Kekerasan Terus Meningkat di Kashmir yang Diduduki oleh Pakistan

Mir juga menuntut pemerintah untuk memberikan kompensasi finansial bagi keluarga mereka yang tewas dalam kekerasan tersebut.

Kekerasan meningkat sejak 11 Mei, mendorong pihak berwenang untuk menghentikan layanan seluler. Sekolah, transportasi umum dan bisnis juga telah ditutup sementara. Penahanan para pemimpin protes pada akhir pekan telah memicu kekerasan lebih lanjut.

Kerusuhan pun meningkat di Azad Kashmir (AJK).

"Selama beberapa dekade, Islamabad telah menempatkan kesejahteraan di kawasan ini sebagai prioritas utama dan memerintahnya dengan tangan besi, serta mengabaikan otonomi rakyatnya. Sementara masyarakat AJK menuntut hak-hak politik, ekonomi dan sosial yang setara dengan masyarakat Pakistan lainnya, pihak militer terus mengabaikan hak-hak mereka, sehingga memaksa masyarakat AJK untuk melancarkan gerakan perlawanan sipil," ungkap Muneeb Yousuf dan Mohammed Usman Bhatti, keduanya adalah cendekiawan, dalam artikel terbaru di majalah The Diplomat.

Pada tahun 1947, Pakistan menduduki sebagian Jammu dan Kashmir di India. AJK berada di bawah kendali ketat Islamabad. Struktur politiknya sangat mirip dengan pemerintahan di Islamabad. Partai ini tidak hanya didominasi oleh partai-partai Pakistan tetapi juga dikendalikan oleh sistem birokrasi militer Pakistan. Oleh karena itu, hanya sedikit otonomi yang dimiliki oleh para pemimpin dan elite AJK setempat. Hal ini memicu kekesalan massa di AJK.

Apalagi sejak tahun lalu, harga bahan pokok melonjak. Karena pemerintah AJK tidak mempunyai lembaga untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan harga tepung dan listrik, masyarakat AJK telah mengajukan tuntutan melalui platform JAAC. Ketika pemerintah federal menaikkan tarif listrik, banyak anggota AJK yang protes dengan tidak membayar tagihan listrik.

Pengangguran kaum muda sangat tinggi; tingkat pengangguran di AJK dua kali lipat dibandingkan provinsi lain di Pakistan. Masyarakat di sana juga dikenakan pajak yang besar dan sulit untuk bertahan hidup dan mengelola kebutuhan dasar.

Melalui protes yang mereka lakukan baru-baru ini, masyarakat AJK telah memberikan sinyal yang kuat kepada elit penguasa dan pembuat kebijakan di Pakistan bahwa mereka harus mengambil kebijakan yang berorientasi pada rakyat, memberikan otonomi politik yang nyata kepada masyarakat AJK dan menjamin kepemilikan sumber daya di wilayah tersebut terletak pada rakyatnya.

Ada permasalahan mendasar yang serius, protes bisa saja terjadi lagi. Kekerasan tidak terjadi dalam ruang hampa; ketegangan ini telah terjadi selama bertahun-tahun.

Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.