Bukankah pembuat kebijakan/pengguna anggaran/pemberi izin usaha selama 70 tahun Indonesia merdeka diduduki 100% oleh kaum “Mayoritas” yang notabene merasa dirinya “pribumi” dan cinta tanah air?
Kenapa mereka mau bekerja sama dengan pengusaha untuk “merampok” negara ini?
Bahkan orba mendesign kebijakan sedemikian rupa agar kursi pemerintahan dikuasai oleh kaum “Mayoritas” dan ekonomi/bisnis dikuasai oleh kaum “Minoritas” sebagai penyandang dana kekuasaan itu sendiri.
Simbiosis mutualisme.
Pak Jk, tanya donk, partai mana ya yang menjadi kelompok paling lama berkuasa dari rentang 70 tahun itu?
Jadi sebenarnya siapa yang menciptakan 9 Naga, para konglomerat lainnya, dan 20% penguasa 80% ekonomi bangsa ini?
Bukankah kita sendiri, para “Mayoritas” yang duduk di dalam pemerintahan selama 70 tahun Indonesia merdeka ini yang memberikan fasilitas kepada mereka untuk menjadi kaya?
Kita sendiri yang senang korupsi dan ingin memperkaya diri/keluarga sendiri, tetapi menyalahkan kaum “Minoritas” yang notabene adalah “partner in crime.”
Banyak kebijakan yang sebenarnya sudah pro kaum “Mayoritas”, contoh izin-izin, kuota, monopoli banyak diberikan ke pengusaha “Mayoritas”, tapi entah kenapa, malah sebagian besar fasilitas itu “KEMBALI DIJUAL” ke kaum “Minoritas”?
Ini salah satu contoh mental ingin kaya instant, yang penting dapat duit, tanpa perlu susah payah mengerjakan detil bisnisnya = menjadi pemburu rente.
Sederhana saja kita ambil contoh si B*ke*i, pribumi tulen yang pernah mendapatkan 10% saham FP secara cuma-cuma dari negara senilai puluhan Trilyun? Apakah dikembalikan ke kaumnya yang pak JK katakan “Mayoritas” miskin?
