Ini yang Akan Terjadi Bila Ahok Menang Pilgub DKI

Bila Ahok mampu memenangkan Pilgub DKI 2017 maka yang pertama terjadi adalah mungkin Ahok melanjutkan program-program sebelumnya yang dinilai berhasil oleh masyarakat.  Jangan tanya program yang mana karena secara pribadi menurut saya program yang bagus dan berjalan hanyalah program-program yang dicanangkan Jokowi sewaktu Jokowi jadi Gubernur DKI, seperti KJP dan lainnya.

Di luar dari itu program Ahok sendiri masih sulit disebut ada yang berhasil.  Mungkin yang bisa disebut berhasil hanyalah pembersihan kali-kali di Jakarta.

Yang paling buruk di mata saya adalah Managemen Ahok yang sama sekali tidak transparan. Dana-dana non Budgeter seperti Dana CSR, Dana Koefisien Bangunan dan Dana Kontribusi Tambahan Pengembang (yang sebenarnya Dana Ilegal/ Belum ada paying hukumnya), kesemuanya itu tidak jelas pengelolaannya.  Tidak ada catatan soal pemasukan dan penggunaan dana dari Pemprov DKI yang bisa diakses public.

Pembangunan RPTRA dan perbaikan sarana-prasarana pemprov DKI yang menggunakan dana-dana non budgeter sepertinya menjadi Rahasia Besar yang sangat sulit diketahui oleh public. Padahal kabarnya dana-dana itu jumlahnya  Puluhan Trilyunan rupiah.

Disisi lain Ahok sangat lemah dalam pengelolaan APBD Pemprov DKI. Daya serap anggaran sangat minim. Malah lebih banyak menggunakan dana-dana non budgeter untuk operasional sehari-hari.  Dan itu artinya managemen keuangan Ahok sangat jauh dari memadai.

Meskipun demikian yang namanya Politik itu semuanya bisa saja terjadi.  Dengan segala kekurangan yang ada belum tertutup kemungkinan Ahok masih bisa memenangkan Pilgub DKI.

Jadi bila Ahok bisa menang Pilgub DKI lagi, yang kedua adalah mungkin Ahok akan mengurangi Relokasi Warga ( yang sering dipopulerkan orang dengan kata Penggusuran). Ahok akan cenderung tidak melakukan ini lagi.

Berikutnya  atau yang ketiga adalah Ahok akan lebih tuntut menggunakan Dana APBD dibanding dana non budgeter. Dipastikan akan banyak tekanan dari banyak pihak baik Presiden ataupun DPRD DKI ataupun lainnya agar Ahok memaksimalkan Dana ABPD DKI.

Itulah 3 hal yang mungkin dilakukan oleh Ahok bila dirinya mampu memenangkan Pilgub DKI 2017.

Selanjutnya atau pertanyaan kemudian adalah :  Apa yang akan terjadi dengan Birokrasi Pemprov DKI bila Ahok menang nanti?

Berkaca dari kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dimana perjuangan itu adalah buah dari kerja keras PDIP  dan kawan-kawannya, kita semua akhirnya menyaksikan ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh Jokowi kepada PDIP.

Faktanya 6 pejabat menteri/ setara menteri pada cabinet Jokowi diisi oleh orang-orang PDIP. Begitu juga Komisaris-komisaris BUMN-BUMN yang ada diisi oleh para simpatisan PDIP yang telah berjuang hingga berdarah-darah dalam Pilpres 2014.

Nah dalam Pilgub DKI ini, kalau mau ditanya siapa yang paling ngotot berjuang memenangkan Ahok?  Siapa yang paling mati-matian membela Ahok di Kasus Penistaan Agam?

Jawabannya tentu PDIP.

Pemprov DKI memiliki banyak BUMD yang beromset trilyunan rupiah. Siapa saja nantinya yang akan duduk di komisaris-komisaris BUMD Pemprov DKI ya itu akan menjadi tanda-tanya.

Posisi-posisi Pejabat-pejabat DKI di berbagai level eselon  tentu sangat menggiurkan bagi para PNS DKI. Dan biasanya para PNS itu meskipun tidak ikut partai pastilah memiliki sanak saudara yang berafiliasi dengan Parpol-parpol yang ada.

Kalau ada Parpol yang dekat dengan Pemenang Pilgub DKI nanti, baik Ahok maupun lainnya. Tidak tertutup kemungkinan Parpol-parpol itu meminta Gubernur Pemenang Pilgub agar memfasilitasi saudara-saudaranya untuk menduduki posisi strategis di Pemprov DKI.

Bila parpol-parpol itu tidak memiliki saudara di PNS DKI, minimal cincai-cincailah dengan proyek-proyek di DKI yang jumlahnya ratusan trilyun rupiah.

Pertanyaan besarnya adalah, bila Jokowi  (katanya) telah  terbukti  hanya  mampu menjadi Presiden Petugas Partai, apakah nanti Ahok (bila menang pilgub) juga akan disebut Gubernur Simpatisan Partai?

Relakah para netizen pendukung Ahok bila kemudian setelah menang Pilgub DKI ternyata Ahok hanya menjadi  Gubernur  “milik” PDIP?

Siapa yang tahu.