4. Tidak Terdapat Upaya Kuat dari Penguasa Guna Membasmi Korupsi
Kita dapat memandang bila penguasa tidak sedemikian itu memerhatikan permasalahan korupsi. Apalagi instansi yang diyakini membasmi korupsi dibiarkan hancur. Sebut saja KPK yang sebagian durasi kemudian dibiarkan saja dirusak oleh pihak berkepentingan. Asumsi korupsi yang dilemparkan KPK seolah jadi boomerang untuk mereka sendiri. Terlebih pihak yang“ dicolek” KPK ialah Kepolisian. Pihak yang seharusnya menegakkan hukum.
Berkali kali kasus korupsi mencuat lagi dan membuat masyarakat makin geram. Pemerintah dalam perihal ini Presiden tidak melaksanakan apa- apa. Cuma formalitas guna meminta dialog dan membereskan semua. Coba bila Presiden turun tangan buat menanggulangi lembaga- lembaga yang terdapat di bawahnya ini. Sehingga drama saling menjatuhkan tidak akan sempat terjalin. Masyarakat pun tidak butuh melihat keburukan negara ini yang sudah makin parah.
5. Korupsi Tidaklah Akhir dari Segalanya, Hidup Masih Berjalan
Korupsi tidaklah akhir dari segalanya. Terlebih sebagian koruptor masih dapat hidup damai, serta aman di dalam bui. Tidak butuh disebutkan siapa orangnya, kamu tentu mengerti. Koruptor masih dapat hidup selayaknya manusia di dalam bui. Mereka masih dapat main handphone, berbelanja, sampai makan lezat. Ruang spesial juga diadakan buat membuat mereka nyaman.
Strategi Untuk Menanggulangi Korupsi di Indonesia
Meskipun praktik korupsi kerap terjadi di Indonesia, namun ada beberapa cara untuk menaggulangi hal tersebut, diantaranya:
1. Represif
Melalui strategi represif, KPK memerangkap koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, dan memperkenalkan saksi- saksi serta perlengkapan fakta yang memantapkan.
2. Koreksi Sistem
Tidak bisa disangkal kalau banyak sistem di Indonesia yang malah menyisakan celah untuk terbentuknya praktik korupsi. Misalnya, metode kepegawaian jadi lebih kompleks, alhasil memunculkan suap, dan lain- lain.
