"Ini adalah masjid kuno. Masjid ini sangat penting dalam agama Islam. Rakyat Afghanistan mengapresiasi upaya PM Modi dalam melestarikan dan mengembangkannya. Tidak diragukan lagi, ini merupakan perkembangan positif," tutur Syed Mohammad Ibrahimkhail, seorang diplomat Afghanistan, kepada The Print.
Seorang duta besar dari negara Timur Tengah, yang tidak disebutkan namanya, juga menggambarkan proyek tersebut sebagai isyarat positif dari India.
"Ini bisa dipandang sebagai isyarat positif terhadap Muslim India dan dunia Arab," ungkapnya kepada The Print.
Orang-orang di J&K menginginkan pemulihan status kenegaraan dan pemilu.
Pemilu legislatif daerah terakhir diadakan pada tahun 2014, namun pemerintahan terpilih kemudian dibubarkan pada tahun 2018.
Pada tahun 2019, India membagi J&K menjadi dua, Wilayah Persatuan Ladakh dan Jammu dan Kashmir. Menteri Dalam Negeri India Amit Shah telah berulang kali berjanji bahwa wilayah tersebut akan kembali menjadi negara bagian setelah pemilu.
Pada bulan Desember, Mahkamah Agung India menguatkan keputusan India pada tahun 2019 dan meminta pemerintah untuk mengadakan pemungutan suara pada bulan September tahun ini.
Dengan mengembalikan status J&K sebagai negara bagian, pemerintah India dapat menyampaikan pesan rekonsiliasi.
"Gerakan simbolis saja tidak cukup. Urgensinya terletak pada pelaksanaan pemungutan suara Majelis sebelum tanggal 30 September, sebagaimana diamanatkan oleh pengadilan Apex. Pemilu yang transparan dan inklusif sangat penting untuk memberdayakan warga Kashmir dalam menentukan nasib politik mereka, menumbuhkan rasa kepemilikan dan partisipasi dalam proses demokrasi," jelas Nasir dan Ummar.
Kunjungan resmi Modi ke J&K merupakan kunjungan yang sukses dan merupakan langkah strategis menjelang pemilihan parlemen India. Masih harus dilihat apakah pemerintah India akan mengadakan pemilu di J&K atau memulihkan status negara bagiannya.
