Oleh Veeramalla Anjaiah
Ribuan orang melakukan protes di Hong Kong pada tanggal 12 Juni 2019. | Sumber: SkyNews
Lebih dari 7,6 juta orang Hong Kong memperingati setiap tanggal 12 Juni sebagai hari penting dalam delapan tahun perjuangan mereka untuk kebebasan dan demokrasi di Hong Kong.
Polisi Hong Kong melarang semua jenis peringatan di tempat umum. Baru-baru ini mereka telah melarang peringatan tragedi Tiananmen awal bulan ini.
Pada 12 Juni 2019, 40.000 pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung Markas Besar Pemerintah untuk memprotes pengenalan RUU Amandemen Pelanggar Buronan atau RUU Ekstradisi yang kontroversial.
Di bawah undang-undang ini, pemerintah Hong Kong dapat mengekstradisi buronan kriminal yang dicari di wilayah-wilayah termasuk Taiwan dan China daratan. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa RUU tersebut akan membuat penduduk dan pengunjung Hong Kong tunduk pada yurisdiksi dan sistem hukum China daratan, merusak otonomi kawasan dan kebebasan sipilnya.
Menggunakan tabung gas air mata, peluru karet dan peluru pundi kacang, polisi membubarkan para pengunjuk rasa yang damai. Itu merupakan tindakan keras yang paling kejam dan serius terhadap pengunjuk rasa dalam sejarah Hong Kong.
Pada saat penyerahan Hong Kong ke China oleh Inggris pada tanggal 1 Juli 1997, banyak jurnalis barat yang memprediksikan kematian Hong Kong. Hong Kong masih ada sebagai Daerah Administratif Khusus China di bawah kebijakan "Satu Negara dan Dua Sistem" tetapi demokrasi, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia menghilang dari Hong Kong.
Dalam Laporan Tahunan ke-24 terbarunya, Komisi Eropa (EC) menyayangkan sekali situasi di Hong Kong pada tahun 2021.
"Laporan Tahunan ke-24 datang pada saat kebebasan fundamental di Hong Kong semakin memburuk. Kami menyaksikan terus menyusutnya ruang bagi masyarakat sipil dan erosi dari apa yang sebelumnya merupakan lanskap media yang dinamis dan pluralistik," kata Perwakilan Tinggi Komisi Eropa Josep Borrell bulan lalu.
