Pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat didorong untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menilai potensinya untuk membentuk dan mengembangkan perekonomian daerah guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah.
Dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di daerah, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan warganya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta. Pembangunan ekonomi adalah proses pembentukan institusi baru, perluasan industri atau tenaga kerja yang ada untuk meningkatkan manufaktur produk dan jasa, menemukan pasar baru, mentransfer pengetahuan, dan memulai bisnis baru.
Tujuan utama dari semua upaya pembangunan ekonomi daerah adalah untuk membuat semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia di masyarakat. Masyarakat dan pemerintah daerah harus bekerja sama secara erat dalam hal ini.
Dalam proses pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah dapat memainkan empat peran sebagai berikut: pengusaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator munculnya inisiatif pembangunan daerah.
Laju pertumbuhan Produk Nasional Bruto (GNP), baik secara keseluruhan maupun per kapita, digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ini akan mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial.
Penurunan jumlah penduduk miskin merupakan salah satu faktor yang menjadi indikator berhasil tidaknya pembangunan daerah. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sulitnya memperoleh pekerjaan dan pendidikan merupakan dua faktor yang dapat berkontribusi terhadap kemiskinan.
Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah dua jenis kemiskinan yang ada. Seseorang dikatakan dalam kemiskinan absolut atau kemiskinan ekstrem jika tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makanan, air bersih, sanitasi, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. .Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa pendapatan dan ketersediaan layanan adalah dua faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan ekstrem.
Kemiskinan erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Timur. Para ahli berpendapat bahwa ekspansi ekonomi yang cepat dapat berdampak pada masyarakat miskin karena mereka akan tergerus dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern. Mirip dengan bagaimana perekonomian di Kabupaten Jember tumbuh masing-masing. tahun, belum terjadi penurunan jumlah penduduk miskin.
Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember pada Maret 2021 sebanyak 257,09 ribu. Dari angka tahun sebelumnya 247,99 ribu, jumlah ini naik 9,10 ribu. Penduduk miskin adalah mereka yang pengeluaran bulanannya di bawah Garis Kemiskinan. Kabupaten Jember, garis kemiskinan pada Maret 2021 adalah Rp380.397,00, meningkat 4,13 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember meningkat dari 10,09 persen pada Maret 2020 menjadi 10,41 persen pada Maret 2021.
Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, yang mengubah perilaku penduduk dan aktivitas ekonomi hingga mempengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Jember, merupakan salah satu dari beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di sana pada Maret 2021. ekonomi. Akibatnya, tingkat pengangguran yang meningkat 0,31 persen dari tahun sebelumnya, kini menjadi lebih tinggi.
Pemerintah Kabupaten Jember juga semakin mengaktualisasikan upaya penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah paradigma pembangunan kemanusiaan yang menggunakan strategi pemberdayaan perempuan, balita, dan anak usia sekolah untuk memposisikan manusia sebagai subjek pembangunan, merupakan salah satu contoh program pemerintah.Tujuan dari program ini adalah membangun sumber daya manusia untuk generasi penerus.Perempuan diharapkan mampu mengelola uang yang diberikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka untuk pendidikan dan perawatan kesehatan.Sejak tahun 2014, PKH ini telah dilaksanakan di setiap kabupaten di Jawa Timur.Sementara itu, Kabupaten Jember paling banyak menerima bantuan dari program PKH.Hal ini karena jumlah penduduk perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki.
