Sebagian besar lembaga pemerintahan global diciptakan oleh kekuatan Barat setelah Perang Dunia Kedua. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Organisasi Kesehatan Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia adalah beberapa lembaga pemerintahan global.
Presiden China Xi Jinping baru-baru ini menyerukan China untuk "memimpin reformasi sistem pemerintahan global dengan konsep kejujuran dan keadilan". Niat utamanya adalah untuk mengubah lembaga pemerintahan global dan norma-norma mereka dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai dan prioritas China.
China terkenal dengan standar gandanya. Mereka sangat mendukung globalisasi, perdagangan bebas, perubahan iklim dan tata kelola global multipolar selama semuanya selaras dengan tujuan dan normanya.
Ada kekhawatiran serius di antara komunitas internasional bahwa Beijing mencoba untuk menggunakan platform internasional untuk memajukan kepentingan politik dan ekonominya dengan mengabaikan mandat badan-badan internasional semacam itu bukan tanpa alasan.
China telah menyimpang dari norma-norma sistem saat ini, seperti hak asasi manusia, berusaha untuk melemahkan nilai-nilai ini dan menciptakan institusi serta model alternatif.
Pada tahun 1989, China menekan protes mahasiswa yang tidak bersenjata dengan senjata dan tank. Citranya jatuh secara global. Menurut banyak organisasi hak asasi manusia, China telah melakukan genosida terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang selama beberapa tahun. China dengan keras menekan pemberontakan Tibet dan protes demokratis di Hong Kong. Media internasional, baik cetak maupun elektronik, serta platform media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Instagram, YouTube dan lainnya dilarang di China.
China sangat mendukung rezim otoriter di negara-negara seperti Korea Utara, Rusia, Kuba, Myanmar, Iran, Laos, Venezuela dan Pakistan.
Dalam upaya untuk meningkatkan citranya dari rekor hak asasi manusia terburuk, China ingin menjadi negara yang kuat dalam pemerintahan global. Keikutsertaan atau keterlibatan Republik Rakyat China dalam lembaga-lembaga internasional baru dimulai pada tahun 1971 ketika China meraih kursi PBB dan mendapatkan hak veto dari Republik China (Taiwan). Perkembangan signifikan lainnya adalah kunjungan Menlu AS Henry Kissinger pada tahun 1971 dan Presiden AS Richard Nixon pada tahun 1972 ke RRC yang menjalin hubungan diplomatik antara AS yang kapitalis dan China yang komunis.
Pada tahun 1960-an, China dianggap oleh banyak negara sebagai ancaman bagi tatanan dunia karena mencoba untuk mengekspor revolusi dengan lebih cepat. China melatih dan mempersenjatai banyak kelompok komunis di Afrika, Amerika Latin dan Asia Tenggara. Indonesia menangguhkan hubungan diplomatiknya dengan Komunis China pada tahun 1967. Indonesia memulihkan hubungan diplomatik dengan China baru pada tahun 1990.
Setelah masuk ke PBB, China mulai bergabung dengan banyak lembaga pemerintahan global atau bekerja sama dengan mereka sebagai bagian dari reformasi ekonominya pada tahun 1980-an dan 1990-an. China menandatangani banyak perjanjian internasional seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS), Perjanjian Nonproliferasi Nuklir pada tahun 1992 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1998.
Kebangkitan China yang pesat hanya terjadi selama dua dekade terakhir. Mulai dari periode Presiden Hu Jintao (2003 hingga 2013), China telah mengesampingkan kebijakan kebangkitan damai dan mulai menantang norma-norma internasional. China menegaskan bahwa kedaulatannya atas wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan (LCS) adalah "kepentingan inti" dan " tidak dapat dinegosiasikan". China melanggar UNCLOS, yang sudah mereka tandatangani dan ratifikasi, dengan membangun pulau buatan dan mengubahnya menjadi fasilitas militer.
