Kekuatan Politik Dibalik Kebakaran Hutan? (dan solusinya)

[caption caption="Kebakaran Hutan, sumber gambar : harianterbit.com"][/caption]

Penulis bertanya-tanya, kenapa 18 tahun kebakaran hutan tidak terselesaikan? Multi presiden, multi gubernur, walikota dst?

Jawabannya ternyata mudah, karena ada kekuatan politik di belakangnya...

Meski dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut dan data-data yang lebih akurat, tetapi sudah rahasia umum bila kader-kader bahkan ketua umum partai politik adalah pemilik langsung maupun pemilik saham bisnis lahan sawit dll dimana menjadi bagian dari lahan yang terbakar..

Percuma juga diselidiki, karena mereka yang memegang semua kekuasaan politik di negeri ini. Bila seorang Gayus saja dapat membeli hukum, apalagi seorang petinggi partai..

Sangat disayangkan sebenarnya, pemerintahan sebelumnya yang cukup stabil dan kuat selama 10 tahun, tetap juga tidak dapat menyelesaikan hal ini, karena saat-saat itu, bargaining powernya tentu jauh lebih tinggi daripada sekarang..

Sekarang presidennya bukan ketua partai, bahkan dikatakan petugas partai, masih baru 1 tahun, dan setiap hari dirong-rong oleh orang-orang yang tidak bisa move on. Tentu kemungkinan untuk menyelesaikan kekuatan politik di belakang pembakar lahan tetap ada, meski butuh kenekadan tersendiri...

Dan itulah salah satu jawaban bila ada yang bertanya, kenapa sih kok kebakaran lahan berulang? lha wong kita rakyatnya juga memilih "mereka orang2 yang sama" untuk memimpin kita secara berulang ! hahaha... 

Kita mengapresiasi pencabutan izin yang mulai dilakukan tahun ini, hal ini efektif untuk perusahaan kecil-menengah, tetapi tidak untuk induk2nya. Mungkinkah kita mencabut izin lahan yang dikuasai oleh kekuatan politik? bisa2 kita yang tercabut dari posisi kita, hahaha...

Selain itu dicabutpun percuma, setelah itu mereka akan membuat dan mengajukan izin baru. 

Lalu harus bagaimana?

Entah ini bisa diimplementasikan atau tidak, tetapi mungkin yang lebih memahami dapat mempertimbangkan solusi ini. 

Yaitu denda sebesar-besarnya saja berdasarkan citra satelit.

1. Mewajibkan pemilik konsesi/lahan untuk melakukan canal blocking, penyediaan sumber air (sumur) untuk berjaga2 bila ada kebakaran, alat pemadam bahkan hingga pesawat tergantung luas hektar yang dimiliki.

2. Mewajibkan mereka memadamkan dalam misalnya 1-3 hari bila timbul api baru (citra satelit dapat menangkap adanya api baru dan bisa diteruskan ke pengusaha/pejabat setempat).

3. Bila dalam waktu misalnya 3 hari tidak padam, maka setiap hari setelahnya didenda ambil contoh 10jt/hektar/hari hingga padam.

Angka rupiah memperhitungkan biaya rehabilitasi, biaya bantuan pemadaman dari pusat, biaya kerugiaan kesehatan masyarakat dll kalo perlu kompensasi bagi masyarakat (profit karena sudah harus menghisap asap) = nilai rupiah yang bikin kapok orang untuk membakar dan cepat-cepat memadamkan bila terjadi api

persis seperti kebijakan di dwelling time yang hanya memerlukan 1 kalimat sakti di http://www.kompasiana.com/annamelody/satu-kalimat-sakti-rizal-ramli-yang-mengurai-dwelling-time_560cab28747e61200596fc84

Jadi, kita tidak perlu sok tegas mengurus hingga ke ranah hukum, sudah habis biaya banyak, bertahun-tahun, akhirnya yang dipidana juga hanya karyawan2 saja.. ga ada gunanya sama sekali...

Langsung saja citra satelit direkam dan dijadikan invoice/tagihan untuk dikirimkan ke perusahaan untuk membayar dan hasilnya dibagikan ke rakyat. Bila tidak bisa membayar, maka = pailit dan semua disita negara.

Dengan sistem ini, semua pemilik lahan dan hutan akan takut, jangankan menyuruh orang membakar, malah pusing dan harus menyuruh orang untuk berjaga2 mencegah kebakaran..

Mudah bukan? Memang semua mudah kalo ada niat... tergantung rakyat di kejadian kebakaran saja yang memperjuangkan dan mengawal pelaksanaannya...

Karena suara rakyatlah kekuatan politik terbesar..