Seperti Indonesia dan Vietnam, kebijakan India adalah untuk tidak bergabung dengan aliansi militer manapun. India-lah yang memberikan syarat bahwa Quad tidak akan menjadi forum militer. Akhirnya, AS, yang awalnya ingin membuat aliansi militer, menyetujui permintaan India.
Kemitraan dan kerjasama
Karena Quad bukan aliansi militer, lalu grup apa mereka?
Quad menjalin kemitraan dan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik.
Perdana Menteri India Modi mengatakan bahwa Quad akan menjadi "kekuatan untuk kebaikan global".
"Saya yakin bahwa kerja sama kami, di bawah Quad, akan memastikan kemakmuran dan perdamaian di Indo-Pasifik dan di dunia," kata Modi dikutip Al Jazeera di Washington baru-baru ini.
Quad baik untuk Asia Tenggara karena kebijakannya sejalan dengan tujuan ASEAN. Para pemimpin Quad telah menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan ASEAN.
"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dan dengan berbagai mitra. Kami menegaskan kembali dukungan kuat kami untuk persatuan dan sentralitas ASEAN serta untuk Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik, dan kami menggarisbawahi dedikasi kami untuk bekerja dengan ASEAN dan negara-negara anggotanya---jantung kawasan Indo-Pasifik---dengan cara yang praktis dan inklusif," kata para pemimpin Quad dalam pernyataan bersama.
Para pemimpin Quad memiliki pandangan yang sama dengan rekan-rekan ASEAN mereka. Indonesia, Filipina, Vietnam,dan Malaysia menginginkan arsitektur regional berbasis aturan, kebebasan navigasi dan penerapan penuh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 di LCS.
"Kami akan melipatgandakan upaya kami untuk memastikan bahwa Quad adalah kekuatan untuk perdamaian, stabilitas, keamanan dan kemakmuran regional. Untuk itu, kami akan terus memperjuangkan kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya sebagaimana tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut [UNCLOS], untuk menghadapi tantangan terhadap tatanan berbasis aturan maritim, termasuk di Laut China Timur dan Selatan," kata pernyataan Quad.
Quad juga menyerukan diakhirinya kekerasan di Myanmar dan pemulihan awal demokrasi di Myanmar.
