Mereka Polemik Internal Partai Politik di Indonesia dalam Kacamata Manajemen Partai Politik: Ambang Degradasi dan Instabilitas

Keempat, menyangkut mengenai kapabilitas anggota partai politik, dimana partai politik yang seharusnya menciptakan kader-kader berkualitas dan berintegritas untuk menempati jabatan publik sebagai representasi politik yang mewakili kehendak rakyat, nyatanya dalam sebagian besar kasus empirik justru malah mencerminkan sebaliknya. Terlepas dari adanya ketentuan sistem parliamentary threshold yang berlaku pada faktanya berpeluang mempengaruhi efektivitas partai politik dalam melakukan rekrutmen politik, yang hanya akan berfokus pada kuantitas bukan pada kualitas secara mendalam. 

Dalam hal yang berkaitan dengan fokus utama partai politik dalam melakukan pemenuhan suara melalui jalan rekrutmen politik, begitu mungkin dapat terjadi penurunan standarisasi yang diterapkan oleh partai politik itu sendiri. Entah berkaitan dengan kualifikasi individunya atau pembelokan tujuan atau kepentingan partainya baik sementara atau musiman pada saat rekrutmen atau mengubah tujuan partai secara mendasar.

Pada awal kemunculannya, partai politik terdiri atas orang yang mempunyai nilai, pandangan, dan cita-cita yang sama karena setiap orang memiliki orientasi politik yang berbeda-beda sehingga perlu dihimpun dalam sebuah parpol itu sendiri. Namun kini, banyak partai politik yang memilih kader-kader yang memiliki elektabilitas yang tinggi berdasarkan popularitasnya, dan bukan berdasar pada kapasitas serta kompetensinya. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik mengutamakan perspektif popularitas alih-alih kemampuan intelektualitas dan rekam jejak. Ada pula pemberitaan terkait menteri, anggota legislatif pusat dan daerah, dan kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan karena melakukan tindak pidana korupsi telah menjadi preseden buruk bagi citra partai politik bersangkutan. Hal ini tentunya menjadi sebuah faktor internal yang mempengaruhi manajemen partai politik karena persoalan ini berasal dari anggota partai itu sendiri yang melakukan tindakan amoral dan pidana. 

Marcus Mietzner mengemukakan kebanyakan korupsi di Indonesia ditandai dengan gejala peningkatan korupsi yang signifikan oleh elite partai yang menduduki kursi di lembaga negara (Djalil, 2014). Hal ini marak terjadi karena disinyalir oleh semakin besarnya biaya politik, terutama dalam pencalonan. Di samping biaya operasional, biaya kampanye juga membutuhkan banyak pendanaan ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan periklanan, belum lagi apabila terdapat calon-calon pemimpin yang menggunakan money politics, maka pembiayaan politik akan semakin mahal. Konsekuensinya, sebagian besar oknum menyalahgunakan APBN/APBD untuk menutupi pembengkakan ongkos politik yang menjadi tunggangannya.