Pada 12 Juli, tepat enam tahun yang lalu, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag mengumumkan putusan dalam kasus arbitrase antara Filipina dengan China atas Laut China Selatan (LCS), yang membatalkan klaim ekspansif China di perairan yang disengketakan dan memberikan jawaban atas banyak pertanyaan.
Pada tahun 2012, China yang agresif merebut Scarborough Shoal, yang memaksa Filipina untuk pergi ke PCA pada tahun 2013 untuk menantang klaim China.
Berdasarkan peta Sembilan Garis Putusnya yang kontroversial, bahwa China memiliki lebih dari 90 persen LCS. China menambahkan garis putus lain pada tahun 2013 ke dalam peta untuk mencakup Taiwan.
Scarborough Shoal diklaim oleh China, Filipina dan Taiwan.
Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS), semua negara pantai berhak atas 200 mil laut zona ekonomi eksklusif (ZEE), hak landas kontinen dan laut teritorial seluas 12 mil laut. China dan semua penuntut LCS, kecuali Taiwan, menandatangani dan meratifikasi UNCLOS. Namun, klaim China di LCS tidak sesuai dengan UNCLOS.
Apa yang dikatakan PCA dalam putusannya?
"Putusan 2016 yang sangat dinanti-nantikan itu membahas tiga masalah utama. Pertama, aturan tersebut menemukan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim hak historis atas sumber daya dalam apa yang disebut sebagai 'sembilan garis putusnya'.Â
Kedua, pengadilan menemukan bahwa formasi tanah tertentu yang dimodifikasi oleh China melalui reklamasi dan konstruksi tanah tidak menghasilkan hak maritim baru untuk China.Â
Ketiga, Pengadilan memutuskan bahwa China telah 'melanggar hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusifnya' dengan mengganggu perikanan dan eksplorasi  minyak bumi, membangun pulau buatan dan gagal mencegah nelayan China menangkap ikan di zona tersebut," tulis Paco Aguiling Pangalangan, direktur eksekutif wadah pemikir Stratbase ADR Institute, baru-baru ini di Philstar.com.
