Akibatnya, elite yang kleptokrasi hanya menghancurkan harapan untuk sebuah negara demokratis, dan hanya menggantikan satu penindas dengan yang lain. Jika dulu Sudan Selatan mengalami penindasan oleh Sudan, kini Sudan Selatan mengalami penindasan oleh para penguasanya sendiri.
Tanpa malu, mereka menjadi mata rantai kaum klepto dan menjadi penunggang bebas kekuasaan yang sangat menindas rakyat kecil dan minoritas. Mereka juga tanpa ragu melakukan tindakan curang dalam pemilihan umum, mengendalikan pengadilan, dan melumpuhkan birokrasi negara dengan korupsi.
Korupsi dan nepotisme di Sudan Selatan hadir di semua sektor ekonomi dan seluruh jajaran aparatur negara. Tindakan korupsi dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, seperti korupsi keuangan dan politik, kesukuan yang meluas, dan penyalahgunaan yang meluas.
Contoh korupsi di tingkat birokrasi warga terjadi ketika melakukan bisnis di ibukota Juba. Sejumlah besar dokumen, pembayaran, dan prosedur yang diperlukan saat operasi bisnis dapat dipastikan pejabat publik meminta suap dan uang pelicin untuk membengkokkan aturan atau mempercepat proses birokrasi.
Kemudian, seorang pengusaha di Juba harus menjalani 11 prosedur, 15 hari, dan menghabiskan 250,2% dari pendapatan per kapita untuk membuka bisnis. Fenomena korupsi seperti menjadi sebuah keharusan dalam setiap elemen.
Korupsi politik juga terjadi saat pemilihan umum pertama terjadi di tahun 2010. Saat itu sebuah fakta ditemukan bahwa pada bulan-bulan sebelum pemilu April 2010, beberapa orang yang diduga menentang SPLM telah diseret, ditangkap, dan ditahan oleh aparat keamanan. Termasuk jurnalis dan anggota oposisi. Hal tersebut menghasilkan pemilu yang tidak memenuhi sejumlah prosedur standar internasional untuk pemilihan secara demokratis yang utuh.
Lebih jauh, sebuah laporan di September 2019 dari The Sentry, sebuah LSM yang berbasis di AS, mencatat bahwa Winnie Kiir, putri presiden, membentuk usaha pertambangan dengan kelompok investasi China pada 2016. Usaha itu menerima izin eksplorasi akhir tahun itu, setelah penduduk di wilayah terdampak dipindahkan secara paksa oleh militer.
Kemudian, pada Februari 2019, Guardian, sebuah surat kabar Inggris, melaporkan bahwa dana yang dialokasikan untuk implementasi kesepakatan damai Sudan Selatan digunakan untuk merenovasi rumah presiden pertama Taban Deng Gai serta individu lain yang diharapkan menjadi wakil presiden.
Kita bisa melihat, bahwa praktik korupsi, nepotisme, dan persekongkolan kejahatan dilakukan oleh elite yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mempengaruhi kebijakan.
Di Sudan Selatan, kita bisa melihatnya dari latar belakang elite Sudan Selatan. Elite politik di Sudan Selatan dibentuk dengan mengadopsi wakil dari pejuang kemerdekaan dan etnis mayoritas di Sudan Selatan, yaitu etnis Dinka. Konsekuensinya, anggota elite politik tidak terseleksi berdasarkan sikap profesionalisme, tapi tunduk pada kebijakan partai, bahkan pada Kiir dan Dinka.
Pemerintahan Sudan Selatan sebagian besar dikuasai oleh SPLM. Kepemimpinannya tergelincir ke dalam pendekatan pemerintahan etnosentris yang sangat bergantung pada nepotisme dibandingkan penunjukan politik berdasarkan keterampilan dan kualifikasi calon potensial.
