Pembangunan Melampaui Ekonomi

Tetapi, berbagai macam perhitungan dan indikator kemajuan yang selaras dengan konsep ini mulai bermunculan. Salah satu contohnya adalah Human Development Index yang diinisiasi oleh UN. Indeks ini menilai pembangunan suatu negara melalui pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita. Indeks lain yang cukup baru dikenalkan adalah Social Progress Index yang diinisiasi oleh Michael Green di tahun 2014. Indeks ini jauh lebih komprehensif, mencakup berbagai macam indikator termsuk sustainable environment, serta kebebasan dari diskriminasi. Indeks-indeks yang bermunculan ini mengisyaratkan pergeseran dalam fokus pembangunan global yang tak lagi berfokus pada ekonomi, tetapi pada pembangunan mayarakatnya, termasuk alam dan lingkungannya.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang masuk ke dalam G20, 20 negara ekonomi terbesar. Tetapi, hasil dari penilaian PISA 2018 (asesmen literasi siswa), Indonesia masih jauh dibawah rata-rata 80 negara OECD, bahkan menurun dari tahun 2015. Indonesia berada di bawah Malaysia, Singapura dan Thailand dan butuh waktu 60 tahun untuk sampai pada nilai rata-rata OECD (sumber: RISE Programme). Sebuah bukti lain bahwa kekayaan tak selalu selaras dengan pembangunan. 

Tapi, saya pribadi tidak pesimis dengan Indonesia. Saya percaya Indonesia sedang berjalan di jalan yang tepat. Salah satunya dengan masifnya pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa, salah satu program utama era Jokowi. Infrastruktur adalah kunci konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah sehingga diharapkan pemerataan dapat terjadi dengan mudah. 

Selain itu, perombakan pendidikan besar-besaran yang dilakukan oleh Mas Menteri Nadiem, menurut saya, membawa harapan tersendiri. Salah satunya adalah dengan pergantian sistem Ujian Nasional menjadi Assesmen Nasional sebagai evaluasi yang selaras dengan PISA. 

Tetapi, tentu masih banyak hal yang perlu dikritisi. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara, dimana pemerintah begitu gencar mencari pendanaan dari investor. Bahkan Hak Guna Bangunan (HGB) akan diberikan selama 80 hingga 160 tahun untuk investor melampaui UU Agraria yang memandatkan pemberian HGB selam 30 tahun yang dapat diperpanjang 20 tahun (Sumber: Tempo).  Di tahun 2022 pun Kontras sudah memberikan catatan akan potensi pelanggaran HAM dalam pemindahan Ibu Kota, baik dalam proses ataupun implementasinya. Oleh karenanya, proses pembangunan IKN sangat butuh untuk dikawal apakah akan kembali mewariskan ketimpangan dan konflik sosial bagi masyarakat sekitar di kemudian hari atau tidak.

Membangun sebuah Negara memang tidak mudah. Karena ini bukan hanya tentang memperbaiki angka-angka statistik, tetapi lebih dari itu, adalah tentang membangun manusia di dalamnya, dengan berbagai macam ekspektasi, aspirasi dan karakternya. Tetapi saya berharap, Negara tidak menyerah pada kepentingan masyarakatnya dihadapan pembesar-pembesar kapitalis dengan dalih pembangunan. Meski, tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi tentu memiliki peran dalam memajukan pembangunan, tetapi itu bukanlah tujuan. 

Amartya Sen pun dalam konsep pembangunannya tidak menegasikan peran pertumbuhan ekonomi. Tetapi, ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk pembangunan yang lebih baik dan besar. Oleh karenanya, dalam setiap pembangunan yang dilakukan, sangat penting untuk mempertanyakan tujuan dari pembangunan tersebut, apakah semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi ataukah benar-benar untuk membangun individu di dalamnya. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menghasilkan pendekatan pembangunan yang sangat berbeda.

Pertumbuhan ekonomi bukan sesuatu yang jahat. Tetapi, dalam setiap upaya kita dalam meningkatkan kekayaan, sepertinya kita perlu berangkat dari apa yang disampaikan oleh Amartya Sen:

"If we have reason to want more wealth, we have to ask: what precisely are these reasons,... and what are the things we can 'do' with more wealth?"

Oleh karenanya, dalam setiap pembangunan, yang terpenting bukanlah tentang pertumbuhan ekonomi itu sendiri, tapi apa yang kita lakukan agar pertumbuhan ekonomi tersebut menghasilkan kesejahteraan. Sehingga, dalam setiap rupiah yang kita hasilkan, kita perlu untuk berpikir bagaimana me-redistribusikannya agar dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.