Policy Brief Ekonomi Sektor Publik

Policy Brief: Optimalisasi Pendapatan Negara melalui Reformasi Sistem Perpajakan dan Pengelolaan Belanja Publik

Latar Belakang

Ekonomi sektor publik memiliki peran strategis dalam menentukan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendapatan negara yang optimal dan pengelolaan belanja publik yang efisien menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Namun, berbagai tantangan seperti rendahnya rasio pajak terhadap PDB, inefisiensi belanja publik, dan kurangnya transparansi menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 hanya sekitar 10,4% dari PDB, jauh di bawah rata-rata negara berkembang yang mencapai 15–20%. Selain itu, tingginya proporsi belanja rutin dibandingkan belanja produktif menghambat percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Reformasi sistem perpajakan dan pengelolaan belanja publik menjadi langkah mendesak untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sektor publik.

Tujuan Kebijakan

1. Meningkatkan pendapatan negara melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
2. Mendorong efisiensi belanja publik dengan mengutamakan pengeluaran yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.
3. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Analisis Kebijakan

1. Tantangan dalam Sistem Perpajakan

• Basis Pajak yang Sempit: Banyak sektor ekonomi informal yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem perpajakan. Sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) belum memiliki NPWP, sehingga pendapatan mereka tidak tercatat dalam sistem perpajakan formal.
• Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah: Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih di bawah standar negara-negara berkembang, dengan potensi kehilangan pajak yang cukup besar akibat penghindaran dan pengelakan pajak.
• Ketergantungan pada Pajak Tidak Langsung: Pajak pertambahan nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan negara, tetapi beban PPN yang besar cenderung regresif, mempengaruhi masyarakat berpendapatan rendah secara tidak proporsional.

2. Inefisiensi Belanja Publik

• Proporsi Belanja Rutin yang Tinggi: Belanja untuk gaji pegawai dan operasional rutin masih mendominasi struktur APBN. Dalam RAPBN 2024, sekitar 60% dari total anggaran dialokasikan untuk belanja rutin, mengurangi ruang fiskal untuk belanja modal yang lebih produktif.
• Proyek dengan Nilai Tambah Rendah: Banyak proyek infrastruktur yang mangkrak karena perencanaan yang kurang matang atau pembiayaan yang tidak berkelanjutan. Hal ini menimbulkan biaya tambahan dan hilangnya potensi manfaat ekonomi.
• Korupsi dan Kebocoran Anggaran: Indonesia masih menghadapi permasalahan korupsi yang signifikan, dengan laporan Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat ke-96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023.

3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

• Sistem Pelaporan yang Kurang Terintegrasi: Sistem keuangan publik sering kali terfragmentasi, sehingga sulit untuk memantau aliran dana secara menyeluruh. Misalnya, dana desa yang disalurkan tidak selalu diawasi secara efektif.
• Minimnya Pengawasan Publik: Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran masih terbatas karena kurangnya akses terhadap informasi yang transparan dan mudah dipahami.

Rekomendasi Kebijakan

1. Reformasi Sistem Perpajakan

• Perluasan Basis Pajak: Pemerintah perlu melakukan identifikasi terhadap pelaku usaha informal dan pelaku ekonomi digital untuk dimasukkan ke dalam sistem perpajakan. Penggunaan teknologi seperti big data dapat membantu mengidentifikasi wajib pajak potensial.
• Simplifikasi dan Digitalisasi Sistem Pajak: Mempercepat adopsi teknologi untuk mempermudah pembayaran pajak, seperti aplikasi e-filing dan e-billing yang user-friendly. Langkah ini dapat mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak.
• Penyesuaian Struktur Pajak: Memperbaiki keseimbangan antara pajak langsung dan tidak langsung dengan meningkatkan kontribusi pajak penghasilan (PPh) dan pajak kekayaan.
• Peningkatan Edukasi Pajak: Pemerintah harus meluncurkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak demi pembangunan.

2. Optimalisasi Belanja Publik

• Prioritas pada Belanja Produktif: Alokasi belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus ditingkatkan. Sebagai contoh, anggaran pendidikan sebaiknya tidak hanya fokus pada belanja rutin seperti gaji guru tetapi juga pada peningkatan kualitas fasilitas dan pelatihan guru.
• Evaluasi Proyek Secara Berkala: Implementasi kerangka manajemen berbasis hasil (results-based management) dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek pemerintah secara berkala.
• Pemberantasan Korupsi: Mengintegrasikan teknologi blockchain dalam sistem pengadaan barang dan jasa untuk menciptakan transparansi yang lebih besar.
• Reformasi Sistem Pengadaan: Sistem e-procurement harus dioptimalkan untuk mengurangi praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

• Penguatan Sistem Pelaporan: Penerapan platform digital terpadu seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dapat diakses oleh publik.
• Mendorong Partisipasi Publik: Pemerintah dapat membentuk forum masyarakat untuk memberikan masukan terkait pengelolaan anggaran.
• Penguatan Peran Lembaga Pengawas: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diberikan dukungan tambahan dalam bentuk sumber daya manusia dan teknologi untuk memantau pengelolaan keuangan.
• Publikasi Laporan Keuangan Berkala: Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Dampak yang Diharapkan

1. Peningkatan Rasio Pajak terhadap PDB: Dengan implementasi digitalisasi dan perluasan basis pajak, rasio pajak diproyeksikan dapat meningkat menjadi 15% dalam waktu lima tahun.
2. Efisiensi Belanja Publik: Dengan pengalihan fokus ke belanja produktif, dampak positif seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur akan lebih terasa.
3. Pengurangan Korupsi: Penggunaan teknologi dan transparansi yang lebih baik akan membantu menekan praktik korupsi.
4. Peningkatan Kepercayaan Publik: Transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
5. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi: Dengan sistem perpajakan dan belanja publik yang efisien, iklim investasi akan lebih kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Studi Kasus

Chile, Chile berhasil meningkatkan efisiensi sistem perpajakan melalui reformasi yang mengutamakan kesederhanaan dan transparansi. Digitalisasi sistem pajak memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak secara online, yang berujung pada peningkatan kepatuhan dan rasio pajak menjadi 20% dari PDB. Selain itu, mereka menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang memastikan alokasi anggaran memberikan hasil maksimal.

Malaysia, Malaysia menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan belanja publik melalui penguatan sistem e-procurement dan insentif pelaporan penyimpangan. Sistem ini membantu mengurangi biaya pengadaan hingga 30% dan meningkatkan efisiensi alokasi anggaran. Langkah serupa dapat diterapkan di Indonesia untuk mengurangi praktik korupsi dan memastikan dana digunakan sesuai prioritas pembangunan.

Estonia, Estonia salah satu pemimpin dalam digitalisasi pemerintahan, berhasil meningkatkan transparansi fiskal melalui penerapan sistem e-governance. Dengan menggunakan platform X-Road, semua data keuangan pemerintah dapat diakses secara real-time, memungkinkan pengawasan publik yang lebih baik. Reformasi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mengurangi biaya administrasi.

Penutup

Reformasi sistem perpajakan dan pengelolaan belanja publik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sektor publik Indonesia. Kebijakan ini membutuhkan koordinasi lintas sektoral, penerapan teknologi modern, serta pengawasan yang kuat dari masyarakat. Dengan implementasi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai visi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.