Secara historis, banyak masyarakat telah mengalami ketidakadilan gender dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, kebijakan publik, dan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan ini melalui kebijakan yang progresif dan tindakan nyata.
Salah satu cara pemerintah dapat berkontribusi adalah melalui pembentukan undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan, seperti hukum anti-diskriminasi dan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan gender. Pemerintah juga dapat berperan dalam menyediakan akses yang sama terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin.
Selain itu, pemerintah memiliki kekuatan untuk mendukung kesadaran dan perubahan budaya melalui kampanye edukasi, pelatihan, dan advokasi untuk kesetaraan gender. Dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan dampak positifnya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, pemerintah dapat membantu mengubah norma dan nilai-nilai yang mendukung diskriminasi gender.
Namun, penting untuk diingat bahwa kesetaraan gender bukanlah tujuan yang dapat dicapai hanya dengan kebijakan pemerintah semata. Ini adalah upaya bersama dari seluruh masyarakat, termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan individu, untuk menghilangkan stereotip gender, mendukung pemberdayaan perempuan, dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara penuh dalam masyarakat.
Pembentukan Kebijakan: Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di berbagai sektor, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kebijakan publik lainnya. Ini termasuk kebijakan anti-diskriminasi, perlindungan terhadap kekerasan gender, dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
 Penegakan Hukum: Pemerintah harus menegakkan hukum yang melindungi hak-hak perempuan dan menghukum pelanggaran terhadap kesetaraan gender, termasuk tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
 Pemberdayaan Perempuan: Pemerintah dapat mempromosikan pemberdayaan perempuan melalui program-program yang memberikan akses perempuan ke pendidikan, pelatihan, layanan kesehatan reproduksi, dan peluang ekonomi.
Kampanye Edukasi: Pemerintah perlu mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan mengubah sikap dan perilaku yang mendukung diskriminasi gender.
