Oleh Veeramalla Anjaiah
Pakistan, sebuah negara yang diperintah oleh militer selama beberapa dekade sejak pembentukannya, sepenuhnya dikendalikan oleh militernya. Medianya dikendalikan oleh militernya melalui sensor.
Pada bulan Agustus 2023, pemerintah Pakistan meluncurkan alternatifnya sendiri selain WhatsApp bernama Beep Pakistan. Laporan menunjukkan bahwa aplikasi tersebut dikembangkan oleh Kementerian Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Pakistan (MOITT) dan Dewan Teknologi Informasi Nasional (NITB). Apa yang membedakan aplikasi ini adalah kemampuannya untuk menyimpan semua data pengguna di Pakistan, tidak seperti WhatsApp atau Telegram, yang datanya biasanya disimpan di luar negeri, lapor saluran berita Al Arabiya Post baru-baru ini.
Lokalisasi data, menurut Al Arabiya Post, meningkatkan kontrol pemerintah dan militer atas penyebaran informasi di Pakistan. Terinspirasi dari aplikasi WeChat China, badan keamanan di Pakistan kini dapat dengan mudah memantau dan memengaruhi narasi publik melalui aplikasi pesan domestik ini. Jelaslah bahwa penerima manfaat utama dari data yang disimpan melalui aplikasi ini adalah militer Pakistan dan Intelijen Antar-Layanan (ISI). Oleh karena itu, meskipun kementerian mungkin berperan sebagai kedok, ISI kemungkinan besar akan menjadi konsumen utama informasi yang dikumpulkan.
Akses tidak terbatas terhadap data pengguna akan secara signifikan meningkatkan kemampuan ISI untuk memantau dan memberikan tekanan terhadap warga sipil di Pakistan. Individu, aktivis hak asasi manusia dan jurnalis sering menjadi sasaran karena gagal menyelaraskan diri dengan agenda militer di Pakistan.
Dengan aplikasi pesan seperti Beep Pakistan, ISI berpotensi mengeksploitasi data pribadi untuk memeras individu bila diperlukan. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur standar seperti pesan instan, panggilan audio dan video, serta fungsi konferensi seperti Zoom.Â
Setiap ekspresi perbedaan pendapat terhadap militer atau hashtag terkait akan segera mengingatkan badan keamanan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap orang-orang yang terlibat. Selain melarang mereka mengakses aplikasi, akun mereka di layanan digital lainnya juga dapat dibatasi.
Di Pakistan, meningkatnya sensor terhadap kebebasan berekspresi berkorelasi langsung dengan kontrol militer yang luas di negara tersebut.
Secara historis, militer Pakistan relatif lebih mudah untuk mengelola narasi publik karena tidak adanya layanan internet reguler dan platform media sosial. Namun, kemunculan platform media sosial pasca tahun 2010 dan kejadian belakangan ini yang melibatkan mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah memaksa Rawalpindi untuk mencari metode yang lebih baru dan efektif untuk memantau dan menerapkan sensor di negara tersebut. Militer tidak bisa mengabaikan meningkatnya sentimen anti-militer di Pakistan, karena takut kehilangan kendali dan terkikisnya otoritas yang tidak terkendali.
Selain itu, pelarangan platform media sosial akan berdampak negatif terhadap reputasi Pakistan di dunia internasional, yang saat ini sedang merosot. Negara-negara Barat kemungkinan besar akan mengkritik tindakan kejam tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia warga negara Pakistan.
Akibatnya, pihak militer di Pakistan berupaya untuk mempromosikan aplikasi pesan lokal seperti Beep Pakistan untuk memantau warga sipil dan mengelola sensor media secara keseluruhan di seluruh negeri.
Ada kecurigaan bahwa jangkauan aplikasi ini mungkin melampaui batas Pakistan dan mencakup pemantauan diaspora di luar negeri. Imran Khan mempunyai basis dukungan yang sangat besar di kalangan warga Pakistan di luar negeri, yang secara aktif mencoreng citra Angkatan Darat Pakistan di dunia internasional dengan mengangkat masalah Khan kepada pejabat pemerintah barat dan organisasi hak asasi manusia.
Selain itu, ISI telah berjuang untuk secara efektif melacak "aktivitas anti-militer" ini di luar Pakistan. Oleh karena itu, pengenalan aplikasi pesan baru ini berpotensi memungkinkan Rawalpindi untuk menjembatani kesenjangan informasi yang ada di kalangan warga Pakistan di luar negeri, serupa dengan metode yang digunakan oleh otoritas China untuk memantau warganya di luar negeri. Ada spekulasi bahwa Beijing mungkin membantu Islamabad dalam mengembangkan aplikasi semacam itu untuk mengintensifkan sensor.
Dengan lemahnya pemerintahan koalisi di Islamabad, militer Pakistan dan ISI kemungkinan akan melipatgandakan upaya mereka untuk memperkenalkan aplikasi semacam itu di seluruh negeri.
Menurut majalah The Diplomat, kebebasan pers adalah prinsip dasar setiap masyarakat demokratis, termasuk Pakistan. Namun, sejarah jurnalistik Pakistan penuh gejolak, dengan periode keterbukaan yang diselingi dengan pembatasan ketat terhadap kebebasan pers, khususnya pada masa kediktatoran militer.
Situasi kebebasan berekspresi di negara ini telah menjadi sumber kekhawatiran dalam beberapa tahun terakhir. Pakistan, menurut The Diplomat, berada di peringkat 150 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia tahun 2023, yang mencerminkan kemerosotan dramatis dalam kebebasan pers dalam beberapa tahun terakhir. Di Pakistan, jurnalis menghadapi berbagai masalah, termasuk ancaman penyerangan dan pelecehan.
Seiring kemajuan Pakistan, penting bagi pihak berwenang untuk mengambil upaya dalam melindungi kebebasan pers, karena kebebasan pers merupakan unsur penting dalam berfungsinya demokrasi.
"Kebebasan pers sangat penting bagi demokrasi. Tidak akan ada akuntabilitas tanpa kebebasan pers, dan tidak akan ada demokrasi tanpa akuntabilitas," kata Cyril Almeida, seorang jurnalis, kepada The Diplomat.
Kebebasan pers sangat dibatasi selama era pemerintahan militer ini, dengan sensor dan intimidasi yang menjadi hal biasa. Jenderal Ayub Khan, yang memerintah sebagai diktator dari tahun 1958 hingga 1969, menerapkan pembatasan ketat terhadap kebebasan jurnalistik. Selama ini, pemerintah menerapkan aturan sensor yang ketat dan mengadili dengan keras wartawan yang berani mengkritik
Jenderal Zia Ul-Haq (1978-1988) juga menerapkan peraturan sensor yang ketat, sehingga memberi pemerintah kekuasaan yang belum pernah ada sebelumnya untuk membatasi berita apa pun yang dianggap provokatif atau tidak menguntungkan rezim.
Selama pemerintahan militer Jenderal Pervez Musharraf (1999-2008), organisasi media korporat tumbuh, namun kebebasan pers masih dibatasi. Bisnis-bisnis besar menguasai Geo TV, Express News, Dawn News dan ARY News. Pada masa pemerintahan Musharraf, sensor dipertahankan dan jurnalis yang mengkritik pemerintah dianiaya.
Di Pakistan, media sosial dan platform digital mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap kebebasan jurnalistik. Meskipun platform ini memungkinkan jurnalis dan organisasi media untuk mengakses khalayak yang lebih luas, pemerintah juga memiliki kemampuan untuk memantau dan menyensor materi daring.
Penindasan terhadap kebebasan jurnalistik dan kebebasan berekspresi di Pakistan merupakan jalan berbahaya yang mengancam fondasi demokrasi. Beep Pakistan akan menjadi alat lain di tangan militer untuk meningkatkan sensor.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
