Oleh Veeramalla Anjaiah
Selama empat bulan terakhir sejak kelompok teror Taliban mengambil alih Afghanistan, Taliban telah gagal memenuhi janjinya sendiri tentang pemerintahan yang inklusif, menghormati hak asasi manusia, terutama hak perempuan dan minoritas. Tidak ada uang tunai, layanan publik, perdamaian, keamanan dan stabilitas.
Yang ada hanya teror, baik dari pemerintah maupun Islamic State-Khorasan (IS-K), ketakutan, kelaparan, kekeringan, penyakit, kekurangan gizi, musim dingin yang berat dan lebih banyak lagi penderitaan di Afghanistan.
Menurut Program Pangan Dunia (WFP), 22.8 juta orang atau lebih dari 60 persen dari total populasi menghadapi kekurangan pangan yang akut. Sekitar 3.2 juta anak dan 700,000 wanita, termasuk ibu hamil, berisiko kekurangan gizi.
Indonesia adalah negara pertama di dunia yang mengangkat situasi kemanusiaan yang parah di Afghanistan di sela-sela Konferensi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-76 pada bulan September lalu.
Indonesia kembali mengangkat isu yang sama pada KTT Luar Biasa G-20 tentang Afghanistan yang digagas oleh Italia, Oktober lalu. Indonesia menyumbangkan hampir AS$3 juta untuk rakyat Afghanistan.
Atas inisiatif Arab Saudi, Ketua KTT Islam saat ini, Organisasi Kerjasama Islam (OKI,) yang memiliki 57 anggota, menyelenggarakan KTT Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri ke-17 nya di Islamabad, Pakistan, pada tanggal 19 Desember untuk membahas tentang situasi kemanusiaan yang parah di Afghanistan.
Meski digelar di Pakistan, KTT Luar Biasa OKI bukanlah inisiatif Pakistan. Anehnya, Pakistan mengklaim bahwa menjadi tuan rumah KTT OKI di Islamabad merupakan kemenangan besar bagi diplomasi Pakistan. Ia mengklaim bahwa ia mampu mengumpulkan dunia Muslim untuk tujuan Afghanistan.Â
Pada dasarnya pertemuan tersebut merupakan upaya untuk mencari sumbangan bagi masyarakat Afghanistan yang kurang beruntung, yang menjadi korban Taliban dan sponsor utamanya Pakistan. Bukannya komunitas internasional, termasuk dunia Muslim, tidak mau membantu warga Afghanistan. Tidak ada negara yang mengakui pemerintahan sementara Taliban saat ini.Â
Karena Taliban adalah kelompok teror, OKI, AS, Uni Eropa dan PBB ingin membuat mekanisme alternatif untuk membantu rakyat Afghanistan.