Para Pemimpin ASEAN Harus Mengupayakan Laut China Selatan yang Damai dan Stabil dengan Satu Suara

Oleh Veeramalla Anjaiah

Semua pemimpin negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), kecuali pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlain, akan berkumpul di Phnom Penh untuk menghadiri KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait dari tanggal 10--13 November 2022 dengan tema "ASEAN Act: Addressing Challenges Together".

Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Kamboja berkomitmen untuk mengatasi tantangan bersama yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN dan mempertahankan "dinamisme komunitas ASEAN untuk membangun rasa kebersamaan yang kuat". 

Para pemimpin ASEAN akan membahas tentang pemulihan pandemi Covid-19, masalah Laut China Selatan (LCS), negosiasi Kode Etik (COC) dengan China, masalah Myanmar, situasi terkini di Indo-Pasifik, perdamaian dan keamanan regional, serta beberapa masalah lainnya selama pertemuan mereka di Phnom Penh.

Pemimpin Amerika Serikat, China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru dan Rusia juga akan menghadiri KTT Asia Timur ke-17 di Phnom Penh.

Peta Laut China Selatan | Sumber: U.S. State Department's report 'Limits in the Seas'

Sengketa LCS

Lebih dari 90 persen dari 3,5 juta kilometer persegi LCS, laut marginal di Samudra Pasifik Barat dan jalur air penting, diklaim oleh China berdasarkan peta Sembilan Garis Putusnya (sekarang Peta Garis 10-Putus) yang kontroversial. Selain kedaulatan, China juga mengklaim "hak historis" di LCS, yang kaya akan energi dan sumber daya perikanan.

Vietnam adalah penuntut terbesar kedua di LCS setelah China. Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Taiwan memiliki klaim yang tumpang tindih dengan China atas bagian-bagian tertentu dari LCS.

Indonesia bukan pengklaim, tetapi China mengklaim sebagian Laut Natuna Utara (LNU) yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, berdasarkan peta Sembilan Garis Putusnya.

Antara bulan Desember 2019 dan Januari 2020, kapal penangkap ikan China, yang didukung oleh penjaga pantai China dan milisi maritim, menyusup ke ZEE Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal. Pada Agustus 2021, sebuah kapal survei China menghabiskan tujuh minggu untuk melakukan pemetaan dasar laut di dalam ZEE Indonesia.

"China menundukkan Indonesia pada taktik zona abu-abu maritim -- tindakan kompetitif antara negara-negara tanpa perang habis-habisan -- di Laut Natuna Utara. China mengejar tujuan ini dengan pengetahuan bahwa Indonesia akan gagal merespons dengan baik," tulis Evan A. Laksmana, seorang sarjana Indonesia terkemuka, baru-baru ini di Asia Times.

Sejak tahun 2013, China telah mengadopsi kebijakan yang semakin tegas di LCS. Ia telah memulai proyek reklamasi besar-besaran untuk membangun pulau buatan (beberapa di antaranya telah diubah menjadi pangkalan militer), menyusup ke ZEE Vietnam, Filipina, Malaysia dan Indonesia, serta mengganggu para nelayan lokal.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) memutuskan bahwa hak historis China dan klaimnya berdasarkan peta Sembilan Garis Putus adalah ilegal dan tidak sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS).

Filipina membawa China ke PCA. China dan semua penuntut lainnya, kecuali Taiwan, menandatangani dan meratifikasi UNCLOS. Namun, China menolak putusan PCA, menyebutnya tidak valid.

Teka-teki LCS telah menjadi proksi bagi persaingan China-AS. AS menanggapi intimidasi China terhadap negara-negara LCS lainnya dengan mengerahkan kekuatan angkatan lautnya sendiri dalam banyak kesempatan berdasarkan "kebebasan navigasi". Negara-negara lain, seperti Inggris dan Prancis, juga telah melakukan operasi kebebasan navigasi di LCS.

Kapal Amerika Serikat USS Decatur dan Kapal China Lanzhou hampir bertabrakan di Laut China Selatan. | Sumber: Angkatan Laut Amerika Serikat

Tindakan agresif China telah menimbulkan ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan regional. ASEAN berhasil menandatangani Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) dengan China pada tahun 2002 untuk mengurangi ketegangan. Namun, DOC tersebut tidak mengikat secara hukum dan menjadi tidak efektif karena perilaku agresif China. 

Dengan terpilihnya kembali Xi Jinping untuk masa jabatan ketiga sebagai Presiden China, ketegasan China di LCS yang disengketakan diprediksi akan meningkat pesat.

Pembicaraan COC

Negara-negara ASEAN saat ini sedang merundingkan Kode Etik (COC) dengan China.

Pada tahun 2018, baik China maupun ASEAN menyepakati satu konsep teks negosiasi untuk COC sebagai dasar negosiasi. Seharusnya sudah selesai pada tahun 2021, tetapi kemajuannya terhambat akibat pandemi COVID-19. Negara-negara ASEAN meminta pertemuan fisik tatap muka untuk merundingkan COC.

Vietnam, Filipina, Malaysia dan Indonesia telah menyerukan COC yang mengikat secara hukum dengan China di LCS, tetapi ini tidak dapat diterima oleh China. Ia mungkin mencoba untuk melemahkan kontennya dan menunda perjanjian COC.

Kepercayaan terhadap China dalam ASEAN dan dunia mulai berkurang.

Xi mengatakan bahwa ASEAN adalah prioritas utama dalam diplomasi lingkungan China.

"China dengan tegas menentang hegemonisme dan politik kekuasaan. [Ia] ingin menjaga hubungan persahabatan dengan tetangganya dan bersama-sama memelihara perdamaian abadi di kawasan dan sama sekali tidak akan mencari hegemoni atau bahkan, menggertak yang kecil," kata Xi saat berpidato di peringatan 30 tahun hubungan dialog antara ASEAN dengan China di bulan November 2021.

"China dulu, saat ini, dan akan selalu menjadi tetangga baik, teman baik dan mitra baik ASEAN."

Sangat sulit untuk mempercayai kata-kata Xi mengingat pembangunan militer besar-besaran China di LCS dan Selat Taiwan. China telah melakukan latihan militer untuk mengancam Taiwan dan memiliki masalah dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. 

Serangannya ke pulau-pulau Senkaku Jepang dan meningkatnya ketegangan dengan tetangganya India dan Australia, merupakan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Ketegangan yang meningkat antara China dan AS menimbulkan ancaman keamanan utama di kawasan Indo-Pasifik.

Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong mengatakan kepada Xi di Beijing bahwa ada "masalah yang belum terselesaikan yang ada" dalam hubungan Vietnam-China, yang merupakan perselisihan LCS.

China menguasai Kepulauan Paracel dari Vietnam Selatan melalui kekerasan pada tahun 1974. Pada tahun 1988, mereka menguasai Johnson South Reef dengan membunuh 64 tentara Vietnam. Vietnam mengklaim Kepulauan Paracel, Johnson South Reef dan beberapa wilayah di Kepulauan Spratly.

Trong adalah pemimpin asing pertama yang diundang oleh Xi untuk mengunjungi China setelah Kongres Nasional Partai Komunis China ke-20 bulan lalu. Pemimpin Vietnam menekankan bahwa pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di laut sangat penting untuk pengembangan hubungan antara Vietnam dan China.

Trong menyarankan agar kedua belah pihak mematuhi persepsi umum tingkat tinggi, menghormati kepentingan hukum dan kepentingan sah satu sama lain, serta menyelesaikan perselisihan dan ketidaksepakatan dengan cara damai sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. 

Keduanya harus mempromosikan mekanisme negosiasi maritim, mempercepat delimitasi dan diskusi tentang kerja sama pembangunan, menerapkan DOC secara penuh dan efektif, serta berusaha untuk membangun COC yang substantif dan efektif.

Para pemimpin ASEAN harus tetap berpegang pada senjata mereka dengan menuntut COC yang mengikat secara hukum, yang didasarkan pada UNCLOS, dengan China selama pertemuan puncak mereka. Mereka harus bersatu dan mengatakan dengan satu suara bahwa COC harus diselesaikan sesegera mungkin.

COC tidak akan menyelesaikan masalah kedaulatan atas LCS, tetapi akan mengurangi ketegangan di kawasan. COC menyerukan pengendalian diri dan negosiasi damai untuk menyelesaikan perselisihan.

Selama KTT ASEAN, semua pemimpin harus menjaga persatuan ASEAN dan mementingkan sentralitas ASEAN. Mereka harus mencari tatanan berbasis aturan untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional. 

Para pemimpin ASEAN dengan satu suara harus mengupayakan LCS yang damai dan stabil. ASEAN harus menjadi yang terdepan dalam segala hal yang berkaitan dengan arsitektur keamanan regional.

Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.