Policy Brief Ekonomi Sektor Publik

2. Optimalisasi Belanja Publik

• Prioritas pada Belanja Produktif: Alokasi belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus ditingkatkan. Sebagai contoh, anggaran pendidikan sebaiknya tidak hanya fokus pada belanja rutin seperti gaji guru tetapi juga pada peningkatan kualitas fasilitas dan pelatihan guru.
• Evaluasi Proyek Secara Berkala: Implementasi kerangka manajemen berbasis hasil (results-based management) dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek pemerintah secara berkala.
• Pemberantasan Korupsi: Mengintegrasikan teknologi blockchain dalam sistem pengadaan barang dan jasa untuk menciptakan transparansi yang lebih besar.
• Reformasi Sistem Pengadaan: Sistem e-procurement harus dioptimalkan untuk mengurangi praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

• Penguatan Sistem Pelaporan: Penerapan platform digital terpadu seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dapat diakses oleh publik.
• Mendorong Partisipasi Publik: Pemerintah dapat membentuk forum masyarakat untuk memberikan masukan terkait pengelolaan anggaran.
• Penguatan Peran Lembaga Pengawas: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diberikan dukungan tambahan dalam bentuk sumber daya manusia dan teknologi untuk memantau pengelolaan keuangan.
• Publikasi Laporan Keuangan Berkala: Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Dampak yang Diharapkan

1. Peningkatan Rasio Pajak terhadap PDB: Dengan implementasi digitalisasi dan perluasan basis pajak, rasio pajak diproyeksikan dapat meningkat menjadi 15% dalam waktu lima tahun.
2. Efisiensi Belanja Publik: Dengan pengalihan fokus ke belanja produktif, dampak positif seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur akan lebih terasa.
3. Pengurangan Korupsi: Penggunaan teknologi dan transparansi yang lebih baik akan membantu menekan praktik korupsi.
4. Peningkatan Kepercayaan Publik: Transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
5. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi: Dengan sistem perpajakan dan belanja publik yang efisien, iklim investasi akan lebih kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Studi Kasus

Chile, Chile berhasil meningkatkan efisiensi sistem perpajakan melalui reformasi yang mengutamakan kesederhanaan dan transparansi. Digitalisasi sistem pajak memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak secara online, yang berujung pada peningkatan kepatuhan dan rasio pajak menjadi 20% dari PDB. Selain itu, mereka menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang memastikan alokasi anggaran memberikan hasil maksimal.

Malaysia, Malaysia menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan belanja publik melalui penguatan sistem e-procurement dan insentif pelaporan penyimpangan. Sistem ini membantu mengurangi biaya pengadaan hingga 30% dan meningkatkan efisiensi alokasi anggaran. Langkah serupa dapat diterapkan di Indonesia untuk mengurangi praktik korupsi dan memastikan dana digunakan sesuai prioritas pembangunan.

Estonia, Estonia salah satu pemimpin dalam digitalisasi pemerintahan, berhasil meningkatkan transparansi fiskal melalui penerapan sistem e-governance. Dengan menggunakan platform X-Road, semua data keuangan pemerintah dapat diakses secara real-time, memungkinkan pengawasan publik yang lebih baik. Reformasi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mengurangi biaya administrasi.

Penutup

Reformasi sistem perpajakan dan pengelolaan belanja publik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sektor publik Indonesia. Kebijakan ini membutuhkan koordinasi lintas sektoral, penerapan teknologi modern, serta pengawasan yang kuat dari masyarakat. Dengan implementasi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai visi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.