Faktanya 6 pejabat menteri/ setara menteri pada cabinet Jokowi diisi oleh orang-orang PDIP. Begitu juga Komisaris-komisaris BUMN-BUMN yang ada diisi oleh para simpatisan PDIP yang telah berjuang hingga berdarah-darah dalam Pilpres 2014.
Nah dalam Pilgub DKI ini, kalau mau ditanya siapa yang paling ngotot berjuang memenangkan Ahok? Siapa yang paling mati-matian membela Ahok di Kasus Penistaan Agam?
Jawabannya tentu PDIP.
Pemprov DKI memiliki banyak BUMD yang beromset trilyunan rupiah. Siapa saja nantinya yang akan duduk di komisaris-komisaris BUMD Pemprov DKI ya itu akan menjadi tanda-tanya.
Posisi-posisi Pejabat-pejabat DKI di berbagai level eselon tentu sangat menggiurkan bagi para PNS DKI. Dan biasanya para PNS itu meskipun tidak ikut partai pastilah memiliki sanak saudara yang berafiliasi dengan Parpol-parpol yang ada.
Kalau ada Parpol yang dekat dengan Pemenang Pilgub DKI nanti, baik Ahok maupun lainnya. Tidak tertutup kemungkinan Parpol-parpol itu meminta Gubernur Pemenang Pilgub agar memfasilitasi saudara-saudaranya untuk menduduki posisi strategis di Pemprov DKI.
Bila parpol-parpol itu tidak memiliki saudara di PNS DKI, minimal cincai-cincailah dengan proyek-proyek di DKI yang jumlahnya ratusan trilyun rupiah.
Pertanyaan besarnya adalah, bila Jokowi (katanya) telah terbukti hanya mampu menjadi Presiden Petugas Partai, apakah nanti Ahok (bila menang pilgub) juga akan disebut Gubernur Simpatisan Partai?
Relakah para netizen pendukung Ahok bila kemudian setelah menang Pilgub DKI ternyata Ahok hanya menjadi Gubernur “milik” PDIP?
Siapa yang tahu.
