Oleh Veeramalla Anjaiah
Perdana Menteri India Narendra Modi pada tanggal 7 Maret melakukan kunjungan bersejarah dan resmi pertamanya ke Jammu dan Kashmir (J&K) sejak New Delhi menghapus status khusus wilayah tersebut dan mengambil kendali langsung pada tahun 2019.
Ia berpidato dalam sebuah kegiatan demonstrasi masyarakat di Stadion Bakshi, Srinagar. Ia mengatakan dalam pidatonya bahwa warga Kashmir telah dirampas dari skema kesejahteraan yang diberikan oleh Pusat bagi masyarakat kurang mampu.
"Saat ini Jammu dan Kashmir mencapai tingkatan baru dalam pembangunan karena mereka bisa bernafas dengan bebas. Kebebasan dari pembatasan ini terjadi setelah pencabutan Pasal 370", lapor saluran DD News mengutip ucapan Modi.
"Selama beberapa dekade, demi keuntungan politik, Kongres dan sekutunya menyesatkan masyarakat Jammu dan Kashmir atas nama 370. Apakah Jammu dan Kashmir mendapat manfaat dari Pasal 370, atau hanya sedikit keluarga politik yang mengambil keuntungan? Masyarakat Jammu dan Kashmir telah mengetahui kebenaran bahwa mereka telah disesatkan. Jammu dan Kashmir dirantai demi kepentingan beberapa keluarga. Saat ini tidak ada Pasal 370, sehingga bakat para pemuda J&K dihormati sepenuhnya dan mereka mendapatkan peluang baru. Saat ini terdapat persamaan hak dan kesempatan yang sama bagi semua orang di sini."
Menurut situs BBC, J&K telah mengalami transformasi ekonomi sejak status spesial tersebut dihapus, kata Modi.
"Saya bekerja keras untuk memenangkan hati Anda," lapor BBC mengutip ucapan Modi.
Modi mengatakan bahwa dia bekerja keras untuk mengembangkan Kashmir yang baru.
"Kisah sukses Jammu dan Kashmir akan menjadi pusat daya tarik bagi dunia," lapor kantor berita Associated Press mengutip pernyataan Modi.
"Saya selalu mengatakan bahwa kerja keras yang saya lakukan adalah untuk memenangkan hati Anda. Saya akan berusaha memenangkan hati kalian lebih jauh lagi."
Pada tahun 1947, negara bagian J&K yang saat itu menjadi princely state (wilayah kerajaan) secara resmi bergabung dengan India melalui Perjanjian Aksesi. Pakistan menolak untuk mengakui perjanjian ini dan berperang beberapa kali dengan India terkait J&K. Karena terorisme lintas batas Pakistan, beberapa ribu orang Kashmir terbunuh selama beberapa dekade.
Pada tahun 2019, setelah penghapusan Pasal 370, perdamaian dipulihkan di J&K.
"Keputusan untuk mencabut Pasal 370, yang seolah-olah bertujuan untuk mengintegrasikan Jammu dan Kashmir dengan wilayah lain di negara ini, telah membuat banyak warga Kashmir merasa terpinggirkan dan kecewa. Kunjungan Modi [...] memberikan kesempatan unik untuk mengatasi sentimen ini, menawarkan secercah harapan bagi kawasan yang mendambakan stabilitas dan inklusi," tulis Nasir Kuehami dan Ummar Jamal, keduanya adalah pemimpin Asosiasi Mahasiswa J&K, dalam sebuah artikel di surat kabar Asian Lite baru-baru ini.
Perdana Menteri India mengambil bagian dalam program "Viksit Bharat Viksit Jammu dan Kashmir" dan meresmikan beberapa proyek senilai 64 miliar rupee (AS$774 juta) yang berkaitan dengan pertanian dan pariwisata.
"Saya mendapat kesempatan untuk meresmikan beberapa proyek pembangunan terkait pariwisata [...] Kekuatan pembangunan, kemungkinan pariwisata, pemberdayaan petani dan kepemimpinan pemuda Jammu dan Kashmir. Jalan untuk membangun Jammu dan Kashmir yang maju akan muncul dari sini," lapor DD News mengutip ucapan sang PM.
Namun tidak mudah untuk mengatasi keluhan para warga Kashmir.
"Menangani keluhan warga Kashmir memerlukan lebih dari sekedar tindakan politik. Kunjungan Modi harus didukung oleh strategi komprehensif yang mengatasi defisit kepercayaan yang mendalam di kawasan. Hal ini memerlukan upaya tulus untuk memahami dan memenuhi aspirasi masyarakat lokal, melampaui batas-batas retorika politik. Penting untuk menyadari bahwa manuver politik saja tidak dapat menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi Kashmir. Diperlukan pendekatan holistik, yang memprioritaskan pembangunan kembali kepercayaan, memulihkan keadaan normal dan memberdayakan penduduk lokal. Kunjungan Modi harus mengkatalisasi pendekatan tersebut, menumbuhkan narasi persatuan dan pemahaman," ujar Nasir dan Ummar.
Dalam kunjungannya ke J&K, Modi, menurut surat kabar The Print, juga telah meresmikan proyek tempat suci Hazratbal di Srinagar.
Terletak di sepanjang Danau Dal yang terkenal, Hazratbal adalah situs yang dihormati oleh umat Islam karena diyakini menyimpan sehelai rambut dari janggut Nabi Muhammad.
Proyek ini dipandang sebagai "perkembangan positif" oleh seorang diplomat Afghanistan.
"Ini adalah masjid kuno. Masjid ini sangat penting dalam agama Islam. Rakyat Afghanistan mengapresiasi upaya PM Modi dalam melestarikan dan mengembangkannya. Tidak diragukan lagi, ini merupakan perkembangan positif," tutur Syed Mohammad Ibrahimkhail, seorang diplomat Afghanistan, kepada The Print.
Seorang duta besar dari negara Timur Tengah, yang tidak disebutkan namanya, juga menggambarkan proyek tersebut sebagai isyarat positif dari India.
"Ini bisa dipandang sebagai isyarat positif terhadap Muslim India dan dunia Arab," ungkapnya kepada The Print.
Orang-orang di J&K menginginkan pemulihan status kenegaraan dan pemilu.
Pemilu legislatif daerah terakhir diadakan pada tahun 2014, namun pemerintahan terpilih kemudian dibubarkan pada tahun 2018.
Pada tahun 2019, India membagi J&K menjadi dua, Wilayah Persatuan Ladakh dan Jammu dan Kashmir. Menteri Dalam Negeri India Amit Shah telah berulang kali berjanji bahwa wilayah tersebut akan kembali menjadi negara bagian setelah pemilu.
Pada bulan Desember, Mahkamah Agung India menguatkan keputusan India pada tahun 2019 dan meminta pemerintah untuk mengadakan pemungutan suara pada bulan September tahun ini.
Dengan mengembalikan status J&K sebagai negara bagian, pemerintah India dapat menyampaikan pesan rekonsiliasi.
"Gerakan simbolis saja tidak cukup. Urgensinya terletak pada pelaksanaan pemungutan suara Majelis sebelum tanggal 30 September, sebagaimana diamanatkan oleh pengadilan Apex. Pemilu yang transparan dan inklusif sangat penting untuk memberdayakan warga Kashmir dalam menentukan nasib politik mereka, menumbuhkan rasa kepemilikan dan partisipasi dalam proses demokrasi," jelas Nasir dan Ummar.
Kunjungan resmi Modi ke J&K merupakan kunjungan yang sukses dan merupakan langkah strategis menjelang pemilihan parlemen India. Masih harus dilihat apakah pemerintah India akan mengadakan pemilu di J&K atau memulihkan status negara bagiannya.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
