Implikasi ekonomi bagi Pakistan bisa jadi serius. Sebagai penerima manfaat Skema Preferensi Umum Plus (GSP+) Uni Eropa sejak tahun 2014, Pakistan telah menikmati akses perdagangan istimewa ke pasar Eropa, yang menghasilkan peningkatan ekspor sebesar 65 persen. Pengaturan ini, yang bernilai sekitar AS$9,5 miliar dalam ekspor tahunan, berada dalam ketidakpastian. Status GSP+, bergantung pada penerapan 27 konvensi inti internasional termasuk ICCPR, dapat menghadapi penangguhan karena Pakistan tampaknya telah mengabaikan komitmen internasionalnya.
Para pakar hukum di Pakistan telah menyuarakan kekhawatirannya terhadap implikasi yang lebih luas dari putusan-putusan ini. Mantan Jaksa Agung Tariq Mahmood Khokhar telah memperingatkan tentang konsekuensi yang "mengerikan", baik di dalam negeri maupun internasional.
Keputusan-keputusan tersebut tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga bertentangan dengan konstitusi Pakistan sendiri, yang menjamin hak dasar atas pengadilan yang adil berdasarkan Pasal 10A.
Barangkali yang paling meresahkan adalah pembangkangan pengadilan militer terhadap pengawasan peradilan sebelumnya. Faisal Siddiqi, yang mewakili anggota masyarakat sipil dalam kasus pengadilan militer, menunjukkan bahwa hukuman-hukuman ini telah melanggar janji eksplisit yang diberikan oleh Jaksa Agung Pakistan untuk Mahkamah Agung, yang berpotensi sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Perkembangan ini telah disamakan dengan "hari-hari gelap" rezim diktator militer Jenderal Zia Ul Haq, yang menunjukkan kemunduran yang menggelisahkan dalam perjalanan demokrasi Pakistan.
Kamar Dagang Eropa dan India (EICC) telah mengambil langkah luar biasa dengan menyerukan penangguhan segera hak istimewa GSP+ Pakistan, dengan alasan bahwa UE terlalu lunak dalam menegakkan kepatuhan terhadap kewajiban internasional. Intervensi EICC menyoroti bagaimana pengadilan militer Pakistan merupakan gejala dari tren otoriter yang lebih luas, termasuk dominasi militer, penindasan terhadap perbedaan pendapat dan pembatasan kebebasan digital.
Menurut directus, potensi jatuhnya ekonomi bisa menjadi bencana besar bagi ekonomi Pakistan yang sudah terpuruk. Hilangnya status GSP+ akan meningkatkan tarif mulai dari 6 persen hingga 12 persen pada barang-barang Pakistan yang memasuki pasar UE, yang berdampak serius pada daya saing.
Dengan tekstil yang menyumbang lebih dari 75 persen ekspor ke UE dan mempekerjakan 40 persen tenaga kerja industri Pakistan, biaya manusia akibat penangguhan semacam itu akan sangat besar.
Putusan pengadilan militer ini bukan hanya mewakili kasus-kasus individual yang melampaui kewenangan peradilan; putusan-putusan ini menandakan erosi sistematis terhadap lembaga-lembaga demokrasi di Pakistan. Peran militer yang semakin meluas dalam urusan sipil, ditambah dengan berkurangnya independensi peradilan, mengancam akan merusak fondasi pemerintahan yang demokratis. Tanggapan terpadu dari masyarakat internasional menunjukkan meningkatnya ketidaksabaran terhadap kegagalan Pakistan dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan standar-standar hak asasi manusia.
Saat Pakistan menghadapi tekanan yang meningkat dari mitra internasional utamanya, negara tersebut berada di persimpangan jalan yang krusial. Pilihan antara mempertahankan dominasi militer atas urusan sipil dan menjaga kemitraan ekonomi yang vital dapat menentukan arah Pakistan untuk tahun-tahun mendatang.
Tanpa reformasi segera untuk memastikan proses peradilan yang transparan dan dipimpin oleh warga sipil, Pakistan tidak hanya mempertaruhkan hak istimewa perdagangan internasionalnya tetapi juga posisinya sebagai mitra yang kredibel dalam komunitas global. Pakistan harus ingat bahwa dunia sedang memperhatikan, dan tindakan Pakistan memiliki konsekuensi. Para pemimpin negara harus memutuskan apakah mempertahankan yurisdiksi pengadilan militer atas warga sipil sepadan dengan potensi biaya isolasi internasional dan kesulitan ekonomi.
