Penerapan Politik Identitas di Pilpres 2019

Penerapan politik identitas menimbulkan banyak kompleksitas dikalangan masyarakat luas. Khususnya masyarakat muslim atau umat islam seolah terpecah menjadi dua kubu ada kubu petahana dengan ulaman beserta NUnya dan kubu oposisi dengan GNPF beserta ijtima ulamanya. Jika hal ini terus dibiarkan  maka perpecahan akan semakin berkepanjangan. 

Lantas mengapa hal ini terjadi? Politik identitas itu sendiri sudah sejak lama  dan dipergunakan sebagai strategi dalam berpolitik untuk meraih kekuasaan dengan menjadikan agama sebagai simbol atau dengan menjual agama. Menjual agama dapat diartikan bahwa kedua kubu menggukan cara-cara yang mengatas namakan agama guna meraih keutungan.

Alangkah baiknya jika semua masyarakat Indonesia memandang persoalan ini  dengan kepala dingin dan dewasa. Serta cerdas dalam memahami berbagai fenomena perpolitikan yang ada agar tidak terjerumus kedalam arah yang salah. karena bagaimanapun cara atau strategi yang diterapkan oleh masing-masing kubu jika kita bisa memilahnya kita tidak akan mudah terpengaruh oleh siasat tersebut. 

Selain itu juga masih banyak masyarakat yang sungkan mencari kebenaran sehingga mudah di pengaruhi oleh politik identitas dengan segala praktik penerapannya dan mudah menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengannya padahal perbedaan pilihan dalam politik adalah hal yang biasa.

Karena pada akhirnya semua keputusan ada ditangan rakyat kita semua yang akan memilih siapa  calon presiden dan calon wakil presiden nantinya tentu yang terpilih kita harapkan mampu memberikan perubahan kearah yang lebih baik,menghilangkan budaya korupsi, dan mampu menyejaterahkan rakyatnya sebagaimana visi misi indah masing-masing calon. 

Akan tetapi ini bukan hanya tanggung jawab sosok yang terpilih memimpin negeri ini nantinya namun kita semua sebagai warga Negara juga harus bersinergi demi kemajuan bangsa. Khususnya kaum muda buktikan bahwa bonus demografi Indonesia ini akan membawa kemajuan bangsa.  

*Penulis Adalah: Mahasiswa Mata Kuliah Ilmu Politik Semester Satu, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultang ageng Tirtayasa