Lima Tahun Berlalu, China Masih Menolak untuk Mematuhi Putusan PCA 2016

Oleh Veeramalla Anjaiah

Dengan 1.4 miliar orang, ekonomi terbesar kedua di dunia (PDB sebesar AS$16.64 triliun) dan kekuatan militer ketiga di dunia, tidak diragukan lagi, China -- anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa -- adalah kekuatan global yang sedang naik daun.

Apakah China anggota masyarakat internasional yang taat hukum, cinta damai dan bertanggung jawab? Apakah China sedang mempersiapkan perang dengan tetangganya di Asia Tenggara dan dunia Barat?

Saat berbicara pada ulang tahun ke-100 Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa di Beijing pada tanggal 1 Juli, Presiden China Xi Jinping memberikan pidato yang berapi-api dan provokatif.

"Kita masyarakat China adalah orang-orang yang menjunjung tinggi keadilan dan tidak terintimidasi oleh ancaman kekerasan. Sebagai bangsa, kita memiliki rasa bangga dan percaya diri yang kuat. Kita tidak pernah menggertak, menindas, atau menundukkan orang-orang dari negara lain mana pun, dan kita tidak akan pernah melakukannya. Begitu juga, kita tidak akan pernah membiarkan kekuatan asing menggertak, menindas, atau menundukkan kita. Siapa pun yang berusaha melakukannya akan menemukan diri mereka berada di jalur tabrakan dengan tembok besar baja yang ditempa oleh lebih dari 1.4 miliar orang China," kata Xi.

"Bangsa China tidak membawa sifat agresif atau hegemonik dalam gennya [...] China selalu bekerja untuk menjaga perdamaian dunia, berkontribusi pada pembangunan global dan menjaga ketertiban internasional."

Tindakan China di lapangan benar-benar berbeda dari kata-kata Presiden Xi.

Lima tahun lalu, pada tanggal 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag mengumumkan putusan dalam kasus arbitrase antara Filipina dan China atas Laut China Selatan (LCS), yang membatalkan klaim ekspansif China di perairan bersengketa tersebut dan memberikan jawaban atas banyak pertanyaan. 

Pada tahun 2012, China yang agresif merebut Scarborough Shoal, yang memaksa Filipina untuk pergi ke PCA pada tahun 2013 untuk menantang klaim China, yang didasarkan pada peta Sembilan Garis Putus yang kontroversial yang mengklaim lebih dari 90 persen LCS. China menambahkan garis putus lain pada tahun 2013 ke peta untuk menutupi Taiwan. 

Scarborough Shoal diklaim oleh China, Filipina dan Taiwan.