Menjinakan Utang, Membangun Masa Depan: Mengelola ULN untuk Perencanaan Wilayah yang Efektif

Dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (2019), utang luar negeri merupakan posisi utang yang menimbulkan kewajiban membayar kembali pokok dan/atau bungan utang kepada pihak luar negeri atau bukan penduduk baik dalam bentuk valuta asing maupun rupiah, dan tidak termaduk kontijen. Utang luar negeri meliputi utang luar negeri pemerintah, utang luar negeri bank sentral, dan utang luar negeri pihak swasta.

Utang luar negeri pemerintah terdiri dari utang bilateral, multilateral, koemersial, supplier, dan Surat berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa maka utang luar negeri Bank Sentral (Bank Indonesia) diperuntukkan untuk hal tersebut. Sedangkan utang lauar negeri swasta merupakan utang luar negeri penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing berdasarkan perjanjian yang dilakukan (Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan, 2019).

Menurut Triboto (2001) terdapat beberapa jenis  utang luar negeri yang ditinjau melalui berbagai aspek seperti wktu pinjaman, bentuk pinjaman, sumber dana, dan syarat pinjaman.

Baca juga: Pengelolaan Obligasi dan Utang Daerah Kota Probolinggo

Berdasarkan waktu pinjamannya, utang luar negeri terbagi menjadi tiga kategori yaitu,

• Pinjaman jangka pendek, pinjaman dalam jangka waktu sampai dengan 5 tahun
• Pinjaman jangka menengah, pinjaman dalam jangka waktu 5 sampai dengan 15 tahun
• Pinjaman jangka panjang, pinjaman dalam jangka waktu diatas 15 tahun.

Berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima, utang luar negeri juuga terbagi menjadi tiga jenis yaitu,

• Bantuan proyek, bantuan luar negeri yang digunakan untuk keperluan pembiayaan dan pengadaan barang/jasa proyek -- proyek pembangunan
• Bantuan Teknik, yaitu berupa pengiriman tenaga ahli luar negeri atau tenaga Indoensia yang dilatih di luar negeri
• Baantuan Program, bantuan dengan tujuan -- tujuan bersifat umum dan penerimanya bebas memilih penggunaan sesuai pilihan yaitu berupa pangan misalnya dalam rangka PL 480 atau dalam bentuk devisa kredit.

Berdasarkan sumber dana pinjaman, utang luar negeri dibedakan menjadi dua yaitu

• Pinjaman Multilateral

Pijaman Mulotilateral yaitu pinjaman yang sebagian besar diberikan dalam satu paket piinjaman yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya satu naskah perjanjian luar negeri antara pemerintah dengan lembaga keuangan internasional untuk membina beberapa pembanguanan proyek. Pinjaman multilateral ini kebanyakan diperoleh dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (BPD), Bank Pembangunan Islam (IDB), dan beberapa lembaga kuangan regional dan internasional.

• Pinjaman Bilateral

Pinjaman bilateral yaitu pinjaman yang berasal dari pemerintah negara -- negara yang rergabung dalam negara anggota Consultative Group On Indonesia (CGI) sebagai lembaga yang menggantikan kedudukan IGGL. Pinjaman bilateral pemerintah Indonesia bersumber dari pinajman lunak, pinjaman dalam bentuk kredit ekspor, pinjaman da;am bentuk kredit komersial, pinjaman dalam bentuk installment sale finnancing, dan pinjaman obligasi.

Baca juga: Wujudkan Perumahan yang Bersih dan Sehat

Berdasarkan persayaratan pinjamannya, utang luar negeri dibedakan menjadi tiga jenis yaitu

• Pinjaman Lunak

Pinjaman lunak merupakan pinjaman dari lembaga bilateral dan multilateral yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan yaitu dengan syarat jangka waktu pengembaliannya antara 20 sampai dengan 30 tahun dan tingkat bunga antaraa 0 sampai dengan 4,5% per tahun.

• Pinjaman Setengah Lunak

Pinjsmsn setengah lunak merupakan pinjaman yang syaratnya perpaduan dari syarat pinjaman lunak dan pinjaman komersial

• Pinjaman Komersial

Baca juga: Anggaran dan Sumber Pembiayaan Kota Probolinggo

Pinjaman komersial merupakan pinjaman yang berasal dari bank atau lembaga keuangan dengan syarat yang berlaku di ranah internasional pada umumnya. Kredit yang dipinjamkan oleh bank atau lembaga dengan tingkat bunga dan lain -- lainnya menyesuaikan dengan perkembangan pasar internasional.

Sebuah negara tidak akan terlepas dari utang luar negeri. Pada dasarnya, proses pembangunan ekonomi di negara -- negara berkembang, akumulasi utang luar negeri merupakan gejala umum dimana tabungan dalam negeri rendah, defisit neraca pembayaran tinggi, dan impor modal juga snagat dibuthkan untuk menambah sumberdaya domestik. Meskipun bermanfaat untuk pembangunan, apabila semakin menumpuk akan meningkatkan beban pembayaran angsuran utang.

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada kuartal I 2024 mencapai US$ 403,9 miliar atau setara dengan Rp. 6.489 triliun yang menandkan bahwa nilai tersebut turun 0,2% jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sejumlah US$ 408,5 miliar. Bank Indonesia juga mencatat adanya penurunan pada utang luar negeri pemerintah pada Triwulan I 2024 yang sebelumnya berjumlah US$ 196,6 miliar menjadi US$ 192,2 miliar. Hal tersebut terjadi karena perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan utang laur negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas yang utamanya mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Konstruksi, dan Jasa Keuangan  dan Asuransi.

Penurunan utang luar negeri Indonesia merupakan kabar positif yang patut diapresiasi. Penurunan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan lebih prudent dan berkelanjutan.  Penurunan pada utang luar negeri pemerintah juga menunjukkan bahwa pemerintah semakin mengandalkan sumber pendanaan domestik, sperti SBN untuk membiayai APBN. Namun, perlu diingat bahwa  perpindahan penempatan dana investor pada SBN domestik ke instrumen investasi lain, dapat menimbulkan fluktasi di pasar keuangan dan berpoteni memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, pemerintah harus terus waspada terhadap potensi risiko terkait penurunan ULN ini dan terus mengambil langkah -- langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Adapun dampak positif dari penurunan ULN terhadap Perencanaan Wilayah.

Penurunan utang luar negeri memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumberdaya ke sektor -- sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini tentu mendorong petumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berkurangnya beban pembayaran utang,  pemerintah juga dapat mengalolkasikan dana tersebut ubtuk program -- program yang lebih bermanfaat dan produktif bagi masyarakat. Selain itu, penurunan utang luar negeri dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia sehingga dapat menarik lebih banyak investasi asing yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, masih banyak hal yang perlu diperhatikan supaya perencanaan wilayah dapat berjalan dengan efektif. Ketidakpastoan pasar keuangan global dapat memengaruhi arus investasi dan berpotensi mengahmbat upaya pemerintah dalam mengelola ULN. Selain itu, ketergantungan pada SBN domestik juga dapat meningkatkan risiko suku bunga dan berpotensi membebani sektor swasta. Perlu dipastikan bahwa manfaat dari penurunan ULN dapat dinikmati secara merata oleh seluruh wilayah di Indonesia.

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar instasi terkait peneglolaan ULN dan meningkatkan trasnparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana ULN. Perencanaan wilayah yang inklusif dan berkenlanjutan juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa manfaat dari penurunan ULN dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.