Oleh Veeramalla Anjaiah
Ribuan orang melakukan protes di Hong Kong pada tanggal 12 Juni 2019. | Sumber: SkyNews
Lebih dari 7,6 juta orang Hong Kong memperingati setiap tanggal 12 Juni sebagai hari penting dalam delapan tahun perjuangan mereka untuk kebebasan dan demokrasi di Hong Kong.
Polisi Hong Kong melarang semua jenis peringatan di tempat umum. Baru-baru ini mereka telah melarang peringatan tragedi Tiananmen awal bulan ini.
Pada 12 Juni 2019, 40.000 pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung Markas Besar Pemerintah untuk memprotes pengenalan RUU Amandemen Pelanggar Buronan atau RUU Ekstradisi yang kontroversial.
Di bawah undang-undang ini, pemerintah Hong Kong dapat mengekstradisi buronan kriminal yang dicari di wilayah-wilayah termasuk Taiwan dan China daratan. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa RUU tersebut akan membuat penduduk dan pengunjung Hong Kong tunduk pada yurisdiksi dan sistem hukum China daratan, merusak otonomi kawasan dan kebebasan sipilnya.
Menggunakan tabung gas air mata, peluru karet dan peluru pundi kacang, polisi membubarkan para pengunjuk rasa yang damai. Itu merupakan tindakan keras yang paling kejam dan serius terhadap pengunjuk rasa dalam sejarah Hong Kong.
Pada saat penyerahan Hong Kong ke China oleh Inggris pada tanggal 1 Juli 1997, banyak jurnalis barat yang memprediksikan kematian Hong Kong. Hong Kong masih ada sebagai Daerah Administratif Khusus China di bawah kebijakan "Satu Negara dan Dua Sistem" tetapi demokrasi, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia menghilang dari Hong Kong.
Dalam Laporan Tahunan ke-24 terbarunya, Komisi Eropa (EC) menyayangkan sekali situasi di Hong Kong pada tahun 2021.
"Laporan Tahunan ke-24 datang pada saat kebebasan fundamental di Hong Kong semakin memburuk. Kami menyaksikan terus menyusutnya ruang bagi masyarakat sipil dan erosi dari apa yang sebelumnya merupakan lanskap media yang dinamis dan pluralistik," kata Perwakilan Tinggi Komisi Eropa Josep Borrell bulan lalu.
Menurut laporan itu, prinsip "Satu Negara dan Dua Sistem" di Hong Kong semakin dirusak oleh penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional (NSL) 2020. Tahun 2021 dimulai dengan penangkapan massal 55 aktivis pro-demokrasi, termasuk tokoh politik terkemuka, pada awal bulan Januari, dan berakhir dengan pemilihan Dewan Legislatif tanpa oposisi pada 19 Desember.
Pada akhir tahun 2021, sekitar 162 orang termasuk mantan aktivis pro-demokrasi, anggota parlemen oposisi, jurnalis dan akademisi telah ditangkap di bawah NSL dan undang-undang terkait lainnya. Aktivis pro-demokrasi yang diadili terkait keterlibatan mereka dalam pemilihan pendahuluan informal pro-demokrasi tahun 2020 telah didakwa dengan 'konspirasi untuk melakukan subversi'. Hanya 14 orang yang telah mendapatkan jaminan pada akhir tahun 2021.
NSL memiliki efek yang mengerikan terhadap masyarakat sipil Hong Kong. Lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil telah dibubarkan karena takut dituntut, dengan beberapa aktivis mengutip ancaman terhadap keselamatan pribadi. Ketentuan ekstrateritorial NSL tetap menjadi sumber perhatian.
Kebebasan media, menurut laporan tersebut, juga mengalami kemunduran pada tahun 2021. Surat kabar independen Apple Daily tutup pada bulan Juni; mantan eksekutif dan editor Apple Daily didakwa dengan kolusi asing di bawah NSL. Polisi menggerebek ruang berita outlet online independen Stand News dan menangkap karyawannya karena menerbitkan 'materi hasutan'.
Kebebasan berkumpul telah dibatasi sehubungan dengan pembatasan NSL dan COVID-19. Permohonan untuk pertemuan publik telah ditolak sejak Juli 2020. Pertemuan publik lebih dari empat orang telah dilarang sejak bulan Maret 2020, termasuk peringatan 4 Juni, yang diselenggarakan oleh Aliansi Hong Kong untuk Mendukung Gerakan Demokratik Patriotik China selama lebih dari 20 tahun.
Organisasi hak asasi manusia yang dihormati Amnesty International terpaksa menutup operasinya di Hong Kong.
"Itu adalah saat yang menyedihkan ketika Amnesty International menutup kantornya di Hong Kong setelah berdiri selama lebih dari 40 tahun di kota saya," Chow Hangtung, seorang aktivis hak asasi manusia di Hong Kong, mengatakan pada bulan Mei.
"Kepergian Amnesty adalah tanda peringatan yang jelas bagi dunia luar tentang betapa buruknya kondisi hak asasi manusia di Hong Kong. Tidak ada lagi kepura-puraan kebebasan."
Latar belakang
Protes 12 Juni di Hong Kong dapat ditelusuri ke Revolusi Payung atau Gerakan Payung 2014, yang dimulai pada tanggal 26 September 2014 dan berlanjut hingga 15 Desember di tahun itu. Gerakan Payung dimulai sebagai protes pasif terhadap revisi undang-undang yang ada tentang pemilihan kepala eksekutif Hong Kong.
Dengan diperkenalkannya RUU ekstradisi, protes besar-besaran meletus pada Juni 2019. Ada dua demonstrasi besar yang diperkirakan telah menarik lebih dari 1 juta orang masing-masing di sebuah kota dengan populasi 7 juta.
"Protes 2 juta orang adalah titik balik. Maksud saya, pemerintah [...] mengajari kami bahwa protes secara damai tidak berhasil," Galen Ho, seorang aktivis Hong Kong, mengatakan kepada CBC News baru-baru ini.
Ho mengambil bagian dalam dua aksi unjuk rasa besar-besaran.
Protes pertama diadakan pada 9 Juni untuk menuntut pemerintah mencabut RUU ekstradisi yang kontroversial. Pawai meningkat menjadi konflik sengit antara polisi dan pengunjuk rasa. Tetapi pemerintah bersikukuh dan bersikeras bahwa RUU itu akan disahkan dan diserahkan kepada Dewan Legislatif untuk pembacaan kedua pada tanggal 12 Juni, meskipun ada oposisi massa.
Sebagai tanggapan, para aktivis mulai menyerukan pemogokan umum dan memobilisasi anggota dari masyarakat untuk memprotes di luar Kantor Pusat Pemerintah agar RUU tersebut tidak lolos pembacaan kedua.
Setelah tindakan keras pada 12 Juni, demo terbesar kedua diselenggarakan pada tanggal 16 Juni untuk memprotes penggunaan kekuatan polisi yang berlebihan dan kekerasan terhadap pengunjuk rasa pada 12 Juni.
Sejak protes 12 Juni, serangkaian protes jalanan anti-pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari waktu ke waktu untuk memprotes Undang-Undang Keamanan Nasional yang dikecam oleh AS dan Inggris karena menghancurkan kebebasan demokrasi, dan sejumlah jurnalis, politisi dan aktivis oposisi dipenjara atas kejahatan bersuara.
Carrie Lam, Pemimpin Eksekutif Hong Kong, membantah dalam sebuah wawancara CNBC bahwa kota tersebut menjadi kurang bebas di bawah pengawasannya. Ia mengatakan bahwa dirinya berencana untuk menyarankan penggantinya, John Lee, untuk mengundang jurnalis internasional, politisi dan pejabat lembaga think-tank ke Hong Kong, setelah aturan karantina dilonggarkan, dalam upaya untuk menghidupkan kembali reputasinya.
"Orang-orang berpikir tidak ada kebebasan, tetapi situasinya tidak seperti itu," ujar Lam.
"Hong Kong sebebas biasanya."
Pemimpin baru Lee adalah mantan perwira polisi pro-Beijing.
Tetapi orang-orang, kebanyakan aktivis dan mahasiswa, melihat sesuatu secara berbeda.
China telah memperketat kontrol penuhnya atas urusan Hong Kong sejak tahun 2019. Orang-orang tidak memiliki kebebasan sama sekali. Pandemi COVID-19 saat ini semakin memperburuk keadaan.
Aktivis dan mahasiswa sekarang menghadapi pilihan suram: pengasingan, sensor diri atau penjara.
Menurut Financial Times, semakin banyak anak muda yang menolak identitas China yang mereka lihat didominasi oleh Partai Komunis demi identitas Hong Kong yang terpisah. Hanya 3 persen warga Hong Kong yang berusia antara 18 dan 29 tahun yang menggambarkan diri mereka sebagai "China" secara luas dalam jajak pendapat baru-baru ini oleh Universitas Hong Kong - terendah sejak serah terima.
"Ketegangan yang meningkat antara China dan Hong Kong telah mempolitisasi generasi yang telah dewasa sejak tahun 1997. Itu berarti sikap apatis kaum muda tidak terlalu menjadi masalah di sini daripada di tempat lain. Tapi ini merupakan suatu kekhawatiran besar bagi Beijing, yang takut akan ancaman separatisme, dari Tibet hingga Hong Kong," lapor Financial Times baru-baru ini.
Karena situasi ekonomi dan politik yang memburuk serta peningkatan mendadak sejumlah besar kasus COVID-19, puluhan ribu warga Hong Kong telah pindah ke negara lain seperti Australia, Singapura, Kanada, Inggris dan AS. Selama dua tahun terakhir, lebih dari 150.000 orang bermigrasi ke negara-negara tersebut. Semakin banyak yang akan bergabung di masa depan.
Kebebasan di Hong Kong mungkin telah hilang tetapi orang-orang bertekad untuk melawan pemerintah Hong Kong yang dikendalikan oleh Komunis China untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka. Hanya dalam 25 tahun sejak tahun 1997, Hong Kong berakhir seperti Tibet dan Xinjiang. Tidak ada jaminan bahwa China akan memenuhi janjinya. Karena itulah, Taiwan bertekad untuk menolak segala upaya China untuk menguasai Taiwan.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
