Mohon tunggu...
Veeramalla Anjaiah
Veeramalla Anjaiah Mohon Tunggu... Administrasi - Wartawan senior

Wartawan senior

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jammu dan Kashmir menyaksikan perdamaian dan kemakmuran setelah mengubah Pasal 370 pada tahun 2019

5 Agustus 2023   09:42 Diperbarui: 5 Agustus 2023   11:44 408
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Delegasi G20 berpose dengan Gubernur Letnan Jammu dan Kashmir Manoj Sinha (tengah) di Srinagar. | Sumber: ensureias.com

Oleh Veeramalla Anjaiah

Sejak tanggal 5 Agustus 2019, telah terjadi transformasi luar biasa di Jammu dan Kashmir (J&K), Wilayah Persatuan (UT) India, yang membuka jalan bagi peluang dan pertumbuhan baru. Transformasi tersebut telah meletakkan dasar untuk masa depan yang cerah, memupuk persatuan, kemakmuran dan inklusivitas.

J&K adalah wilayah mayoritas Muslim di India.

Dalam langkah bersejarah yang berani, pemerintah India serta Parlemen telah mengamandemen Pasal 370 dan 35A Konstitusi India. Beberapa orang mengatakan kedua pasal tersebut dicabut dengan menghapus status khusus J&K.

J&K, sebelumnya wilayah kerajaan (princely state) di British India, secara resmi bergabung dengan India di tahun 1947. Setelah gagal mengambil kendali J&K, Pakistan berperang dengan India pada tahun 1947--1948, 1965 dan 1999 karena masalah Kashmir. Sejak kalah dalam semua perang dengan India, Pakistan telah mengirim penyusup ke J&K India, mendanai gerakan separatis dan melatih teroris untuk melancarkan serangan di India selama beberapa dekade.

Untuk menghentikan kerusuhan yang diciptakan oleh Pakistan dan demi meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah India memutuskan untuk mencabut status khusus J&K dan membawanya di bawah kendali langsung New Delhi pada 5 Agustus 2019.

"Ini bukan pencabutan Pasal 370 tapi merupakan amandemen Pasal 370 tahun 2019," kata Letjen. Syed Ata Hasnain, mantan Perwira Jenderal Komando Angkatan Darat India, dalam sebuah seminar internasional di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2023.

Webinar bertajuk "Pembangunan dan Kemakmuran di Jammu dan Kashmir setelah Empat Tahun Pencabutan Pasal 370" diselenggarakan oleh Pusat Studi Asia Tenggara (CSEAS). Webinar ini menghadirkan pembicara terkemuka dari India dan Indonesia seperti Utpal Kaul, Koordinator Internasional Global Kashmir Pandit Diaspora (GKPD), Teuku Rezasyah, Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN di Universitas Padjadjaran Bandung, Veeramalla Anjaiah, Senior Research Fellow di CSEAS dan Telly Nathalia, Jurnalis Senior dari Jakarta.

Seluruh proses webinar dapat disaksikan dengan mengklik tautan YouTube berikut.

https://www.youtube.com/watch?v=y3lu0HBWOKo

Selama beberapa dekade, J&K pernah menjadi tempat bermasalah dengan banyak kerusuhan dan serangan teroris yang sering terjadi. Pakistan telah mengobarkan perang proksi melawan India dengan mengirimkan senjata dan teroris ke J&K selama beberapa tahun.

Tetapi Hasnain punya sebuah peringatan.

"Situasi saat ini bukanlah indikasi penghentian konflik. Potensi ancaman selalu ada, kalau tidak hati-hati akan datang kembali," ujar Hasnain.

Selama empat tahun terakhir, banyak hal telah berubah secara dramatis di J&K. Dengan menurunnya serangan teroris, kedamaian dan kenormalan dipulihkan di J&K. Ada penurunan substansial dalam perekrutan militan.

Hasnain telah sepakat bahwa setelah tahun 2019 J&K telah stabil dan jaringan terorisme telah dibongkar tetapi kita harus selalu berhati-hati dengan kebangkitan terorisme.

Empat tahun terakhir telah menjadi era keemasan pembangunan dalam sejarah J&K.

Lebih dari AS$8 miliar dihabiskan untuk pengembangan hanya dalam empat tahun di J&K. Ekonomi J&K diproyeksikan tumbuh 10 persen pada 2023-2024, dibandingkan pertumbuhan 8 persen di tahun 2022-2023.

Sangat disayangkan bahwa lebih dari setengah juta pandit Kashmir, yang merupakan minoritas Hindu di wilayah Jammu, saat ini hidup sebagai pengungsi di berbagai kota di India dan luar negeri.

Para teroris yang didukung oleh Pakistan menyerang pandit Kashmir dan membunuh mereka dan rumah mereka dibakar di masa lalu.

Setelah 2019, pemerintah India telah berupaya untuk membawa kembali pandit Kashmir ke J&K.

"Setelah tahun 2019, pada tanggal 5 Agustus, setelah Pasal 370, hal-hal di Jammu dan Kashmir diubah dari buruk ke baik, dari situasi terburuk ke sangat positif," ungkap Kaul, seorang pandit Kashmir, dalam pidatonya.

"Ketika perdamaian datang ke Kashmir, setelah Pasal 370, tidak ada pelempar batu. Tidak ada jam malam. Semuanya sangat, sangat normal. Turis berdatangan."

Kebangkitan berbagai sektor ekonomi, termasuk kerajinan tangan, investasi industri, pariwisata dan kecepatan pembangunan infrastruktur yang belum pernah terjadi sebelumnya, memberikan J&K kekuatan dan kepercayaan diri baru.

Di sektor kesehatan, 16 perguruan tinggi kedokteran, 14 rumah sakit perawatan tersier, 20 rumah sakit distrik, dua AIIMS, dua lembaga kanker negara bagian, 15 perguruan tinggi keperawatan dan 1.578 lembaga kesehatan lainnya ditambahkan di J&K setelah 2019.

Delegasi G20 berpose dengan Gubernur Letnan Jammu dan Kashmir Manoj Sinha (tengah) di Srinagar. | Sumber: ensureias.com
Delegasi G20 berpose dengan Gubernur Letnan Jammu dan Kashmir Manoj Sinha (tengah) di Srinagar. | Sumber: ensureias.com

Setelah pencabutan Pasal 370, investor asing dari Uni Emirat Arab (UEA) dan negara-negara Timur Tengah lainnya menunjukkan minat yang besar untuk berinvestasi di J&K. J&K sukses menyelenggarakan pertemuan Kelompok Kerja Pariwisata G20 di Srinagar pada bulan Mei 2023. Hal ini memberikan prestise besar bagi J&K di kancah internasional.

Setelah pencabutan Pasal 370, pemerintah India menghasilkan lingkungan yang lebih damai dan pembangunan ekonomi di Jammu dan Kashmir.

"Pemerintah nasional di New Delhi telah berhasil mempromosikan pembangunan di bidang administrasi publik, infrastruktur, ketenagakerjaan, terutama skema wirausaha melalui berbagai departemen," jelas Teuku dalam sambutannya.

Tetapi pemerintah India harus menjamin keberlanjutan dan pembangunan serta keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat J&K di masa depan.

Jalan raya nasional kelas dunia, jalan bebas hambatan, terowongan, jembatan, jalan layang, jalan lingkar akan segera hadir, jaringan rel J&K diharapkan akan terhubung ke jaringan nasional selama tahun 2023 dan bandara juga sedang ditingkatkan.

Terkait sektor pariwisata, dikatakan bahwa J&K sedang mengembangkan 75 tujuan wisata baru, 75 situs warisan dan budaya, 75 situs Sufisme dan religi, serta 75 jalur petualangan dan situs yang menarik potensi untuk semua empat musim di bidang alam, petualangan, ziarah, warisan dan olahraga.

"Terbukanya konektivitas transportasi ke Jammu dan Kashmir telah menarik banyak wisatawan untuk mengunjungi surga dunia ini," papar Telly dalam sambutannya.

Menurut Telly, J&K telah menerima 18,80 juta wisatawan pada tahun 2022.

"Ini adalah rekor sejak kemerdekaan India," tutur Telly.

Ledakan industri pariwisata telah mendorong bisnis perhotelan, toko cinderamata, kerajinan tangan dan industri terkait lainnya.

Setelah tahun 2019, J&K kini menjadi tempat baru tanpa gangguan atau serangan teror dan penuh dengan kegiatan ekonomi. Jika ini terus berlanjut, J&K akan memiliki masa depan yang cerah.

Penulis adalah wartawan senior yang berdomisili di Jakarta.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun