Kenapa kita sudah 70 tahun, tetap saja hampir 50% hanya lulusan SD saja? Ada yang bisa menjawab?
Kenapa pendidikan rakyat sendiri sengaja diabaikan oleh para elite politik kita yang notabene kaum “Mayoritas”? Kenapa mereka “tidak ingin” rakyatnya/kaumnya sendiri menjadi pintar?
Apakah karena rakyat yang maaf “kurang berpendidikan” lebih mudah diatur, diadu domba, tidak ngelunjak, mudah dimanfaatkan, apalagi kalau dikasih kabar hoax, senengnya bukan main?
Kalau sebagian besar lulusan S1, bisa-bisa kita ada 1000 partai dan 100 calon presiden nanti, hahaha...
Sekali lagi gaya kolonial penjajah, ternyata dilanjutkan juga di bidang pendidikan oleh para elite politik kita.
Takut kekuasaan direbut oleh rakyat yang sudah pintar berpolitik. Takut korupsi diketahui, dst. Karena itu meski Indonesia sudah merdeka, mereka tetap mendesain kebijakan agar ekonomi/bisnis dipegang oleh kaum “Minoritas” yang ras/agamanya “TIDAK diperbolehkan” mempunyai jabatan di pemerintahan, sehingga kursi kekuasaan aman.
Lalu solusinya bagaimana :
1. Pak Jokowi sudah di jalan yang benar dengan KJP dan Kartu Indonesia Pintar sekarang, hanya saja hasilnya kurang dramastis dan butuh waktu untuk terlihat. Perlu terobosan seperti akses material pendidikan dan ribuan buku yang GRATIS melalui internet serta penyediaan sejuta gadget.
Daripada membangun bangunan sekolah sana sini yang sarat dikorupsi, lebih baik dana difokuskan membangun jaringan internet dan material multimedia gratis dari tk hingga kejuruan/kuliah yang bisa diakses rakyat hingga pedalaman.
Dunia sudah berada di era digital, negara maju lain sudah memasuki era pendidikan tanpa batas lokasi, bila kita tetap menggunakan cara pendidikan 50tahun lalu, maka bukan saja tidak mampu mengejar ketertinggalan, tapi makin lama makin tertinggal.
Selain itu akses internet tanpa didahului pendidikan, akan SANGAT BAHAYA. informasi hoax menyebar kemana2 dan yang baca menelannya mentah2, karena tidak mempunyai pendidikan yang cukup untuk mencerna.
