Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Media Online dalam Good Governance

·Master plan tersebut diimplementasikan secara bertahap dan sebisa mungkin tidak dalam bentuk tender namun dalam bentuk kerjasama jangka panjang sehingga tidak berkesan ‘asal jadi’. Hal ini bisa dilakukan melalui kerjasama antara instansi dan juga lembaga pendidikan seperti halnya universitas.

·Rekruitmen pegawai negeri sipil untuk posisi-posisi penting yang berkaitan dengan TI harus sesuai dengan kompetensi pelamar. Sehingga tidak ada masalah inkompeten.

·Dibutuhkan sebuah divisi TI pada tiap instansi dan saat ada rotasi jabatan, pegawai pengganti yang bersangkutan harus memiliki kompetensi dalam bidangnya.

·Sistem yang dibangun sebisa mungkin harus disesuaikan dengan kebutuhan dan memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut.

Kasus

Setiap daerah Provinsi, Kabupaten / Kota di Indonesia saat ini memang telah mempunyai situs resmi masing – masing. Website resmi tersebut biasanya dikelola oleh bagian Humas dan Protokol Pemerintahan setempat. Tujuan utama dari pengadaan website dan situs resmi tersebut adalah untuk membantu menciptakannya good governance yang baik.

Namun karena adanya keterbatasan sumber daya manusia pada setiap daerah membuat website – website resmi milik pemerintah tersebut tidak memiliki standar informasi yang sama pada daerah satu dengan lainnya.

Penulis ingin mengambil contoh sebuah website pemerintah yang dikelola secara baik yaitu website resmi Pemerintah Kota Bandung http://www.bandung.go.id/

Website milik Pemerintah Kota Bandung tersebut telah dikelola dengan sangat baik sekali. Segala informasi tentang Pemerintah Kota Bandung bisa anda dapatkan disana. Sebagai contoh jika anda ingin mencari informasi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) anda tidak perlu repot – repot mendatangi kantor Walikota Bandung untuk mendapatkannya, anda tinggal download pada website resmi Kota Bandung karena disana telah tersedia. Atau anda ingin menyampaikan saran, pendapat maupun keluhan anda kepada Pemerintah Kota Bandung anda tinggal mengirimkannya melalui fasilitas yang tersedia di website tersebut dan saran, pendapat maupun keluhan anda tersebut secara otomatis akan tampil di website tersebut dan dapat dibaca oleh semua pihak.

Dengan pengelolaan website yang baik maka penyampaian informasi bisa berjalan secara dua arah tidak hanya monoton satu arah dari Pemerintah kepada para pengguna informasi dan masyarakat. Para pembaca dan pengguna informasi juga bisa memberikan kritik maupun saran yang tentunya pada akhirnya nanti akan menimbulkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Kesimpulan

Pendayagunaan e-Government dalam institusi pemerintahan sangat penting karena dapat mempermudah hubungan antar pemerintah baik pemerintah pusat dengan daerah maupun antar pemerintah daerah serta meningkatkan interaksi pemerintah dengan masyarakat yang dilayaninya. Pendayagunaan e-Government ini sudah menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ( good governance ). Pada saat ini, e-Government tidak lagi dilihat sebagai suatu pilihan, melainkan suatu keharusan bagi semua negara yang bertujuan untuk lebik baik dan lebih efisien.

Pada kenyataannya, pendayagunaan e-Government sebagai sarana pelayanan publik pada instansi pemerintah di Indonesia masih terbatas dan terlihat asal - asalan. Sebagian besar instansi pemerintah pusat dan daerah hanya membangun website yang sebatas memberikan informasi kepada masyarakat. Hanya sebagian kecil saja yang sudah pada level kedua dan ketiga, yang diantaranya berupa Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP).

Agar pelaksanaan e-Government dapat berperan dengan baik maka jaringan informasi perlu ditingkatkan dan didayagunakan secara optimal. Selain itu sosialisasi nilai guna TI yang sangat besar bila dimanfaatkan dengan baik dan terus dilakukan di institusi pemerintah daerah. Selain itu, pembenahan aturan main antara instansi pengelola e-Government dengan instansi lain yang memerlukan jaringan informasi dan aplikasi sistem informasi, perlu didukung dan diperkuat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan jaringan infrastruktur di lingkungan internal pemerintah daerah agar tercapai integrasi sistem informasi yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat.