"Ia juga meyakinkan publik Filipina bahwa dia tidak akan membiarkan satu milimeter pun hak pesisir laut negara itu diinjak-injak oleh negara manapun, termasuk China," kata Pangalangan.
Menurut survei yang dilakukan oleh Stratbase ADR Institute pada bulan Oktober 2021 menunjukkan bahwa 82 persen orang Filipina menginginkan pemerintahan baru untuk menegaskan haknya sebagaimana diatur dalam Putusan Arbitrase PCA.Â
Mereka ingin pemerintah tetap berpegang pada janji Presiden untuk menegakkan putusan PCA dan melindungi hak pesisir lautnya.
Survei juga menunjukkan lebih lanjut bahwa 85 persen setuju bahwa Filipina harus membentuk aliansi dengan negara lain untuk mempertahankan haknya, sementara 80 persen percaya bahwa pemerintah perlu memperkuat kemampuan Angkatan Laut dan Penjaga Pantainya.
Jika China benar-benar ingin meningkatkan citra globalnya, ia harus mengambil langkah berani dengan menghormati UNCLOS 1982 dan menyelesaikan  pembicaraan COC dengan ASEAN dengan cepat.Â
China tidak akan menghadapi reaksi apa pun di dalam negeri karena menghormati UNCLOS sebagai penandatangan.
China, negara terpadat di dunia dan peringkat kedua dalam ekonomi global, adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sebagai anggota komunitas internasional yang taat hukum, cinta damai dan bertanggung jawab, China harus mematuhi penghargaan PCA dan mengikuti hukum maritim internasional.
Oleh Veeramalla Anjaiah
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
