Oleh Veeramalla Anjaiah
Maroko, sebuah negara di Afrika Utara, adalah bintang baru dalam kerja sama internasional dan pembangunan ekonomi. Inggris Raya (UK) harus mengembangkan hubungan yang baik dan bersahabat dengan Maroko, kata lebih dari 30 anggota Parlemen (MP) Inggris dan Bangsawan (Lord) dalam sebuah surat minggu lalu.
"Maroko merupakan negara terpenting di antara negara-negara mitra ini. Maroko adalah sekutu strategis utama di Afrika Utara, dengan nilai-nilai dan perspektif bersama yang penting bagi kedua negara kita," papar surat itu.
Mereka menulis surat tersebut pada tanggal 23 Mei 2024 kepada Menteri Luar Negeri Inggris Lord David Cameron yang meminta Inggris untuk mendukung rencana otonomi Maroko untuk wilayah Sahara Barat.
Dengan total 31 orang, sebagian besar anggota parlemen berasal dari Partai Konservatif yang berkuasa, termasuk mantan Menteri Pertahanan Liam Fox, telah meminta pemerintah untuk mengakui usulan Maroko untuk memerintah wilayah Sahara Barat.
Rencana Otonomi Maroko untuk Sahara Barat memberikan Rabat kendali atas keamanan nasional dan hubungan luar negeri di wilayah tersebut sekaligus memberikan otonomi penuh kepada masyarakat Sahrawi.
"Inisiatif otonomi yang diusulkan Maroko untuk Sahara Barat, diimbangi dengan penghormatan terhadap tradisi lokal dan aspirasi demokrasi, menawarkan jalan menuju perdamaian dan stabilitas abadi," jelas surat itu.
"Inggris harus memberikan dukungan proaktif terhadap Rencana Otonomi Maroko. Dukungan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dan komitmen internasional kita, hal ini tidak akan mengkompromikan posisi kita di Wilayah Seberang Laut Inggris dan, pada akhirnya, dapat memberikan kontribusi terhadap perdamaian di wilayah penting ini."
Inisiatif ini adalah kunci stabilitas regional.
"Dengan dukungan luas dari sekutu Barat kita dan lebih dari 80 negara di seluruh dunia, inisiatif ini digembar-gemborkan sebagai jalan paling praktis dan pragmatis menuju stabilitas , menekankan bahwa inilah saatnya untuk bergerak melampaui kelemahan," kata surat itu.
Sahara Barat adalah bagian dari Maroko sejak penguasa kolonial Spanyol meninggalkan wilayah tersebut pada tahun 1975. Sebelum penjajahan, Sahara Barat juga merupakan bagian dari kerajaan Maroko. Ini lebih besar dari Inggris dalam hal wilayah. Sahara Barat memiliki luas 400.000 kilometer persegi sedangkan Inggris memiliki luas 241.930 kilometer persegi.
Pada tanggal 6 November 1975, Raja Maroko Hassan II mengumumkan Green March yang bersejarah untuk mempercepat dekolonisasi Sahara Barat dari Spanyol. Berbekal bendera Maroko dan Al-Quran, 350.000 warga Maroko berbaris jalan ke Sahara Spanyol menuntut Spanyol untuk meninggalkan Sahara. Akibatnya, berdasarkan Perjanjian Madrid, Spanyol menyerahkan Sahara Barat ke Maroko pada 14 November 1975.
Di tanggal 10 Mei 1975, sebagian masyarakat Sahrawi mendirikan organisasi separatis bernama Front Polisario. Mereka tidak menyukai penyerahan menyerahkan Sahara Barat oleh Spanyol ke Maroko. Polisario didukung penuh oleh saingan Maroko, Aljazair, yang kaya akan minyak. Polisario telah berjuang untuk mendirikan negara bagian terpisah di Sahara Barat.
Ribuan keluarga Sahrawi terpisah dan ribuan lainnya tewas atau terluka akibat perjuangan bersenjata Polisario.
Mayoritas masyarakat Sahrawi menikmati pembangunan dan kemajuan ekonomi penuh di bawah kekuasaan Maroko.
Awalnya diusulkan pada tahun 2006, Rabat membuat rencana otonomi Maroko untuk Sahara Barat untuk memberikan pemerintahan mandiri di bawah kedaulatan Maroko.
Amerika Serikat dan Perancis termasuk di antara negara-negara yang mendukung rencana Maroko dan memandangnya sebagai basis potensial untuk negosiasi.
Maroko telah menyerukan rencana otonomi untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama dan menyatakan bahwa rencana tersebut menawarkan solusi yang realistis dan pragmatis untuk menjamin stabilitas dan pembangunan regional.
Mengingat besarnya gejolak global, kini menjadi semakin penting bagi Inggris untuk memperkuat aliansinya dengan negara-negara yang stabil dan berpikiran sama untuk meningkatkan stabilitas regional dan keamanan internasional.
Menyoroti meningkatnya konflik di Timur Tengah dan meningkatnya ketidakstabilan di wilayah Sahel, surat tersebut menekankan pentingnya untuk menyelesaikan masalah Sahara Barat "dengan cepat dan pragmatis".
"Wilayah Sahara Barat menawarkan peluang yang menjanjikan bagi kemajuan dan stabilitas; namun hal ini dapat menjadi beresiko jika kita tidak menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan pragmatis. Tidak boleh ada ruang untuk separatisme dan perpecahan. Sebaliknya, kita harus memperkuat keterlibatan proaktif Maroko dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas regional. Upaya negara ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat aliansi yang penting untuk menjamin perdamaian dan kemakmuran di seluruh Afrika dan Timur Tengah, namun juga sebagai bagian dari arsitektur keamanan global yang mengatasi tantangan seperti radikalisasi, terorisme dan krisis migrasi," bunyi surat tersebut.
Surat tersebut menggarisbawahi potensi ekonomi dan geopolitik kawasan Sahara Barat. Pembangunan infrastruktur strategis seperti pelabuhan yang mengesankan di Dakhla menyoroti signifikansi ekonomi dan geopolitik kawasan ini.
"Kemajuan ini tidak hanya menunjukkan kemajuan berkelanjutan, namun juga menunjukkan kawasan ini sebagai pusat inovasi dan kerja sama internasional di Afrika. Untuk sepenuhnya mewujudkan potensi ini, diperlukan dukungan dari lembaga keuangan kita, seperti UKEF [UK Export Finance] dan BII [British International Investment]. Pendekatan serupa juga telah diadopsi oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Perancis, belakangan ini. Hal ini juga konsisten dengan perjanjian perdagangan kita dengan Maroko," tutur surat itu.
Beberapa anggota parlemen berkesempatan untuk mengunjungi Maroko, termasuk Sahara Barat, dan mereka mendapatkan wawasan berharga serta membuka mata mengenai potensi dan peluang besar yang ada baik bagi masyarakat lokal maupun Inggris.
"Kami telah terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pemimpin lokal, perwakilan masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia, untuk mendapatkan perspektif multi-sisi mengenai tantangan dan prospek di kawasan ini," kata para anggota parlemen dalam surat tersebut.
Surat tersebut juga meminta Inggris untuk mengadopsi pendekatan yang realistis dan pragmatis.
"Penting bagi kepemimpinan kita untuk menyadari bahwa mengikuti contoh yang diberikan oleh sekutu utama kita adalah tindakan yang tepat. Tetap netral atau mengupayakan resolusi alternatif hanya akan melanggengkan status quo yang berbahaya dan membahayakan keamanan kawasan," ungkap surat tersebut.
Dialog strategis Inggris-Maroko yang akan datang menghadirkan kesempatan unik bagi Inggris untuk mendefinisikan kembali peran dan pengaruhnya di kawasan.
"Maroko layak untuk mendapatkan dukungan penuh dan tegas dari kita; ini adalah tanggung jawab kita, dan keamanan kawasan sangat menuntut hal ini," tegas surat itu.
Surat tersebut merupakan bagian dari serangkaian seruan baru-baru ini dari anggota parlemen Inggris yang mendesak pemerintah Inggris untuk mengakui inisiatif Maroko.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
