Oleh Veeramalla Anjaiah
Taiwan mengecam keras latihan militer gabungan China di sekitar Taiwan minggu lalu karena latihan tersebut merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan wilayah tersebut. Taiwan juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk meminta China agar menghentikan peningkatan ketegangan regional.
Selama latihan tersebut, yang dimulai pada tanggal 23 Mei dan berakhir pada tanggal 24 Mei, jet tempur China yang dilengkapi dengan amunisi aktif bergegas menuju sasaran dan pesawat pengebom membentuk formasi untuk digabungkan dengan kapal perang guna mensimulasikan serangan terhadap sasaran penting. China menyebut latihan tersebut sebagai "Pedang Bersama 2024-A". Ini tampak seperti latihan bagaimana China akan mengambil alih Taiwan.
Menurut surat kabar The Japan Times, latihan tersebut berfokus pada patroli kesiapan tempur laut dan udara gabungan, penguasaan bersama atas kendali medan perang yang komprehensif dan serangan presisi gabungan terhadap sasaran-sasaran utama.
Lusinan jet tempur yang membawa rudal aktif kemudian melakukan serangan tiruan terhadap sasaran militer bernilai tinggi dengan berkoordinasi dengan kapal perang.
Kapal penjaga pantai Taiwan bersama dengan unit rudal berbasis udara dan darat disiagakan, khususnya di sekitar rangkaian pulau Kinmen dan Matsu yang dikuasai Taiwan di lepas pantai China.
Menurut BBC, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mencatat pada 23 Mei, 49 pesawat China, 19 kapal angkatan laut dan tujuh kapal penjaga pantai berada di dekat perairan teritorial Taiwan.
"Provokasi dan tindakan tidak rasional ini merusak perdamaian dan stabilitas regional, serta tidak membantu perdamaian dan stabilitas kawasan Indo Pasifik. Pemerintah Taiwan menyoroti sifat hegemonik Tiongkok, dan mengecam keras tindakan tersebut. Menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan telah menjadi konsensus komunitas internasional," kata Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia dalam siaran persnya pada 26 Mei.
Presiden baru Taiwan, Lai Ching-te, yang berasal dari Partai Progresif Demokratik (DPP) Taiwan, mengatakan pada tanggal 26 Mei bahwa ia masih siap untuk bekerja sama dengan China, meskipun ada latihan militer minggu lalu di sekitar Taiwan yang mempunyai pemerintahan sendiri.
Lai mengatakan kepada wartawan bahwa dia ingin Taiwan dan China "bersama-sama memikul tanggung jawab penting atas stabilitas regional".
"Saya juga berharap dapat meningkatkan saling pengertian dan rekonsiliasi melalui pertukaran dan kerja sama dengan China [...] dan bergerak menuju posisi damai dan kemakmuran bersama," lapor situs france24.com mengutip ucapan Lai di Taipei.
Lai, yang dilantik pada tanggal 20 Mei, sebelumnya meminta China untuk menjaga perdamaian dan ia siap untuk menghadapi intimidasi dari Beijing.
"Menghadapi tantangan dan ancaman eksternal, kami akan terus menjaga nilai-nilai kebebasan dan demokrasi," lapor Associated Press mengutip pernyataan Lai.
Pertahanan Nasional Taiwan mengecam keras latihan tersebut, menyebutnya sebagai "provokasi dan tindakan tidak rasional yang merusak perdamaian dan stabilitas regional" dan menambahkan bahwa pihaknya telah mengirimkan pasukan laut, udara dan darat sebagai tanggapan.
"Kami siap, dengan kemauan yang kuat dan pengendalian diri. Kami tidak mencari konflik, namun kami tidak akan menghindar dari konflik. Kami memiliki kepercayaan diri untuk menjaga keamanan nasional kami," lapor The Japan Times mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Taiwan.
Indonesia yang menganut kebijakan "Satu China" tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan namun memiliki hubungan ekonomi yang kuat. Sekitar 400.000 orang Indonesia saat ini tinggal di Taiwan. Jika terjadi konflik antara China dan Taiwan, kehidupan 400.000 warga Indonesia berada dalam risiko tinggi.
"Taipei Economic and Trade Office [TETO] Indonesia menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk mendukung pemeliharaan status quo secara damai di Selat Taiwan dan mendesak Tiongkok untuk kembali melakukan pengendalian diri yang rasional, serta segera menghentikan latihan militer yang secara sepihak merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo- Pasifik," kata TETO dalam siaran persnya.
"Aktivitas militer Tiongkok terus mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan, selain merusak perdamaian di kawasan Selat Taiwan, juga membahayakan keselamatan WNI di Taiwan."
Komunis China mengatakan bahwa Taiwan yang demokratis adalah provinsi yang membangkang dan ingin menyatukannya dengan daratan jika perlu dengan kekerasan, sementara Taiwan menyebut dirinya sebagai negara merdeka dengan pemerintahan sendiri.
Latihan militer China minggu lalu bertujuan untuk menghukum Presiden Lai, yang terpilih pada pemilu Januari 2024, karena pandangannya yang separatis dan independen. Mereka menyebut Lai sebagai "separatis berbahaya".
Lai mengatakan dalam pidato pelantikannya bahwa Taiwan tidak akan menjadi "bawahan" China.
Ia berjanji untuk melindungi stabilitas dan mempertahankan status quo dalam hubungan buruk pulau itu dengan China, dan meminta Beijing "untuk menghentikan intimidasi politik dan militer mereka" di tengah meningkatnya kekhawatiran akan konflik.
Surat kabar Global Times, menurut BBC, telah menganggapnya "sombong" dan "sembrono", dan CCTV menulis bahwa ia "pasti akan dipakukan pada pilar rasa malu dalam sejarah" dan mengecamnya karena "menjual dua-teori bangsa".
Dugaan kejahatan yang dilakukan Lai adalah dalam pidato pengukuhannya ia menggunakan kata China untuk menggambarkan China. Beijing mengatakan bahwa dengan melakukan hal tersebut, Lai mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya bahwa Taiwan bukanlah China, dan mereka adalah dua negara yang berbeda. Di mata mereka, ini adalah pengakuan atas ideologi "separatis" yang dianutnya.
Menurut kantor berita Associated Press, Pentagon mengatakan Amerika Serikat "memantau dengan sangat cermat" latihan gabungan China. Dikatakan bahwa tindakan Beijing "ceroboh, berisiko meningkatkan eskalasi dan mengikis norma-norma lama yang telah menjaga perdamaian dan stabilitas regional selama beberapa dekade".
"Kami sangat mendesak Beijing untuk bertindak menahan diri," katanya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menolak seruan AS agar China menahan diri sehubungan dengan latihan terbaru tersebut. AS "tidak dalam posisi untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu", lapor Associated Press mengutip ucapan Wang di Beijing.
AS telah membantu untuk meningkatkan peralatan dan pelatihan Taiwan, meskipun kebijakan resminya masih ambigu mengenai apakah pasukan Amerika dan sekutu regional akan dikirim untuk membela Taiwan jika terjadi serangan China.
Sementara itu, juru bicara pemerintah Jepang menekankan perlunya berbicara terus terang dengan China mengenai masalah Taiwan.
"Penting bagi Jepang untuk terus berkomunikasi secara langsung dan tegas dengan pihak China mengenai perlunya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat serta mitra lainnya untuk menyampaikan posisi ini dengan jelas," lapor The Japan Times mengutip pernyataan Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi pada konferensi pers di Tokyo.
Perang tidak baik bagi siapa pun. Perdamaian harus dijaga di Selat Taiwan.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
