"Kami tidak dapat mengizinkan partai politik untuk mengundang intervensi asing dalam politik domestik Kamboja. Kamboja mengalami tiga dekade perang karena intervensi asing. Kamboja tidak akan pernah membiarkan kekejaman di masa lalu itu terulang kembali," ujar Yara.
Kita tidak boleh lupa bahwa Kamboja lah yang menyusun Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN pada tahun 2012 ketika menduduki kursi ASEAN.
AS dan Uni Eropa menolak memberikan dukungan keuangan kepada Komite Pemilihan Nasional Kamboja (NEC) untuk menyelenggarakan pemilu pada bulan Juli. Saat ini Jepang dan China sedang memberikan bantuan kepada NEC dalam menyelenggarakan pemilu. Negara-negara Barat mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Kamboja atas masalah hak asasi manusia.
"Sebagai sebuah negara kecil, Kamboja tidak tertarik untuk berseteru dengan negara adidaya dan negara-negara barat. Kebijakan luar negeri Kamboja adalah untuk mempromosikan dan menjalin persahabatan serta kerjasama yang baik dengan semua negara di dunia," kata Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja dalam sebuah pernyataan baru-baru ini.
Negara-negara Barat, melalui media mereka serta organisasi non-pemerintah, terus-menerus menyerang rezim Hun Sen dengan satu tujuan, yaitu untuk mengeluarkannya dari kekuasaan.
Kita harus memikirkan jenis hak asasi manusia seperti apa yang dibutuhkan oleh orang Kamboja. Warga Kamboja yang miskin membutuhkan hak seperti hak atas pendidikan, makanan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan daripada hak politik. Terlepas dari defisitnya, pemerintah Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Hun Sen bertekad untuk fokus pada pembangunan ekonomi yang sangat dibutuhkan.
*Penulis adalah wartawan senior yang tinggal di Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
