Lima Tahun Berlalu, China Masih Menolak untuk Mematuhi Putusan PCA 2016

Filipina meminta China untuk menghormati putusan PCA.

"Kami mendesak China untuk mematuhi putusan Pengadilan Arbitrase Permanen [PCA] dan mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut [UNCLOS] yang ditandatanganinya," kata Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dalam sebuah pernyataan tahun lalu.

Aktivis melakukan aksi protes tindakan kejam China terhadap nelayan Filipina di Reed Bank pada tahun 2019 di Luneta Park, kota Manila. | Sumber: www.gmanetwork.com

Filipina telah melakukan 128 protes diplomatik atas kegiatan China di perairan yang diperebutkan sejak tahun 2016, dan penjaga pantai serta biro kapal perikanan telah melakukan patroli "berdaulat" di ZEE Filipina.

Filipina, yang mengatakan putusan PCA tidak dapat dinegosiasikan, meminta China untuk menghormati hukum internasional.

China juga telah membujuk, memperdaya dan memaksa penuntut lain untuk tidak membahas masalah ini. Namun Indonesia, negara yang tidak mengklaim, menyambut baik putusan PCA tersebut. Sebagai pemimpin de facto ASEAN, Indonesia selalu meminta semua negara pengklaim LCS untuk mengikuti aturan maritim internasional.

"Indonesia menegaskan kembali bahwa peta Sembilan Garis Putus yang menyiratkan klaim hak historis jelas tidak memiliki dasar hukum internasional dan sama saja dengan mengecewakan UNCLOS 1982," kata Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB di New York dalam sebuah pernyataan baru-baru ini. 

Tahun lalu, Vietnam, penggugat terbesar kedua dan anggota tidak tetap DK PBB, membawa isu implementasi putusan PCA ke DK PBB. Presiden Rodrigo Duterte juga mengangkatnya pada sidang Majelis Umum PBB tahun lalu. Indonesia, Malaysia dan Filipina menyampaikan nota verbal terkait masalah ini ke PBB.

Terlepas dari kecaman internasional, China telah menunjukkan agresivitasnya di LCS. 

Pada tanggal 31 Mei tahun ini, 16 pesawat China menyusup ke wilayah udara kedaulatan Malaysia di negara bagian Sarawak. 

Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein menyebut insiden tersebut sebagai "gangguan". 

Pada bulan Maret, lebih dari 200 kapal nelayan China dengan milisi maritim terlihat di dekat Whitsun Reef, wilayah karang dangkal sekitar 175 mil laut (324 km) barat kota Bataraza di provinsi Palawan, Filipina barat.