Jika ada pegawai baru, maka pemberi kerja wajib mendaftarkan pegawai sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maksimum 30 hari sejak bekerja.
JKP adalah Asuransi, Bukan Tabungan
Berbeda dengan JHT yang merupakan program tabungan hari tua, JKP menganut prinsip asuransi sosial. Klaim atas manfaat JKP hanya dapat dilakukan jika seorang peserta mengalami PHK.
Baca juga:Â Ingin Mencairkan JHT? Pahami Dulu Kewajiban Pajaknya
Syarat Pengajuan Manfaat Program JKP
Di bawah ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pekerja tentang hak atas manfaat JKP.Â
Pertama, pastikan Anda sudah menjadi peserta selama 12 bulan dalam 24 bulan di mana 6 bulan dibayar berturut-turut. Sebagai contoh, Anda mulai bekerja di PT A pada awal Januari 2022 dan ter-PHK pada akhir Februari 2022. Dalam hal ini, Anda tidak memenuhi persyaratan pertama.
Kedua, klaim manfaat JKP harus diajukan paling lambat 3 bulan sejak Anda ter-PHK. Jika Anda menunda-nunda hingga melewati batas waktu tersebut, maka hak Anda akan hangus.
Ketiga, pastikan bahwa status kepesertaan Anda di BPJS Ketenagakerjaan telah dinonaktifkan oleh Pemberi Kerja.
Keempat, pastikan Anda memiliki bukti PHK seperti pada ilustrasi di bawah ini:Â
Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dipahami bahwa pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri (resign), cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia, dan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerja, tidak berhak atas manfaat JKP.
Batasan Hak atas Manfaat JKP
Selama usia masa kerja, Anda hanya berhak mengajukan klaim manfaat JKP sebanyak tiga kali (maksimum). Di bawah ini adalah ilustrasi hak atas manfaat JKP dan hilangnya hak manfaat JKP.Â
