Dekontruksi ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya melakukan analisis kritis terhadap instrument hukum, melakukan kajian empiris terhadap realitas di lapangan, kemudian melakukan pemahaman secara menyeluruh akan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap HAM melalui pendidikan, serta melakukan perubahan pada aturan-aturan yang dianggap kurang demokratis.Â
Upaya dekonstruksi norma ini diharapkan mampu membentuk dasar yang kokoh untuk transformasi positif dalam perlindungan dan implementasi HAM di Indonesia. Kolaborasi serta komitmen bersama menjadi kunci utama dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan menghormati hak asasi setiap individu. Upaya dekonstruksi norma perlu dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa norma-norma tentang HAM tetap relevan dan dapat melindungi HAM semua orang, sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan masyarakat.
Daftar Rujukan
Arinanto, Satya. (2008). "Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia." Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 6.
Chan, Albert. (1995). An Introduction to Human Rights. London: University of London Press.
Harapan, A.Bazar, dan Nawangsih Sutardi. (2006). "Hak Asasi Manusia dan Hukumnya." Jakarta: CV. Yani's, hlm. 33-34.
Joseph, Charu. (1995). "The Asian Challenge to Universal Human Rights: A Philosophical Appraisal." Dalam James T.H. Tag (ed.), Human Rights and International Relations in the Asia-Pacific Region. London: Pinter, hlm. 25-38.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia tentang perzinaan Pasal 411-413. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
Prajarto, Hariadi. (2003). Hak Asasi Manusia: Konsep, Implementasi, dan Penegakan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Prajarto, Nunung. (2003). "The Australian and Indonesian Dialogue on Human Rights: An International Communication Perspective." Sydney: The University of New South Wales.
Supriyanto, Bambang Heri. (2006). "Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif di Indonesia." Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial 2(3): 22.
