"Kami meminta China untuk segera memberikan akses yang bermakna dan tidak mengekang ke Xinjiang untuk pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan kantornya, dan pemegang prosedur mandat khusus yang relevan," kata Christoph Heusgen, Duta Besar Jerman untuk PBB, dalam sebuah pernyataan atas nama 39 negara.
Sementara itu, Parlemen Eropa telah memberikan suara untuk mendukung resolusi yang dapat memungkinkan Uni Eropa (UE) untuk menargetkan pejabat China yang menekan Uighur di Xinjiang di bawah undang-undang adopsi baru yang memungkinkan sanksi internasional untuk pelanggaran hak asasi manusia.
Parlemen mengadopsi "Resolusi tentang Kerja Paksa dan situasi Uyghur di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang" pada 17 Desember dengan suara 604 mendukung, 20 menentang dan 57 abstain. Undang-undang tersebut dapat memungkinkan UE untuk mengambil tindakan tegas pejabat China yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan melarang impor yang tercemar oleh kerja paksa di wilayah mayoritas Muslim.Â
Kelompok Uighur yang diasingkan menyambut baik resolusi parlemen UE.
"Akhirnya, kami melihat tindakan positif di kedua sisi Atlantik untuk mengakhiri keterlibatan perusahaan dengan kerja paksa Uighur," kata Omer Kanat, direktur eksekutif Proyek Hak Asasi Manusia Uighur (UHRP) yang berbasis di Washington, dalam sebuah pernyataan.
Dia merujuk pada tindakan AS dan Kanada awal tahun ini untuk memperketat larangan impor kerja paksa dan menekan perusahaan atas hubungan mereka dengan kerja paksa di Xinjiang.
"Dengan aksi bersama, negara-negara demokratis dapat mengenakan ganjaran nyata pada 'bisnis seperti biasa' dalam menghadapi kejahatan kekejaman pemerintah China."
Menyuarakan pandangan serupa, Dolkun Isa, presiden Kongres Uyghur Dunia (WUC) yang berbasis di Munich, memuji resolusi tersebut dan Parlemen Uni Eropa yang "terus berupaya untuk berbicara" menentang pelanggaran hak asasi di Xinjiang.
"Sekarang saatnya bagi Dewan dan Komisi Eropa, serta semua Negara Anggota UE, untuk bertindak tegas dan mengambil tindakan yang terkoordinasi dan tepat," katanya.
"Keheningan dan kelambanan tidak bisa dibenarkan."
China telah mengancam tindakan balasan terhadap pemerintah yang menargetkan para pejabat China dengan sanksi atas situasi di XUAR.
