di Lampung: Jalan Menuju Pembangunan Inklusif

1. Reformasi Alokasi APBD

Pihak yang Ditargetkan: Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Lampung.

Langkah-Langkah:

• Menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan menetapkan indikator keberhasilan yang jelas untuk setiap program pemerintah.
• Mengurangi porsi belanja rutin dan mengalihkan anggaran ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur produktif.

Kelemahan:

• Membutuhkan waktu untuk merancang indikator kinerja yang relevan dan implementasi yang konsisten.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah Tertinggal

Pihak yang Ditargetkan: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum Lampung.

Langkah-Langkah:

• Membangun fasilitas layanan publik baru, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.
• Menyediakan insentif berupa tunjangan tambahan untuk tenaga medis, guru, dan pekerja lapangan yang bersedia bertugas di wilayah tertinggal.

Kelemahan:

• Keterbatasan anggaran dan logistik dalam pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.
• Kemungkinan rendahnya minat tenaga kerja untuk bertugas di wilayah yang jauh dari pusat kota meskipun diberikan insentif.

3. Mendorong Kemitraan Publik-Swasta 

Pihak yang Ditargetkan: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan pelaku usaha lokal/nasional.

Langkah-Langkah:

• Memberikan insentif pajak atau kemudahan perizinan kepada sektor swasta yang berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan publik, seperti pengelolaan air bersih dan transportasi.
• Mengembangkan mekanisme pembagian risiko antara pemerintah dan sektor swasta untuk menarik minat investasi.