Pertama-tama sebelum memulai jawaban atas artikelnya. Saya membuat tulisan ini tidak untuk mengajak siapapun yang membaca tulisan ini untuk memilih Mas Anies. Tidak juga untuk mengubah pilihan yang telah diambil oleh Mas Rian Ernest. Tapi saya akan mencoba untuk memberikan alternatif terhadap fakta yang coba disampaikan oleh Mas Rian Ernest. (Catatan "Jongos" Dua Cagub DKI oleh Rian Ernest)
Seperti yang sering diutarakan oleh seorang pembesar yang baru saja berulang tahun.
“seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan” - Pramudya Ananta Toer
Oleh karena itu saya hanya ingin mengajak mereka yang membaca tulisan yang dibuat oleh senior saya untuk mencoba adil dalam alam pikiran sehingga nantinya bisa diturunkan ke perbuatan.
Full Disclosure bahwa saya saat ini ikut membantu Mas Anies dalam kampanye, saya juga mantan Pengajar Muda, jadi Relawan TurunTangan dan sempat bekerja sebagai pengurus di Yayasan TurunTangan. Namun, saya membuat tulisan ini tanpa mewakili siapapun. Saya tahu tidak sedikit teman-teman Pengajar Muda yang kecewa dengan langkah ini, tapi banyak juga Pengajar Muda yang mendukung, tentunya hal ini menjadi sikap politik masing-masing.
Saya tidak berminat untuk mewakili pandangan siapapun, karena sikap politik adalah sikap pribadi. Kalau alasan saya mendukung karena bersepakat dengan penghentian penggusuran paksa dan menolak Reklamasi tentunya berbeda dengan PM lain yang ikut mendukung juga. Jadi biarkan mereka punya sikap masing-masing. Saya tidak mewakili dan tidak juga ingin mengubah sikap politik yang menolak atau mendukung.
Saya hanya menyayangkan Tim Mas Rian Ernest yang selalu mengedepankan kebenaran data ternyata membuat tulisan yang datanya lemah sekali, utamanya terkait kelebihan dana Tunjangan Profesi Guru dan Kartu Indonesia Pintar. Tentunya dengan motivasi mendapatkan suara di Pilkada bisa saja kita memilih untuk fakta-fakta untuk diserang, meskipun fakta itu lemah, namun kalau seperti itu, bukannya kita tidak melakukan pencerdasan terhadap teman-teman pemilih. Saya menantikan perdebatan yang lebih programatik, misalnya seperti program pelarangan angkot dari Pak Basuki dengan program pemberdayaan angkot dari Mas Anies. Perdebatan tentang kenapa Pak Basuki mendukung reklamasi sedangkan Mas Anies menolak atau kebijakan rusunisasi Pak Basuki dengan program DP nol rupiah milik Mas Anies.
Tentang Kelebihan dan Tunjangan Profesi Guru sebesar 23 Trilyun
Sebelum menjelaskan panjang lebar ini saya sertakan link berita yang menyebutkan bahwa kelebihan dana tersebut bukan karena salah hitung: Salah Hitung Anggaran Tunjangan Guru Rp 23,3 Triliun, Ini Penjelasan Kemendikbud
Anggaran Tunjangan Profesi Guru adalah anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Keuangan. Kenapa Pemerintah Daerah? Karena menurut amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendidikan berada dalam cakupan Pemerintah Daerah bukan pada Pemerintah Pusat. Berpegang pada Undang-Undang tesebut maka, Guru adalah PNS Pemda bukan Pemerintah Pusat, sehingga anggaran yang berkaitan dengan guru diajukan oleh Pemda kepada Kemenkeu dan Kemenkeu melakukan transfer langsung sebagai bentuk pencairan.
Kemendikbud melalui surat Nomor 33130/A.A1.1/PR/2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu memberitahukan bahwa ada guru yang sudah tidak terdaftar dalam databse GTK masih diajukan oleh Pemda untuk mendapatkan TPG. Hal itu direspon dengan melalui surat dengan nomor S-579/PK/2016 untuk membatalkan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru kepada guru yang sudah mutasi,pensiun dan meninggal dunia. Jadi selemah-lemahnya tuduhan atas kinerja ya tuduhan tentang Kelebihan Dana Tunjangan Profesi Guru yang disebut sebagai kegagalan Anies di Kementerian Pendidikan. Lengkapnya bisa dibaca di sini.
