Rapat Koordinasi evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi TA. 2021 & pengelolaan pupuk bersubsidi TA. 2022 menghadirkan tiga pemakalah utama yaitu Kadis TPHP Provinsi Jambi, Perwakilan Bank Mandiri Jambi dan Perwakilan Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi.
Dalam paparanya Kadis TPHP Provinsi Jambi mengatakan bahwa pengelolaan pupuk bersubsubsidi Tahun 2022 mengalami beberapa perubahan antara lain :
1. SK Alokasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. SK Alokasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota
2. SK Alokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota memuat alokasi per petani dan disampaikan ke Kios Pupuk Bersubsidi
3.SK Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota
4. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa photo open camera dengan memperlihatkan petani memegang KTP dan file nya di serahkan ke tim verval
5. Terdapat tambahan 2 jenis pupuk yaitu NPK Formula khusus dan Pupuk Organik cair.
6. Berdasarkan Surat Direktur PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 00163/A/PJ/C31/ET/2022 tanggal 05 Januari 2022 bahwa Per tanggal 01 Maret 2022 Penyalur Pupuk Urea untuk Provinsi Jambi adalah PT. Pupuk Sriwidjaya (Pusri)
Sementara itu perwakilan Bank Mandiri Jambi memaparkan kendala program kartu tani di Provinsi Jambi yaitu permasalahan  pada data e- RDKK,  sosialisasi dan distribusi kartu tani serta kios pupuk dan transaksi, lebih lanjut pihak Bank  mandiri menjelaskan bahwa Jumlah Kartu tani yang tercetak  dari Tahun 2019  s/d  2021 tercetak sebanyak 164 rb dan 95.225 terdistribusi untuk 11 Kabupaten/Kota dan 35 rb kartu tersebut pada tahun tahun 2022 tidak terdaftar lagi pada e- RDKK.
Pemekalah terakhir dari Perwakilan Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, yang menekankan pada pola penyaluran pupuk bersubsidi yang perlu pengawasan oleh KP3 Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat kecamatan, dan memberikan masukan dan saran kepada Tim KP3 Kabupaten/kota agar memperkuat kinerja KP3 dalam pengawasan sampai tingkat Kecamatan.
Rapat Koordinasi (RAKOR) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut :
1.Percepatan implementasi kartu tani untuk 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi
2.Perlunya Penguatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan sampai ke tangan kelompok tani oleh KP3 Kabupaten/Kota.
3.Percepatan penetapan alokasi pupuk oleh Kabupaten/Kota dengan SK Bupati atau Walikota.
4.Percepatan penerbitan SK Tim Verifikasi dan Validasi agar proses verifikasi di sistem e-Verval tidak terhambat.
5.Kios/pengecer agar pro-aktif memberikan dokumen penyaluran ke tim e-Verval dengan tepat waktu untuk menghindari selisih angka antara T-Pubers dengan e-Verval
6.Para Produsen agar meningkatkan pembinaan dan monitoring terhadap distributor dan kios pengecer pupuk bersubsidi, dan meningkatkan quality control terhadap mutu, fisik, volume dan kemasan pupuk bersubsidi.
7.Pelaporan penyaluran pupuk bersubsidi yang akuntabel, transparan dan tepat waktu oleh KP3 Kabupaten/Kota.
8.Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 di Provinsi Jambi  adalah terendah untuk 4 (Empat) Tahun terakhir Khususnya Pupuk SP-36 dan ZA.
9.Pengelolaan pupuk bersubsidi TA 2022 agar  mengacu kepada Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 04/Kpts/RC.210/B/01/2022, tentang Petunjuk Tekhnis pengelolaan pupuk bersubsidi Tahun 2022.
Sebagai informasi, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) merupakan wadah koordinasi pengawasan antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Untuk itu, rakor ini penting dilaksanakan dalam rangka menyamakan kembali persepsi serta komitmen kita bersama untuk terus mengawasi peredaran pupuk serta pestisida di Provinsi Jambi dengan tujuan mempertahankan ketahanan pangan. (tami SDA)
