Dunia Harus Waspada terhadap Meningkatnya Peran China dalam Pemerintahan Global

Oleh Veeramalla Anjaiah

Setelah kematian Presiden (Chairman) China Mao Zedong pada tahun 1976, berkat pemimpin utamanya Deng Xiaoping, Komunis China meluncurkan reformasi ekonomi revolusioner untuk menempatkan negaranya pada lintasan pertumbuhan yang cepat dan pada akhirnya meningkatkan jangkauan globalnya.

Deng dan penerusnya mencoba untuk menciptakan "ekonomi pasar sosialis" di China.

"Mereka membuka China untuk perdagangan dan investasi, merombak sistem pajak dan peraturan, menyusutkan perusahaan milik negara yang membengkak dan mendorong bisnis swasta," tulis Hal Brands, seorang profesor di Universitas John Hopkins, dalam sebuah artikel berjudul "Bahaya Penurunan China" (The Dangers of China's Decline) dalam jurnal Foreign Policy pada tanggal 14 April 2022.

"Mendampingi reformasi politik membatasi kekuatan penguasa China dan memperbesar ruang kompetensi nonideologis dalam rezim. PKC [Partai Komunis China] cukup mengendurkan cengkeramannya untuk memungkinkan spontanitas ekonomi --- dan menuai keuntungan dalam bentuk kemakmuran yang memperkuat kontrol politiknya."

Kebijakan kebangkitan damai China juga telah berkontribusi pada perkembangan pesat seperti AS, Jepang, Taiwan dan negara-negara barat lainnya dan perusahaan multinasional mereka menggelontorkan investasi ratusan miliar dolar, mebawakan teknologi dan mengubah China menjadi pabrik global.

Saat ini, pencapaian ekonomi dan militer China luar biasa. Dengan 1.4 miliar penduduknya, China memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar AS$17.73 triliun dan memiliki kekuatan militer terkuat ketiga. China memiliki cadangan devisa senilai $3.18 triliun, tertinggi di dunia, per 31 Maret 2022. Tahun lalu, perdagangan China mencapai $6.01 triliun -- $3.31 triliun ekspor dan impor sebesar $2.70 triliun -- menjadikannya negara perdagangan nomor satu di dunia. China juga merupakan mitra dagang terbesar bagi lebih dari 120 negara, termasuk Indonesia.

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan militer, China bermimpi untuk menjadi negara adidaya dan memainkan peran sentral dalam pemerintahan global (global governance) dengan karakteristik dan normanya sendiri.

Para pendukung Komunis China di Indonesia sudah mengatakan bahwa dunia harus menyambut baik peran China dalam pemerintahan global.

Harus dicatat bahwa China masih merupakan negara berkembang yang besar. Negara ini belum menjadi negara adidaya. China adalah negara Komunis yang dikontrol ketat, yang memiliki catatan hitam dalam demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia.

Sebagian besar lembaga pemerintahan global diciptakan oleh kekuatan Barat setelah Perang Dunia Kedua. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Organisasi Kesehatan Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia adalah beberapa lembaga pemerintahan global.

Presiden China Xi Jinping baru-baru ini menyerukan China untuk "memimpin reformasi sistem pemerintahan global dengan konsep kejujuran dan keadilan". Niat utamanya adalah untuk mengubah lembaga pemerintahan global dan norma-norma mereka dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai dan prioritas China.

China terkenal dengan standar gandanya. Mereka sangat mendukung globalisasi, perdagangan bebas, perubahan iklim dan tata kelola global multipolar selama semuanya selaras dengan tujuan dan normanya.

Ada kekhawatiran serius di antara komunitas internasional bahwa Beijing mencoba untuk menggunakan platform internasional untuk memajukan kepentingan politik dan ekonominya dengan mengabaikan mandat badan-badan internasional semacam itu bukan tanpa alasan.

China telah menyimpang dari norma-norma sistem saat ini, seperti hak asasi manusia, berusaha untuk melemahkan nilai-nilai ini dan menciptakan institusi serta model alternatif.

Pada tahun 1989, China menekan protes mahasiswa yang tidak bersenjata dengan senjata dan tank. Citranya jatuh secara global. Menurut banyak organisasi hak asasi manusia, China telah melakukan genosida terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang selama beberapa tahun. China dengan keras menekan pemberontakan Tibet dan protes demokratis di Hong Kong. Media internasional, baik cetak maupun elektronik, serta platform media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Instagram, YouTube dan lainnya dilarang di China.

China sangat mendukung rezim otoriter di negara-negara seperti Korea Utara, Rusia, Kuba, Myanmar, Iran, Laos, Venezuela dan Pakistan.

Dalam upaya untuk meningkatkan citranya dari rekor hak asasi manusia terburuk, China ingin menjadi negara yang kuat dalam pemerintahan global. Keikutsertaan atau keterlibatan Republik Rakyat China dalam lembaga-lembaga internasional baru dimulai pada tahun 1971 ketika China meraih kursi PBB dan mendapatkan hak veto dari Republik China (Taiwan). Perkembangan signifikan lainnya adalah kunjungan Menlu AS Henry Kissinger pada tahun 1971 dan Presiden AS Richard Nixon pada tahun 1972 ke RRC yang menjalin hubungan diplomatik antara AS yang kapitalis dan China yang komunis.

Pada tahun 1960-an, China dianggap oleh banyak negara sebagai ancaman bagi tatanan dunia karena mencoba untuk mengekspor revolusi dengan lebih cepat. China melatih dan mempersenjatai banyak kelompok komunis di Afrika, Amerika Latin dan Asia Tenggara. Indonesia menangguhkan hubungan diplomatiknya dengan Komunis China pada tahun 1967. Indonesia memulihkan hubungan diplomatik dengan China baru pada tahun 1990.

Setelah masuk ke PBB, China mulai bergabung dengan banyak lembaga pemerintahan global atau bekerja sama dengan mereka sebagai bagian dari reformasi ekonominya pada tahun 1980-an dan 1990-an. China menandatangani banyak perjanjian internasional seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS), Perjanjian Nonproliferasi Nuklir pada tahun 1992 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1998.

Kebangkitan China yang pesat hanya terjadi selama dua dekade terakhir. Mulai dari periode Presiden Hu Jintao (2003 hingga 2013), China telah mengesampingkan kebijakan kebangkitan damai dan mulai menantang norma-norma internasional. China menegaskan bahwa kedaulatannya atas wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan (LCS) adalah "kepentingan inti" dan " tidak dapat dinegosiasikan". China melanggar UNCLOS, yang sudah mereka tandatangani dan ratifikasi, dengan membangun pulau buatan dan mengubahnya menjadi fasilitas militer.

Sejak Xi mengambil alih kekuasaannya pada tahun 2013, China telah menunjukkan warna aslinya. Semakin besar kekayaan ekonomi dan militernya tumbuh, China menjadi lebih koersif dan agresif terhadap tetangganya seperti Taiwan, Jepang, India, Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Pada tahun 2021, Xi memperingatkan bahwa siapa pun yang menghalangi rencana China akan "dibenturkan kepalanya hingga berdarah ke Tembok Besar yang terbuat dari Baja".

Ambisi besar Xi untuk mendominasi dunia bertentangan dengan strategi China sebelumnya yaitu "sembunyi dan tunggu" dan "bangkit secara damai".

"Sekarang, pola pikir strategis China menjadi lebih gelap dan lebih mendesak. Ancaman untuk menggunakan kekuatan dalam melawan musuh juga ada di mana-mana," kata Brands.

Peta Inisiatif Sabuk dan Jalan . | Sumber: www.cadtm.org

Dalam upaya untuk memaksakan normanya sendiri dan memainkan peran dominan, China yang tidak sabar telah meluncurkan lembaga atau inisiatif internasionalnya sendiri seperti Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO), Forum Boao untuk Asia, Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB).

Memang, baru-baru ini, peran China dalam lembaga pemerintahan global telah meningkat secara signifikan. Tentu saja, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang lebih besar dan akuntabilitas yang lebih besar. China sangat tertinggal di bagian tanggung jawab dan akuntabilitas.

Minimnya transparansi dan keterbukaan tentang tujuan utama proyek-proyek BRI membuat banyak negara mempertanyakan motivasi di balik proyek infrastruktur berskala besar di negara mereka. Banyak dari proyek-proyek ini tidak cocok untuk negara-negara miskin tersebut. China memiliki kelebihan kapasitas dalam produksi, investasi dan sumber daya manusia. China ingin memaksakan kelebihan kapasitas yang ideal ini pada negara-negara asing dengan membangun proyek-proyek yang tidak menguntungkan dan layak secara ekonomi bagi masyarakat lokal.

China, yang memberikan sedikit hibah atau sumbangan dan lebih banyak pinjaman kepada negara-negara miskin, mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi atas pinjamannya daripada lembaga keuangan dunia dan pemberi pinjaman internasional. Banyak negara tidak mampu untuk membayar kembali pinjaman tersebut dan akan jatuh ke dalam perangkap utang China. Pakistan dan Sri Langka, yang berada di ambang kebangkrutan, adalah korban pinjaman dan investasi China.

Beberapa pakar mengatakan bahwa proyek-proyek China di banyak negara Dunia Ketiga, khususnya di Afrika, tidak lain adalah bentuk baru dari kolonialisme ekonomi.

Sekarang kita menghadapi situasi baru di tahun 2022. Hari-hari kejayaan keajaiban ekonomi China kini tampaknya telah berakhir. Pada kuartal pertama tahun ini, ekonomi China hanya tumbuh 4.8 persen, turun drastis dari 18.3 persen pada kuartal pertama di tahun 2021. Ekonomi China kini sedang dalam mode roller coaster. Tahun lalu ekonominya tumbuh sebesar 8.1 persen, lompatan besar dari 2.3 persen pada tahun 2020.

Belanja konsumen turun dan tingkat pengangguran meningkat di China. Bisnis real estat telah kehilangan kilaunya. Tindakan keras pemerintah China terhadap perusahaan teknologi menyebabkan kerugian triliunan dolar di tahun lalu.

Menurut Brands, China mengalami stagnasi ekonomi, tetapi dorongannya untuk menjadi kekuatan dunia dan untuk mendominasi lembaga pemerintahan global semakin besar.

Ketika keajaiban China memudar, Xi yang putus asa mungkin menjadi lebih cenderung untuk mengambil risiko dalam mempertahankan otoritasnya dan mencapai ambisi besar China.

Dunia harus waspada terhadap ambisi besar China dan negara adidaya yang ada, AS mungkin tidak akan tinggal diam. Situasi ini dapat menyebabkan perang dunia lain di masa depan.

Penulis adalah seorang jurnalis senior yang berbasis di Jakarta.