Mohon tunggu...
ANGELINA DWI PERMATA
ANGELINA DWI PERMATA Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Jember

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Menjinakan Utang, Membangun Masa Depan: Mengelola ULN untuk Perencanaan Wilayah yang Efektif

2 Juni 2024   11:41 Diperbarui: 2 Juni 2024   11:57 101
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ruang Kelas. Sumber Ilustrasi: PAXELS

Pinjaman komersial merupakan pinjaman yang berasal dari bank atau lembaga keuangan dengan syarat yang berlaku di ranah internasional pada umumnya. Kredit yang dipinjamkan oleh bank atau lembaga dengan tingkat bunga dan lain -- lainnya menyesuaikan dengan perkembangan pasar internasional.

Sebuah negara tidak akan terlepas dari utang luar negeri. Pada dasarnya, proses pembangunan ekonomi di negara -- negara berkembang, akumulasi utang luar negeri merupakan gejala umum dimana tabungan dalam negeri rendah, defisit neraca pembayaran tinggi, dan impor modal juga snagat dibuthkan untuk menambah sumberdaya domestik. Meskipun bermanfaat untuk pembangunan, apabila semakin menumpuk akan meningkatkan beban pembayaran angsuran utang.

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada kuartal I 2024 mencapai US$ 403,9 miliar atau setara dengan Rp. 6.489 triliun yang menandkan bahwa nilai tersebut turun 0,2% jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sejumlah US$ 408,5 miliar. Bank Indonesia juga mencatat adanya penurunan pada utang luar negeri pemerintah pada Triwulan I 2024 yang sebelumnya berjumlah US$ 196,6 miliar menjadi US$ 192,2 miliar. Hal tersebut terjadi karena perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan utang laur negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas yang utamanya mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Konstruksi, dan Jasa Keuangan  dan Asuransi.

Penurunan utang luar negeri Indonesia merupakan kabar positif yang patut diapresiasi. Penurunan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan lebih prudent dan berkelanjutan.  Penurunan pada utang luar negeri pemerintah juga menunjukkan bahwa pemerintah semakin mengandalkan sumber pendanaan domestik, sperti SBN untuk membiayai APBN. Namun, perlu diingat bahwa  perpindahan penempatan dana investor pada SBN domestik ke instrumen investasi lain, dapat menimbulkan fluktasi di pasar keuangan dan berpoteni memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, pemerintah harus terus waspada terhadap potensi risiko terkait penurunan ULN ini dan terus mengambil langkah -- langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Adapun dampak positif dari penurunan ULN terhadap Perencanaan Wilayah.

Penurunan utang luar negeri memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumberdaya ke sektor -- sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini tentu mendorong petumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berkurangnya beban pembayaran utang,  pemerintah juga dapat mengalolkasikan dana tersebut ubtuk program -- program yang lebih bermanfaat dan produktif bagi masyarakat. Selain itu, penurunan utang luar negeri dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia sehingga dapat menarik lebih banyak investasi asing yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, masih banyak hal yang perlu diperhatikan supaya perencanaan wilayah dapat berjalan dengan efektif. Ketidakpastoan pasar keuangan global dapat memengaruhi arus investasi dan berpotensi mengahmbat upaya pemerintah dalam mengelola ULN. Selain itu, ketergantungan pada SBN domestik juga dapat meningkatkan risiko suku bunga dan berpotensi membebani sektor swasta. Perlu dipastikan bahwa manfaat dari penurunan ULN dapat dinikmati secara merata oleh seluruh wilayah di Indonesia.

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar instasi terkait peneglolaan ULN dan meningkatkan trasnparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana ULN. Perencanaan wilayah yang inklusif dan berkenlanjutan juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa manfaat dari penurunan ULN dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun