Oleh Veeramalla Anjaiah
Kementerian Luar Negeri India dan para pemimpin minoritas India mengecam keras laporan terbaru kebebasan beragama Amerika Serikat dan menggambarkannya sebagai campur tangan yang bias terhadap urusan dalam negeri India, demikian yang dilaporkan surat kabar Times of Oman.
Pada tanggal 26 Juni, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah merilis laporan kebebasan beragama tahun 2023 Departemen Luar Negeri yang mencakup lebih dari 200 negara. AS telah menyampaikan kekhawatirannya atas status kebebasan beragama di India.
"Di India kita melihat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam undang-undang anti-konversi, ujaran kebencian, pembongkaran rumah dan tempat ibadah bagi anggota komunitas agama minoritas," lapor situs berita The Wire mengutip pernyataan Blinken.
Laporan tersebut disusun oleh para kedutaan besar Amerika setiap tahun berdasarkan masukan dari pejabat pemerintah, kelompok agama, organisasi non-pemerintah, jurnalis, aktivis hak asasi manusia dan akademisi.
India membalas pada tanggal 28 Juni dengan menyebut laporan tersebut "sangat bias, tampaknya didorong oleh politik bank suara".
"Kami telah mencatat rilis laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai Kebebasan Beragama Internasional untuk tahun 2023. Seperti di masa lalu, laporan ini sangat bias, kurang memahami tatanan sosial India dan tampaknya didorong oleh pertimbangan bank suara dan pandangan yang bersifat preskriptif. Oleh karena itu, kami menolaknya," lapor surat kabar Indian Express mengutip pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal pada konferensi pers di New Delhi.
Pada bulan November, Amerika akan mengadakan pemilihan presidennya.
Menurut Jaiswal, penyusunan laporan tersebut merupakan "gabungan antara tuduhan, penafsiran yang keliru, penggunaan fakta secara selektif, ketergantungan pada sumber yang bias dan proyeksi masalah yang sepihak".
