Mohon tunggu...
Veeramalla Anjaiah
Veeramalla Anjaiah Mohon Tunggu... Administrasi - Wartawan senior

Wartawan senior

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Enam Tahun Berlalu, China Menghadapi Lebih Banyak Kritik karena Tidak Menghormati UNCLOS

12 Juli 2022   06:17 Diperbarui: 13 Juli 2022   09:00 1328
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
ilustrasi: Zona Ekonomi Eksklusif adalah batas negara yang ditarik 200 mil dari asal garis dasar (garis pantai) ke arah laut lepas atau laut bebas saat air laut surut. (DOK HUMAS BAKAMLA RI via kompas.com)

AS, Jepang, Uni Eropa, India, Australia, Kanada dan banyak negara lainnya telah menyerukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum.

Di Filipina, presiden saat itu Rodrigo Duterte membawa nama buruk bagi negaranya dengan mengesampingkan putusan PCA dan mengadopsi kebijakan luar negeri pro-China untuk mendapatkan miliaran dolar investasi dan pinjaman.

Beijing memberinya pelajaran yang bagus kepada Duterta dan menyusup ke zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina serta mengganggu nelayan Filipina di Laut Barat (Filipina menyebut LCS sebagai Laut Barat). Investasi yang dijanjikan China jauh dari harapan Manila.

Apa selanjutnya?

Karena kurangnya bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa LCS miliknya berdasarkan sembilan atau 10 garis putusnya, China telah menjadi sasaran empuk kritik dari sebagian besar negara-negara di dunia. Meski begitu, China yang ngotot dan agresif tidak mau menyerah.

China ingin memecah ASEAN melalui kuasanya dan merayu negara lain dengan menawarkan keuntungan ekonomi. Namun semua penuntut LCS di ASEAN dan Indonesia, yang bukan negara penuntut, ingin tetap bersatu dan menyerukan tatanan maritim berbasis aturan di LCS. Negara-negara anggota ASEAN saat ini sedang merundingkan Kode Etik (COC) yang mengikat secara hukum dengan China.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi telah meningkatkan serangan diplomatiknya pada bulan Juli 2022 dengan bertemu dengan sembilan menteri luar negeri ASEAN serta Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi dalam waktu kurang dari dua minggu. Misi utamanya adalah untuk memastikan bahwa sengketa LCS tidak merusak hubungan antara China dengan negara-negara ASEAN.

Pada tanggal 4 Juli, Wang menghadiri Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri Kerjasama Lancang-Mekong (LCM) di Bagan, Myanmar. 

Pertemuan ini dihadiri oleh Menlu Myanmar U Wunna Maung Lwin, Wakil Perdana Menteri dan Menlu Laos Saleumxay Kommasith, Wakil Perdana Menteri dan Menlu Kamboja Prak Sokhonn, Wakil Perdana Menteri dan Menlu Thailand Don Pramudwinai serta Menlu Vietnam Bui Thanh Son.

Selama berada di Bagan pada tanggal 4 Juli, Wang mengadakan pertemuan bilateral dengan para menlu dari Myanmar, Laos, Kamboja dan Vietnam. Myanmar, Laos dan Kamboja adalah sekutu China sementara Vietnam tidak.

Isu LCS tetap menjadi kendala besar dalam hubungan antara Vietnam dengan China karena Vietnam adalah penuntut terbesar kedua di LCS setelah China.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun