Xi mengatakan bahwa ASEAN adalah prioritas utama dalam diplomasi lingkungan China.
"China dengan tegas menentang hegemonisme dan politik kekuasaan. [Ia] ingin menjaga hubungan persahabatan dengan tetangganya dan bersama-sama memelihara perdamaian abadi di kawasan dan sama sekali tidak akan mencari hegemoni atau bahkan, menggertak yang kecil," kata Xi saat berpidato di peringatan 30 tahun hubungan dialog antara ASEAN dengan China di bulan November 2021.
"China dulu, saat ini, dan akan selalu menjadi tetangga baik, teman baik dan mitra baik ASEAN."
Sangat sulit untuk mempercayai kata-kata Xi mengingat pembangunan militer besar-besaran China di LCS dan Selat Taiwan. China telah melakukan latihan militer untuk mengancam Taiwan dan memiliki masalah dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia.Â
Serangannya ke pulau-pulau Senkaku Jepang dan meningkatnya ketegangan dengan tetangganya India dan Australia, merupakan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Ketegangan yang meningkat antara China dan AS menimbulkan ancaman keamanan utama di kawasan Indo-Pasifik.
Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong mengatakan kepada Xi di Beijing bahwa ada "masalah yang belum terselesaikan yang ada" dalam hubungan Vietnam-China, yang merupakan perselisihan LCS.
China menguasai Kepulauan Paracel dari Vietnam Selatan melalui kekerasan pada tahun 1974. Pada tahun 1988, mereka menguasai Johnson South Reef dengan membunuh 64 tentara Vietnam. Vietnam mengklaim Kepulauan Paracel, Johnson South Reef dan beberapa wilayah di Kepulauan Spratly.
Trong adalah pemimpin asing pertama yang diundang oleh Xi untuk mengunjungi China setelah Kongres Nasional Partai Komunis China ke-20 bulan lalu. Pemimpin Vietnam menekankan bahwa pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di laut sangat penting untuk pengembangan hubungan antara Vietnam dan China.
Trong menyarankan agar kedua belah pihak mematuhi persepsi umum tingkat tinggi, menghormati kepentingan hukum dan kepentingan sah satu sama lain, serta menyelesaikan perselisihan dan ketidaksepakatan dengan cara damai sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.Â
Keduanya harus mempromosikan mekanisme negosiasi maritim, mempercepat delimitasi dan diskusi tentang kerja sama pembangunan, menerapkan DOC secara penuh dan efektif, serta berusaha untuk membangun COC yang substantif dan efektif.
Para pemimpin ASEAN harus tetap berpegang pada senjata mereka dengan menuntut COC yang mengikat secara hukum, yang didasarkan pada UNCLOS, dengan China selama pertemuan puncak mereka. Mereka harus bersatu dan mengatakan dengan satu suara bahwa COC harus diselesaikan sesegera mungkin.
