Oleh Veeramalla Anjaiah
Dalam perubahan kebijakan luar negeri yang besar, Pakistan telah memutuskan untuk menarik dukungan diplomatik aktifnya kepada rezim sementara Taliban Afghanistan di forum internasional menyusul kegagalannya mencegah Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) yang dilarang menggunakan tanah Afghanistan untuk kegiatan terornya melawan Pakistan, lapor surat kabar Business Recorder.
Taliban telah memerintah Afghanistan sejak bulan Agustus 2021. Pemerintahan sementaranya belum diakui oleh negara mana pun di dunia.
TTP adalah organisasi teroris yang dibentuk pada tahun 2007 dan ingin mendirikan Negara Islam di Pakistan. Mereka telah berperang dengan pemerintah Pakistan yang didominasi oleh militer.
Sumber-sumber diplomatik menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah meningkatnya serangan teroris oleh TTP dan kegagalan pemerintah sementara Afghanistan untuk menghentikan kelompok militan tersebut menggunakan tanah Afghanistan untuk operasi terornya di Pakistan meskipun ada seruan berulang kali untuk bertindak tepat terhadap kelompok tersebut, yang mengungsi di Afghanistan setelah operasi Zarb-e-Azb di tahun 2014.
Namun, sumber pemerintah menyatakan bahwa staf diplomatik Pakistan dipimpin oleh kuasa usaha Obaid-ur-Rehman Nizamani akan tetap di Kabul dan melanjutkan tugas diplomatiknya.
Sumber tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa Pakistan tidak akan lagi menganjurkan atau memperluas dukungan diplomatik aktif kepada pemerintah sementara Afghanistan di forum internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB.
Mereka menambahkan bahwa Pakistan juga akan mencabut hak istimewa bagi rezim Taliban Afghanistan dan otoritasnya yang selama ini menggunakan paspor Pakistan untuk kunjungan internasional.
Sumber tersebut selanjutnya menyatakan bahwa Pakistan telah berulang kali berkomunikasi dengan otoritas pemerintah sementara Afghanistan secara jelas untuk memutuskan antara TTP dan Pakistan. Namun, serangan teroris TTP tidak berhenti di tengah pernyataan negatif yang terus menerus dari otoritas pemerintah sementara Afghanistan.
Namun Kementerian Luar Negeri Pakistan belum mengkonfirmasi perubahan kebijakan terbaru terhadap pemerintahan sementara Afghanistan atau memberikan komentar mengenai perkembangan tersebut. Sehari sebelumnya, sementara Perdana Menteri Anwar ul Haq Kakar mengecam keras pemerintah sementara Afghanistan, yang dalam konferensi pers menyatakan bahwa Pakistan telah menyaksikan peningkatan serangan teror sebesar 60 persen dan peningkatan serangan bom bunuh diri sebesar 500 persen, sementara 15 warga negara Afghanistan ditemukan terlibat dalam serangan-serangan ini sejak masa pemerintahan sementara pemerintah Taliban mengambil alih Afghanistan pada tanggal 15 Agustus 2021.
Kakar lebih lanjut menyatakan bahwa TTP terus menggunakan tanah Afghanistan untuk kegiatan terornya terhadap Pakistan.
Perdana menteri sementara juga menyampaikan kekhawatirannya atas sisa peralatan militer Amerika di Afghanistan, dengan mengatakan senjata-senjata itu dijual di pasar gelap dan digunakan dalam kegiatan teror tidak hanya di Pakistan, tetapi juga di seluruh kawasan dan Timur Tengah.
Kakar lebih lanjut menyatakan bahwa pihak berwenang Afghanistan mengetahui fakta-fakta tersebut karena Pakistan telah membagikan rincian ini kepada mereka sejak bulan Februari tahun itu melalui nota protes dua minggu sekali. Ia menambahkan bahwa tim pemantau PBB, dalam laporannya yang dirilis pada bulan Juli tahun itu, dengan jelas menyoroti bahwa pusat-pusat TTP yang berbasis di Afghanistan sedang melakukan operasi teroris terhadap Pakistan.
Namun, dalam pernyataannya, juru bicara pemerintah sementara Taliban Zabihullah Mujahid membantah klaim tersebut.
"Imarah Islam tidak mengizinkan siapa pun menggunakan wilayah Afghanistan untuk melawan Pakistan," lapor Business Recorder yang mengutip pernyataan Mujahid.
"Mengenai klaim baru-baru ini dari perdana menteri sementara Pakistan, kita harus mengatakan bahwa sebagaimana Imarah Islam menginginkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, mereka juga menginginkan perdamaian di Pakistan [...] Imarah Islam Afghanistan [IEA] tidak bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian di Pakistan, mereka harus menyelesaikan masalah internal mereka sendiri dan tidak menyalahkan Afghanistan atas kegagalan mereka."
Menurut Mujahid, karena ketidakamanan meningkat di Pakistan pasca kemenangan Imarah Islam, bukan berarti kita berada di balik ketidakamanan di Pakistan. Senjata aman di Afghanistan, tidak dicuri [...] penyelundupan senjata dilarang dan semua aktivitas ilegal dicegah," klaimnya. Juru bicara pemerintahan sementara Taliban lebih lanjut menyatakan bahwa sebagai "saudara" dan negara tetangga, Afghanistan menginginkan hubungan yang baik dengan Pakistan.
"Pihak Pakistan juga harus memahami niat Imarah Islam dan tidak meragukannya. IEA tidak ingin mencampuri urusan negara lain dan [tidak] mengambil tindakan terhadap mereka," ujar Mujahid.
Hubungan antara Afghanistan dan Pakistan menjadi tegang setelah Pakistan memutuskan untuk mengusir lebih dari 1,7 juta pengungsi ilegal Afghanistan. Mujahid mengatakan langkah ini akan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat Afghanistan terhadap Pakistan, lapor Saluran berita Afghanistan TOLOnews.
Mujahid muncul setelah menteri informasi sementara Balochistan Jan Achakzai mengklaim bahwa pemerintah mereka akan memulai kampanye yang sama terhadap mereka yang tinggal dengan dokumen resmi di Pakistan dengan "keputusan negara".
"Dan tidak boleh ada yang salah. Ini adalah keputusan 'negara berdaulat' untuk memulangkan semua imigran ilegal. Jadi, pemerintahan politik mana pun yang berkuasa setelah pemilu, proses ini akan terus berlanjut. Pemerintahan baru akan terikat untuk mengikuti kebijakan ini," tambahnya, menurut surat kabar Dawn.
Namun, sebelumnya Achakzai meminta para pejabat Afghanistan untuk menyerahkan pengungsi yang datang ke Afghanistan dari seberang Jalur Durand, menurut TOLOnews.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa tanah Afghanistan digunakan untuk melawan Pakistan.
Namun, juru bicara Taliban membantah pernyataan Achakzai dan mengatakan bahwa tanah Afghanistan tidak digunakan untuk melawan siapa pun, lapor TOLOnews.
"Beberapa tindakan, ucapan dan gerakan Pakistan menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat Afghanistan dan mereka akan meragukan pemerintahnya [Pakistan], mengeluh, bahkan membenci Pakistan. Kami tidak menginginkan ruang seperti itu karena akan merugikan kedua belah pihak," tutur Mujahid kepada TOLOnews.
Sementara itu, presiden Jamiat Ulama-e-Islam Pakistan, Maulana Fazl-ur-Rehman, menyerukan pembentukan komisi gabungan antara Kabul dan Islamabad untuk memfasilitasi deportasi pengungsi Afghanistan, menurut TOLOnews.
Ia menambahkan, masalah pengungsi Afghanistan adalah masalah bilateral dan keputusan sepihak mengenai hal ini akan mempengaruhi hubungan Kabul-Islamabad.
Selain itu, Pakistan terus-menerus menyalahkan Afghanistan atas meningkatnya serangan teror di negara mereka, TOLOnews melaporkan.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
