Jadi kegagalan koperasi simpan pinjam yang dirintis bersama-sama Patih R. Aria Wirjaatmadja dan Westerrode, bukan karena Pemerintah Hindia Belanda menghalang-halangi rakyat berkoperasi. Kegagalan itu lebih karena tingkat pendidikan petani Pribumi yang belum sepenuhnya siap untuk berorganisasi secara modern.
Kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda menjelang akhir abad ke-19 M itu, justru sangat mendukung usaha-usaha yang bermaksud memperbaiki nasib Pribumi terjajah. Sebab pada saat itu muncul kritik-kritik tajam dari kaum sosialis demokrat yang mulai menguat di Parlemen Belanda. Mereka mendesak agar Pemerintah Belanda memberikan balas budi kepada Pribumi Hindia Belanda yang terjajah dengan memberikan pendidikan dan kesejahteraan yang lebih baik dan meninggalkan kebijakan yang menindas Pribumi. Kebijakan yang dikenal dengan Politik Etis atau Hutang Budi, dilancarkan antara lain oleh Van Deventer. Karena itu terlalu dini, anggapan kegagalan Westrroede merintis koperasi kredit Raiffassen, karena Pemerintah Hindia Belanda menghalang-halangi rakyat berkoperasi.
Fakta sejarah menunjukkan pertumbuhan pergerakan koperasi baru muncul setelah Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Sebab pada saat itu Kebijakan Poltik Etis sudah berjalan satu windu, dan jumlah rakyat yang mengenyam pendidikan barat mulai bertambah. Sejumlah Pribumi terdidik dari kalangan Priyayi mulai pandai berorganisasi dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dengan cara-cara modern. Termasuk cara-cara memperjuangkan kesejahteraan rakyat, yakni melalui organisasi koperasi.
Tidak mengherankan jika salah satu agenda perjuangan BU, selain memajukan pendidikan juga memajukan kesejahteraan pribumi dengan menggiatkan pendirian koperasi. Bahkan Serikat Dagang Islam (1911 ), organisasi pergerakan yang muncul menyusul Budi Utomo, menjadikan koperasi sebagai salah  satu prioritas agenda perjuangan utamanya. Dan pemerintah Hindia Belanda pada awalnya tidak pernah melarangnya dan menghalang-halanginya, karena gerakan Pribumi untuk memperbaiki nasibnya sendiri melalui bidang pendidikan dan koperasi sebagai bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan, sejalan dengan kebijakan Politik Etis Pemerintah Hindia Belanda.
Pemerintah Hindia Belanda baru campur tangan dengan gerakan koperasi pada tahun 1915 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Hindia Belanda No.431 tahun 1915. PP itu terbit setelah gerakan radikal kiri yang mengusung ideologi Marxisme mulai menggunakan koperasi sebagai salah satu alat politik. Mereka memperjuangan agenda-agenda perjuangan klas melawan Pemerintah Hindia Belanda yang dituduh membela dan memperjuangkan kepentingan kapitalis melalui perkebunan-perkebunan swasta milik pengusaha Belanda dan Eropa lainnya. Kelak PP No.431/1915 itu dicabut, diganti dengan PP No. 91/1927. Dan pada tahun 1933, diterbitkan lagi PP No.108/1933.
Pertumbuhan koperasi yang pesat setelah berdirinya Budi Utomo yang digerakkan para priyayi itu, menunjukkan kebenaran gagasan Patih R.Aria Wijaatmaja bahwa pada tahun 1898 ketika dia dan Westerrode bereksperimen mendirikan koperasi Raiffissen, masanya memang belum tepat. Sebab Pribumi terdidik belum banyak. Bagaimananpun juga ketrampilan berorganisasi memerlukan pendidikan dan latihan.
Sekalipun begitu,  pengaruh bank rakyat dan koperasi model FW. Raiffeissen yang dirintis Patih R.Aria Wirjaatmadja itu harus dicacat sebagai rintisan awal munculnya gerakan ekonomi kerakyatan dalam bentuk bank perkreditan rakyat dan koperasi di Indonesia.Karena itu pembabakan sejarah koperasi dan bank rakyat di Indonesia, seharusnya berolak dari tahun 1895 M. agar supaya lebih mendekati fakta perjalanan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Babakan Sejarah Koperasi di Indonesia  seperti berikut ini patut untuk dipertimbangkan: (1) Masa Perintisan (1895 – 1908 ), (2)Masa Pertumbuhan ( 1908 – 1915),(3) Masa Perkembangan(1915 – 1933), (4) Masa Mempertahankan diri ( 1933 – 1942), (5)Masa Jaman Jepang( 1942 – 1945 ), (6) Masa Revolusi ( 1945 – 1950 ), (7)Masa Demokrasi Parelementer( 1950 – 1959 ),(8) Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1966 ), (9) Masa Demokrasi Orde Baru( 1966 – 1998 ), 910) Masa Demokrasi Reformasi.( 1998 - )
Dengan meletakkan awal pergerakan koperasi pada tahun 1895 yang bersamaan dengan pendirian BRI, maka karya dan perjuangan Patih R.Aria Wirjatmadja akan lebih nampak jejak-jejaknya dibanding menempatkan tahun 1900 sebagai tahun awal perintisan gerakan koperasi di tanah air kita.
Kenangan Sang Cucu
Ibu Drg.Yulistiatri Dartoyo meceriterakan sepotong kisah dari ayahnya dan kakeknya yang masih diingatnya dengan baik, bagaimana putra-putri Patih R.Aria Wiriaatmadja ikut dikurangi jatah uang saku dan uang jajannya, gara-gara Sang Patih, mencanangkan program menyisihkan sebagian gajinya untuk menolong orang-orang yang terjerat lintah darat.
