Kedua, IKN juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa Jakarta dan sekitarnya telah menjadi pusat segala aktivitas, baik dalam bidang pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, dan budaya. Namun, konsentrasi aktivitas ini telah menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, dengan mayoritas perputaran uang terpusat di Jakarta yang memiliki luas yang sangat terbatas dibandingkan dengan total luas daratan Indonesia. Kondisi ini tidak sehat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menyebabkan penyalahgunaan potensi daerah yang belum optimal, kurangnya keadilan antara daerah, dan meningkatnya risiko terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, IKN baru di Kalimantan diharapkan dapat menjadi pusat gravitasi ekonomi baru di Indonesia, khususnya di kawasan tengah dan timur, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.
Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak lagi cocok sebagai IKN menambah urgensi pemindahan tersebut. Jakarta menghadapi berbagai tantangan, seperti kepadatan penduduk yang luar biasa tinggi, kemacetan lalu lintas yang parah, dan masalah lingkungan yang serius, termasuk banjir tahunan dan penurunan tanah yang mengakibatkan beberapa wilayah berada di bawah permukaan laut. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan, diharapkan dapat mengurangi beban yang harus ditanggung Jakarta dan mengatasi berbagai masalah yang mengganggu tersebut. Meskipun urgensi pemindahan ibu kota telah dipahami, namun masih banyak kontroversi yang muncul sebagai akibat dari keputusan tersebut.
Penggunaan data PDRB berdasarkan lapangan usaha provinsi di Kalimantan memberikan gambaran tentang potensi ekonomi di wilayah yang diusulkan sebagai ibu kota baru. Menariknya, dari data tersebut terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lima provinsi di Kalimantan mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dekade terakhir. Pada tahun 2010, total PDRB lima provinsi tersebut mencapai Rp646,11 triliun, sementara pada tahun terakhir yang tersedia, yakni 2020, jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp1.228,89 triliun.Â
Ini menunjukkan bahwa ekonomi Kalimantan telah mengalami perkembangan yang pesat dalam periode waktu tersebut. Kalimantan Timur menonjol sebagai provinsi dengan PDRB terbesar di Kalimantan, mencapai Rp638,11 triliun. Provinsi ini memiliki kontribusi yang signifikan, menyumbang lebih dari separuh total PDRB Kalimantan. Di sisi lain, Kalimantan Utara merupakan yang memiliki PDRB terkecil di antara lima provinsi tersebut. Perbandingan ini menggambarkan variasi dalam potensi ekonomi antara provinsi-provinsi di Kalimantan.
Dalam pemindahan ibu kota, data ini memberikan gambaran tentang potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan di wilayah yang diusulkan sebagai lokasi baru. Pertumbuhan yang signifikan dalam PDRB Kalimantan menunjukkan adanya peluang untuk mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan investasi di wilayah tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan pemindahan ibu kota tidak hanya ditentukan oleh potensi ekonomi semata. Aspek-aspek lain seperti infrastruktur, sosial, dan politik juga perlu dipertimbangkan dengan cermat. Sementara itu, jika kita melihat PDRB Jakarta, data menunjukkan angka yang cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, PDRB Jakarta mencapai Rp468.215.996 triliun, sedangkan pada tahun 2021, angkanya mencapai Rp477.376.955 triliun. Meskipun ada fluktuasi kecil dari triwulan ke triwulan, namun secara keseluruhan, PDRB Jakarta menunjukkan konsistensi yang cukup baik .
Perbandingan antara PDRB Kalimantan dan PDRB Jakarta menunjukkan bahwa Kalimantan memiliki potensi ekonomi yang besar yang dapat menjadi landasan untuk pembangunan ibu kota baru. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Jakarta secara otomatis akan mengalami penurunan dalam hal potensi ekonomi atau otonomi. Sebagai pusat keuangan dan bisnis nasional, Jakarta memiliki ekosistem ekonomi yang mapan dan masih memiliki daya tarik bagi investasi dan bisnis. Dalam otonomi, pemindahan ibu kota dapat memiliki dampak yang kompleks bagi Jakarta.Â
Meskipun pemindahan ibu kota dapat mengurangi beban Jakarta dalam hal kepadatan penduduk dan mobilitas, namun hal ini juga dapat mengurangi peran Jakarta sebagai pusat politik dan administrasi nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan secara cermat dampak pemindahan ibu kota terhadap otonomi Jakarta dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kedua entitas ini.
Presiden Joko Widodo telah mengungkapkan lima alasan utama pemilihan Kalimantan sebagai Ibu Kota Negara. Pertama, Kalimantan dianggap memiliki risiko bencana alam yang minimal, termasuk banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung merapi, dan tanah longsor. Kedua, lokasinya yang strategis dan terletak di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, Kalimantan berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda. Keempat, infrastrukturnya dianggap relatif lengkap. Dan kelima, tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.Â
Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, kelima alasan tersebut lebih didasarkan pada aspek geografis. Namun demikian, potensi bencana alam di Kalimantan Timur cukup tinggi, dengan sekitar 60,34 persen potensi banjir terjadi di provinsi tersebut. Selain itu, potensi gempa dan tsunami juga menjadi perhatian, terutama dengan adanya tiga titik sesar di bawah laut. Oleh karena itu, perbandingan dengan beberapa opsi daerah lainnya berdasarkan aspek geografis menjadi penting dalam penunjukan Ibu Kota Negara .
