Korea Utara, dan tantangan ekonomi yang dihadapinya
Korea Utara adalah salah satu negara di Asia Timur yang juga berbatasan langsung dengan Korea Selatan dan Tiongkok. tapi, dibalik banyaknya ketegangan dan konflik di perbatasan kedua negara tersebut yang berada di semenanjung Korea. bukanya menjadi terbuka dan banyak informasi yang tersebar. Korut justru menutup diri untuk menyebarkan informasinya ke dunia luar.
Korea Utara merupakan negara yang sangat mengisolasikan negaranya, sistem pasar dan industri yang ada juga sangat berbeda dengan kebanyakan negara lain di dunia. Pemerintah masih sangat tersentralisasi dan hampir semua kegiatan ekonomi diatur secara ketat oleh negara. Hal ini berdampak besar terhadap peluang kerja, karena sektor publik dan swasta saling terkait erat dan hanya sedikit lapangan kerja independen yang tersedia.
Sebagian besar pekerjaan yang tersedia dalam angkatan kerja Korea Utara dimilik pemerintah atau serikat pekerja dan beroperasi dibawah arahan dan kendali negara, pada tahun 2019, perkiraan total angkatan kerja di Korea Utara adalah sekitar 15 juta orang, dan lebih dari separuhnya menganggur.
Karena banyaknya pengangguran dan minimnya penghasilan yang didapatkan oleh rakyat, seperti pada tahun 2023 Perkiraan pendapatan nasional bruto (per kapita) Korea Utara adalah $1.147 per orang, jika dibandingkan dengan Indonesia, Produk Domestik Bruto negara kita pada tahun 2023 adalah $4.919 per orang. Pendapatan per kapita suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya.
Penurunan ekonomi di Korea Utara dipengaruhi oleh keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di negara, seperti yang di sebutkan diatas, hampir separuh dari angkatan kerja di Korea Utara menganggur, ditambah dengan iklim politik Korea Utara yang otoriter, rakyat dikendalikan ketat oleh negara, serta isolasi dari dunia luar.
Kebebasan berekspresi sangat terbatas, penduduk dibbuat tidak dapat mengkeritik pemerintah atau kebijakan yang dibuat tanpa mendapat resiko hukuman berat, tarmasuk penjara atau kerja paksa, akses terhadap informasi luar juga sangat dibatasi. Media masa dikontrol oleh negara, dan hukuman berat dijatuhkan kepada siapa saja yang ketahuan mengakses berita asing atau hiburan dari luar.
Ketidakpastian Ekonomi
Sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan, sistem ekonomi yang sentralistik dan sanksi internasional membuat ekonomi negara tidak berkembang. Banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Krisis pangan terus menjadi masalah kronis. Kelaparan sering kali terjadi, terutama di daerah pedesaan, meskipun pemerintah berusaha menjaga ketersediaan pangan melalui sistem distribusi.
Sistem distribusi di Korea Utara didasarkan pada sistem ransum negara, di mana pemerintah mendistribusikan kebutuhan pokok seperti makanan dan bahan bakar kepada warga berdasarkan hierarki sosial atau pekerjaan mereka. Sistem ini bergantung pada Public Distribution System (PDS), yang sering kali gagal menyediakan kebutuhan karena krisis ekonomi dan kelangkaan sumber daya.
Sebagian besar penduduk, terutama di luar Pyongyang, harus bergantung pada pasar gelap atau pasar jangmadang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar ini telah menjadi bagian dari ekonomi informal yang besaar di Korea Utara sejak bencana kelaparan di tahun 1990an. Distribusi sering kali tidak adil dan dipengaruhi oleh status sosial dan politik warga.
